Mengubah Bayangan di Cermin
Dina Damayanti | Senin, 08 Februari 2012 - 00:00 WIB
: 2160



Rekan saya Rev Dr Arne Fjeldstadt, mantan redaktur di harian Aftenposten di Oslo (Norwegia), dan kini memimpin lembaga bernama The Media Project, pekan lalu mengirim email menanyakan: mengapa indeks kemerdekaan pers di Indonesia bisa merosot sampai 29 tingkat?

Dia menyertakan berita di laman milik The Jakarta Globe mengenai indeks kemerdekaan pers global yang dibuat lembaga Prancis Reporters Without Border, Rabu (25/1). Disebutkan, peringkat kebebasan pers Indonesia anjlok menjadi ke-146 (skornya 68,00) pada 2011, di mana pada 2010 urutan Indonesia adalah pada peringkat  117 (dengan skor 35,830). 

Penyebab kemerosotan itu antara lain ditunjukkan oleh peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dalam bentuk pembunuhan, penculikan, penyerangan, intimidasi, dan lain-lain.

“Sistem hukum yang korup membuat para politikus dan kelompok-kelompok penekan maupun pemerintah berusaha mengendalikan media dan internet, dan hal itu telah menghambat pers yang lebih merdeka,” tulis LSM tersebut. 

Menurut LBH Pers ada 96 kasus intimidasi kepada wartawan sepanjang 2011. Termasuk kasus dua wartawan di Manokwari yang diancam akan dibunuh oleh seorang oknum jaksa, oknum polisi dan tentara yang menganiaya wartawan, pembunuhan terhadap dua wartawan di Maluku yakni Ridwan Salaman (Sun TV) dan Alfrets Mirulewan (Mingguan Pelangi). Tercatat pada kurun 1996-2010 ada 10 wartawan yang tewas dibunuh. 

Selain berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan itu, juga masih ada sejumlah undang-undang yang sangat berpotensi menghambat kemerdekaan pers berupa kriminalisasi terhadap wartawan seperti UU ITE, UU Kebebasan Informasi Publik, dan UU Intelijen.

Konsolidasi Demokrasi Gagal

Dalam pandangan saya kemerosotan indeks kemerdekaan pers di Indonesia sebenarnya berjalan seiring dengan kemerosotan kualitas demokrasi di Indonesia, yang tak lain buah dari kegagalan para elite politik melaksanakan konsolidasi demokrasi.

Pada umumnya para elite politik nasional maupun lokal tak mampu menjalankan pekerjaan dan kewajiban nasional mereka berdasarkan konstitusi dan berbagai undang-undang yang ada. 

Akibatnya kasus-kasus pelanggaran HAM pun makin marak terjadi di banyak tempat di Indonesia, ini salah satu wujud kebuntuan demokrasi. Penyampaian aspirasi yang berujung pada kekerasan politik dalam berbagai skala (entah itu unjuk rasa, penyerangan, dll) merupakan pemandangan yang setiap hari disajikan dalam berita di berbagai stasiun televisi swasta di Indonesia.

Korupsi terjadi di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pungli di jalan-jalan sampai di pusat-pusat kekuasaan. Dalam proses demokrasi kita, korupsi politik sudah diawali mulai dari praktik politik uang di hampir semua pilkada dan pemilihan umum.

Padahal, dalam demokrasi yang ideal rakyat sepatutnya mendapat akses yang seluas-luasnya terhadap partai ataupun kandidat, namun di Indonesia uang yang menentukan. Tak heran banyak muncul pemimpin gadungan yang tanpa kualitas karena mereka produk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pers ternyata ada dalam pusaran karut-marut berdemokrasi itu. Misalnya, sulitnya mendapatkan sumber daya yang andal dan baik untuk dididik menjadi wartawan profesional.

Dalam sambutan ketika membuka uji kompetensi terhadap 56 pemimpin redaksi di jajaran Jawa Pos Group di Jakarta (Senin, 30/1), salah satu direktur kelompok itu,  Muhamad Nur Sardono, mengeluhkan sulitnya mencari wartawan. “Lowongan wartawan dibuka, pelamar hanya sedikit,” katanya. 

Dia menuding pertumbuhan para “wartawan bodreks” alias para tukang peras alias abal-abal yang mengaku wartawan ikut berperan mencemari profesi wartawan di Indonesia. Para abal-abal itu adalah residu dalam demokrasi kita. 

Penyebab lain sulitnya mencari wartawan andal, menurut teman-teman saya para wartawan senior yang menjadi assessor uji kompetensi, adalah rendahnya gaji wartawan pada umumnya. Seorang rekan yang sudah lebih 20 tahun menjadi wartawan membandingkan gajinya hari ini sama dengan keponakannya yang baru tiga tahun bekerja di industri berbeda. 

Untuk menutup kolom ini saya ingin mengatakan mutu kemerdekaan pers kita juga ditentukan oleh kualitas demokrasi kita sebagai lingkungan eksternalnya, seperti ungkapan “pers adalah cermin masyarakatnya”.

Namun, bila orang-orang yang ada di dunia pers berkualitas, sedikit banyak mereka akan mampu menghadapi tekanan itu atau mengubah bayangan di cermin itu. Saatnya para stakeholder pers di Indonesia memikirkan upaya peningkatan kualitas para wartawan, misalnya mengajarkan liputan investigasi, jurnalisme keberagaman, dan jurnalisme damai. 

*Penulis adalah redaktur senior di Sinar Harapan.

Sumber :

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



1 Komentar :

Obat Tradisional
04 April 2013 - 02:12:50 WIB

Salam kenal dari muno
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh