Upah Minimum Rp 2 Juta
Andreas Piatu | Selasa, 13 November 2012 - 15:55 WIB
: 1693


(Foto:dok/beritadaerah.com)
Buruh tuntut Rp 2,7 juta, pengusaha sanggupi Rp 2 juta.

JAKARTA - Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Selasa (13/11), berencana memutuskan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang akan diberlakukan pada 2013. Hingga berita ini diturunkan, keputusan belum diambil. Namun diperkirakan besaran upah minimum yang bakal disepakati sekitar Rp 2 juta.

Kalangan buruh sejauh ini tetap menuntut UMP Rp 2,7 juta dengan 100 item yang menjadi pertimbangan, antara lain kesehatan, sewa rumah, transportasi, dan juga TV dan HP, beserta pulsa. Sementara kalangan pengusaha, meskipun awalnya mengaku berat, tampaknya sepakat untuk menaikkan upah Rp 2 juta.UMP 2012 sebesar Rp 1.529.150.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukendar mengatakan pertimbangan dari berbagai pihak tetap harus menjadi dasar untuk menetapkan UMP. “Kita tidak bisa hanya mendengar salah satu pihak,” ujarnya kepada SH, Senin (12/11).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan para pengusaha di DKI Jakarta rata-rata hanya mampu menaikkan upah buruh hingga Rp 2 juta per bulan. Namun nantinya batas minimal upah ini tidak diberlakukan untuk pelaku usaha di industri kecil menengah.
"Itu yang mau saya bicarakan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mestinya mereka sepakat, karena saya menggunakan ukuran PNS. PNS saja yang termurah Rp 2 juta," ungkap MS Hidayat usai melakukan rapat koordinasi Ketenagakerjaan di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Sumber SH di pemerintahan mengatakan sejumlah pengusaha di Kawasan Berikat Nusantara mengancam hengkang jika UMP yang ditetapkan mencapai Rp 2,5 juta. Tapi jika di bawah itu, mereka masih bisa negosiasikan.

Deded mengatakan penetapan UMP didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun produktivitas perusahaan. Ada sejumlah item untuk menetapkan KHL. Hitungan KHL di Jakarta jika mengacu pada 60 item yang ditetapkan Permenakertrans No 13/2012, menurut Deded, sekitar Rp 1,9 juta, yang meliputi  transportasi, sewa rumah, maupun radio. Sementara buruh mengacu 100 item sehingga mereka minta kenaikan Rp 2,7 juta. ''Kalau tuntutan Rp 2,7 juta dari buruh, kemungkinan UMP DKI Jakarta sekitar Rp 2 juta. Besaran itu sudah cukup,” ucap Deded.

Menakertrans Muhaimin Iskandar juga menyebut kemungkinan besaran Rp 2 juta ini. Namun ia mengatakan, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimun yang ditetapkan, ada mekanisme penangguhan.

Kabupaten Banten dan Provinsi Jawa Barat saat ini belum memutuskan upah minimum karena menunggu keputusan UMP DKI Jakarta. Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan UMP dan dan UMK di Jabar belum diputuskan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Jabar mengusulkan penyeragaman nilai UMK di seluruh Jabar sekitar Rp 2,1 juta per bulan. Namun usulan ini ditolak Widi.

Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya juga menolak usulan ini. "Masing-masing kabupaten/kota memiliki kebutuhan yang berbeda-beda,"
ungkapnya.

Pemkot Depok juga belum bisa menetapkan besaran UMK. “Angka UMK belum bisa disebutkan, karena sedang mengakomodasi harapan buruh seperti apa. Apalagi penetapan ini akan dikomunikasikan dengan pelaku-pelaku usaha, dan juga lembaga organisasi yang bergerak di bidang buruh,” kata Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, Minggu. Ia mengaku  tidak selalu berpatokan dengan UMP DKI Jakarta untuk menentukan UMK.

Sebelumnya, Kepala Dinakertrans Kota Depok Abdul Haris mengatakan, angka KHL Kota Depok tahun 2013 naik menjadi Rp 1,74 juta dari Rp 1,4 juta tahun 2011. Permintaan buruh soal besaran angka UMK bermacam-macam dari mulai Rp 2 juta hingga Rp 2,2 juta.

Menurut Haris, penetapan UMK akan disesuaikan dengan Permenakertrans, yakni UMK ditentukan 40 hari sebelum tahun baru. “Permintaan para buruh beragam, ada yang Rp 2 juta hingga Rp 2,2 juta,” ujarnya.

Di Karawang, UMK juga belum diputuskan. Sejumlah buruh dari Serikat  Pekerja berencana melakukan aksi mogok pada 19-21 November mendatang. Selasa ini mereka berkumpul di halaman perusahaan untuk kemudian konvoi dan melakukan aksi di Bunderan Mega Mall Karawang. Mereka memprotes upah buruh outsourcing yang hanya Rp 1,1 juta per bulan. Mereka menuntut UMK Rp 2,3 juta.
Di Sulawesi Utara, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendesak Gubernur Sulut Sarundajang agar menetapkan UMP tahun 2013 sebesar Rp 2 juta. Namun Pemprov Sulut menyatakan masih dalam proses menghitung.

Dari hasil kajian di sentra-sentra buruh yang ada di kota Bitung dan sejumlah tempat lain, menurut Ketua Federasi Konstruksi Umum dan Informal SBSI Kota Bitung Robby Supit, KHL sekitar Rp 1,9-2 juta.

Sementara Pemprov Sulawesi Selatan telah menaikkan UMP dari Rp 1,2 juta pada 2012 menjadi Rp 1,44 juta pada 2013. Sulsel menaikkan UMP 20 persen setelah melakukan survei di 24 kabupaten/kota untuk mengetahui standar kebutuhan hidup layak pekerja lajang. Dari survei itu diperoleh angka sekitar Rp 1.380.500.

Di Sumatera Selatan, UMP 2013 telah disepakati di kisaran Rp 1.350.000. Nilai ini meningkat 12,95 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 1.195.220. Kalangan buruh kecewa atas keputusan ini karena hasil survei yang dilakukan, upah sesuai KHL mencapai Rp 1,75 juta.

Tak Cukup
Sementara itu, sejumlah buruh yang ditemui SH di sejumlah kawasan industri di Jabodetabek mengaku upah yang mereka terima saat ini tak cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Iie (25), buruh di perusahaan tekstil terkemuka di Kota Tangerang, PT Argo Pantes, mengatakan penghasilan yang diterimanya setiap bulan terkadang kurang untuk menopang besarnya biaya hidup. "Gaji yang saya terima Rp 1,529 juta, sedangkan harga kebutuhan pokok semua naik. Untung saja saya tidak harus bayar kontrakan rumah, jadi masih bisa dicukup-cukupin," ungkapnya.

Ketua Cabang Garmen Tekstil SBSI Tangerang Raya Trisnur Priyanto mengatakan, hasil survei tandingan KHL di Tangerang Rp 2,8 juta. Di Bekasi, besaran UMK juga dinilai tak sesuai dengan KHL. Idealnya, menurut Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan, DPC SPSI  Kota dan Kabupaten Bekasi, Warnadi Rakasiwi,  UMK di Kota dan Kabupaten Bekasi untuk tahun 2013 sekitar Rp 2,5 juta per bulan, dengan mempertimbangkan 85 komponen dasar KHL.

Hapus Biaya Siluman
Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi berharap pemerintah dapat menghapuskan “biaya siluman” yang memberatkan pengusaha, seiring dengan kenaikan upah minimum. Menurutnya, selama ini biaya-biaya siluman itu lebih banyak masuk ke kantong-kantong pejabat pemerintah yang bermain di lapangan. "Itu tidak masuk ke kantong preman. Tapi ke kantong pejabat pemerintahlah. Kita tahu bagaimana proses perizinan itu rumitnya seperti apa, dan selalu ada biaya ini itu yang dibebankan kepada pengusaha," paparnya.

Karena itu, tambahnya, jika memang berencana menaikkan upah buruh dari apa yang sudah ditetapkan saat ini, pemerintah harus siap mengurangi beban pengusaha yang dikeluarkan lewat biaya siluman tersebut. "Jadi kalau beban untuk itu berkurang, akan lebih ringan rasanya untuk memberikan upah lebih bagi para buruh," kata Sofyan.

Menurut dia, hal lain yang menjadi keberatan sebagian pengusaha adalah UU Ketenagakerjaan yang ada sekarang menyamaratakan perusahaan besar dan kecil. Ditanyai terkait apa solusi yang tepat untuk mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak, Sofyan mengaku pemerintah sebagai pembuat regulasi perlu untuk mengklasifikasi perusahaan terlebih dahulu sebelum menetapkan aturan baru. (Faisal Rachman/Jonder Sihotang/Jenda Munthe/Parluhutan Gultom/Robino S Hutapea/Didit Ernanto/Widjil Purnomo/Novie Waladow/Mohamad Nasir)
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



1 Komentar :

ortu
14 November 2012 - 06:45:15 WIB

Mana cukup, upah Rp. 2 juta!!! Itu yang dibilang Bung Karno: EXPLOITATION de HOMME pa HOMME!!!
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN