Gereja dan Konflik Tanah
Aco Manafe* | Sabtu, 26 Januari 2013 - 10:56 WIB
: 286


(dok/ist)
Ilustrasi.
Sidang Majelis (PGI) membahas isu tanah yang memunculkan konflik sosial akhir-akhir ini.

Pada Januari 2012, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengadakan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL)-nya di Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pada pertemuan raya di Melonguane, PGI membahas masalah penguatan kualitas penduduk wilayah perbatasan dan peran pemerintah.

Tujuannya jelas, agar penduduk perbatasan tetap merasa bagian dari NKRI. Sementara dalam Sidang MPL PGI kali ini (25-30 Januari 2013) di Kupang, ibu kota Provinsi NTT, bertemakan masalah kebijakan pengelolaan pertanahan nasional dan sumber daya alam Nusantara.

Di antara masa Sidang Raya MPL 2012 dan Sidang MPL 2013 (SR XVII dan XVIII di Talaud dan Kupang) ada pertemuan strategis lainnya, yang menetapkan program PGI melalui Bidang Koinonia. Salah satunya adalah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Tingkat Wilayah (PGIW) Sinode Am Gereja-gereja (SAG) seluruh Indonesia.

Rakernas PGIW/SAG 2012 digelar di Hotel Grand Legi, Mataram-Lombok, Nusa Tenggara Barat, (5-9 Juni 2012) yang diemban tuan rumah PGIW NTB, bertema “Merawat Kebangsaan dan Memperkuat Wilayah Perbatasan”.

Sekitar 63 perwakilan PGIW/SAG dari seluruh Indonesia, MPH dan Staf PGI hadir dalam kegiatan yang bertujuan khusus, seperti mendorong optimalisasi peranan pembinaan PGIW/SAG menuju Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) yang berada di wilayahnya masing-masing; lalu merumuskan usul pola koordinasi dan sinergisitas antara PGIW/SAG dengan Pembimbing Agama Kristen (Pembimas) menjelang pertemuan PGIW/SAG dan Pembimas se-Indonesia, Juli 2012. Sidang juga melihat peluang pelayanan dengan mekanisme PGIW/SAG terhadap rohaniwan TNI/Polri dan kelompok profesi.

Rakernas 2012 dibuka oleh Asisten 1 Gubernur mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, dengan narasumber Ketua Umum PGI Pdt Dr AA Yewangoe, yang menguraikan kajian tema pikiran Pokok PGI 2012.

Berikut sharing PGIW/SAG, penguatan PGIW, strategi pewilayahan program PGI, dan tinjauan atas kebebasan dan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Narasumber lain yang mewakili lintas agama, yaitu pemimpin PP Muhamadiyah Prof Dr Din Syamsudin dan Wasekjen PBNU Imdadun Rahmat.

Potret Keesaan

Di dalam ziarah oikumenis, gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai latar belakang di dalam wadah PGI telah berupaya membuka diri antarsesama, dengan terus berjalan di dalam arak-arakan oikumene.

Gereja berusaha menampilkan keutuhan persatuan sehingga tugas kesaksian dan pelayanan gereja dapat diwujudkan lebih nyata di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Meskipun ada capaian-capaian yang signifikan dalam arak-arakan bersama, masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus dihadapi dan dibenahi.

PGI masih dihadapkan pada realitas bahwa cita-cita bersama gereja-gereja yang tergabung dalam wadah PGI untuk menjadi gereja Kristen yang esa di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Potret keesaan gereja-gereja di Indonesia tampak semakin kabur dan tidak jelas, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat teologis maupun non-teologis.

Beberapa kondisi sebagai realitas pergumulan keesaan gereja-gereja, seperti pertama, etnisitas gerejawi sering kali menjadi kendala mengesanya gereja-gereja di tengah-tengah masyarakat multikultural. Namun, hal ini dapat menjadi “kekuatan” untuk mendukung proses terwujudnya keesaan gereja dalam format merayakan keragaman etnis dan kontekstualisasi budaya.

Dalam perkembangannya, keanggotaan lingkup PGI sudah sangat beragam, tidak saja secara etnis, tetapi juga denominasi. Dalam hal ini komitmen yang termaktub dalam Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM-PGI) sungguh diuji.

Isu Tanah

Kini Sidang MPL PGI di Kupang mencoba menggarap isu pertanahan yang cukup strategis dan dilematis. Berbagai persoalan tanah termasuk konflik atas pemilikan dan penguasaan tanah muncul bersamaan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tema utama lainnya adalah perhatian gereja dan PGI terhadap sumber daya alam Nusantara.

Tentu pembahasan disertai penekanan hak-hak atas tanah oleh dan bagi rakyat Indonesia. Tema Sidang MPL 2012 membahas masalah kehidupan rakyat dan kebijakan daerah perbatasan, agar mereka tetap merasa bagian sah dari Indonesia.

Sementara persidangan MPL 2013 menekankan masalah liku-liku pemilikan tanah dan berbagai dampaknya. Tema Sidang MPL 2013 pada 26-30 Januari 2013 di Kupang, NTT, dalam bahasa resminya adalah “PGI Berkomitmen Mengatasi Masalah-masalah Agraria dan Sumber Daya Alam”.

Secara nasional memang substansi agraria berkaitan langsung dengan tanah sebagai sumber kehidupan rakyat dan juga searah dengan kebijakan nasional pemerintah yang tertuang dalam UU Pokok Agraria. Dalam UU Agaria, ada ketentuan pemilikan tanah maksimal 7-9 hektare tanah basah dan tanah kering.

Pembatasan tersebut bertujuan memberikan keadilan dalam pemilikan dan pengelolaan tanah, khususnya untuk pertanian yang menjadi sumber kehidupan petani. Mereka mayoritas dari penduduk RI yang berjumlah 240 juta jiwa.

Hal-hal Aktual Nasional

Dengan tema-tema dalam tiga sidang MPL terakhir ini tampak benar kecenderungan gereja, khususnya PGI, untuk mengkaji hal-hal aktual yang menyangkut kepentingan nasional dan pembangunan bangsa. PGI ingin lebih realistis menghadapi masalah-masalah krusial yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sementara itu, tema Sidang MPL 2012 yang menyangkut kepentingan penduduk perbatasan sebenarnya menunjukkan PGI sudah menukik ke substansi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Dengan memperhatikan wilayah perbatasan, lalu masalah tanah dan sumber daya alam, sebenarnya PGI ikut membangun nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kasus-kasus Mesuji, Lampung, kerusuhan di Bima, NTB, sebagai dampak dari pemilikan tanah dan pengelolaan SDA menjadi perhatian utama PGI, gereja, dan umat Kristen dan umat beragama umumnya.

Kini tema-tema ini diangkat Sidang MPL PGI di Kupang karena menyangkut kepentingan hakiki rakyat, di mana tanah pertanian dan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan utama, pusat produksi pangan, dan pendorong kemakmuran bangsa.

Dalam era reformasi yang menekankan perwujudan demokrasi dan keadilan, sebenarnya gereja dan PGI menghadapi berbagai kerisauan yang menyangkut hak-hak membangun gereja, khususnya di kota-kota besar di Jawa, masalah penanganan isu Papua dan isu-isu ketidakadilan terhadap kalangan minoritas di Tanah Air.

Tentu PGI sebagai organisasi keagamaan bukan eksekutif pelaksana hal-hal tersebut, namun berperan mendorong pemerintah memperhatikan hal-hal prinsip tersebut yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

*Penulis adalah wartawan senior.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN