Anas Mundur Setelah Jadi Tersangka
Web Warouw | Jumat, 04 Mei 2012 - 16:42 WIB
: 374


(dok/antara)
Anas dikaitkan dengan proyek Hambalang.

JAKARTA – Pengaturan pergantian ketua umum dalam Partai Demokrat akan tunduk pada mekanisme yang sudah tertulis di dalam AD/ART partai. Hal ini diungkapkan pemimpin teras Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, Jumat (4/5).

"Semuanya sudah tertulis di dalam AD/ART bahwa apabila seorang kader menjadi tersangka dalam kasus pidana, dia harus mundur dari jabatannya. Jadi Anas hanya akan mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Ahmad Mubarok juga menjelaskan tentang mekanisme pergantian ketua umum Partai Demokrat apabila terlibat kasus pidana korupsi. Menurutnya, sebagai partai besar, semua anggota Partai Demokrat akan tunduk pada hukum, etika, dan AD/ART partai. "Dia (Anas-red) akan tunduk pada hukum, etika, dan AD/ART. Ini kan diperiksa juga belum. Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai Ketua Dewan Pembina itu taat asas," ujarnya.

Mubarok menegaskan, ia tidak mau berandai-andai untuk mengantisipasi penetapan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka. "Kita jangan berandai-andai dalam hal ini. Nanti saja setelah ada masalah baru kita pikirkan dan atasi," katanya, ketika ditanya siapa pengganti Anas jika nanti harus mundur karena ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Nama Anas disebut-sebut terkait dengan kasus pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ihwal keterlibatan Anas di proyek Hambalang itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, berdasarkan pengakuan Ignatius Mulyono, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR. Namun, kemudian itu dinetralkan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, KPK masih membutuhkan data dan informasi terkait proses penyelidikan kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum mengadakan evaluasi dengan pihak penyidik. "Saat ini memang kasus tersebut masih dikonstruksikan. Kami belum evaluasi sehingga belum bisa dipastikan kapan akan ke tahap penyidikan," katanya, Jumat (4/5).

Dalam penyelidikan kasus Hambalang, Athiyyah Laila adalah pihak terakhir yang diperiksa KPK. Istri Anas itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan pengurus PT Dutasari Citralaras.

Perusahaan tersebut merupakan pengerja subkontraktor dari PT Adhi Karya yang memenangi tender proyek bernilai Rp 1,52 triliun tersebut. Usai diperiksa, Athiyyah mengatakan dirinya tak tahu-menahu soal proyek tersebut, sebab dirinya sudah mengundurkan diri sebelum proyek itu dikerjakan.

Zulkarnain mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan Athiyyah tersebut. Namun, ia enggan memastikan apakah pengembangan tersebut mengarah pada Anas.

"Kami tidak tahu siapa lagi yang akan diperiksa dalam waktu dekat. Itu strategi penyidik untuk memeriksa seseorang, termasuk kapan waktunya," katanya.

Namun, Zulkarnain mengakui KPK telah mengetahui identitas “ketua besar” yang selama ini disebut-sebut dalam transkrip pembicaraan antara anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang, anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Permai Grup. "Tentunya demikian (sudah mengantongi siapa ketua besar-red). Tetapi, harus didalami perannya seperti apa ketua besar ini," ujarnya.

Namun, Zulkarnain mengatakan, ia tidak bisa mengungkapkan ke publik perihal identitas ketua besar tersebut. Ini karena keterangan tersangka Angelina dan saksi-saksi lainnya masih perlu didalami kembali.

Sebelumnya, Rosa dalam persidangan mengatakan, yang dimaksud dengan ketua besar adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Secara terpisah, Nazaruddin juga mengatakan, yang dimaksud dengan ketua besar adalah Anas Urbaningrum, sedangkan bos besar adalah pemimpin Badan Anggaran DPR Mirwan Amir.

Ketua besar” dan “bos besar” disebut-sebut meminta sejumlah uang melalui Angelina kepada Rosa terkait proyek pembangunan wisma atlet. Rosa akhirnya menyerahkan Rp 5 miliar kepada Angelina, namun dia tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada ketua besar dan bos besar atau berhenti di Angelina.

Pemeriksaan Angelina

Dalam pemeriksaaan di KPK kemarin, KPK mengajukan 34 pertanyaan kepada Angelina selaku tersangka dalam kasus pembahasan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar persiapan sarana dan prasarana SEA Games XXVI Palembang 2011.

“Pertanyaan berikutnya masuk ke pokok seperti pernahkah melakukan pembahasan kebijakan atau program atau kegiatan di Kemendiknas yang terkait beberapa universitas. Kira-kira delapan universitas,” kata pengacara Teuku Nasrullah, Kamis (3/5).

Menurut Nasrullah, kliennya mengaku pembahasan tersebut memang ada. Dalam pembahasan tersebut disebutkan pemerintah mengajukan draf rancangan untuk menjadikan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai research university.

Selain itu, KPK juga mempertanyakan harta kekayaan Angelina. Selain sejumlah mobil dan rumah, Angelina mengakui ia memiliki beberapa rekening, yaitu rekening untuk anaknya dan rekening untuk asuransi yang berjumlah Rp 60 juta. Selain itu Angelina mengaku memiliki deposito atas namanya sendiri yang berisikan uang US$ 10.000. Rekening lainnya di Bank Mandiri yang digunakan sebagai rekening gajinya sebagai anggota DPR, berisi uang Rp 50 juta.

Ia mengakui rekening kliennya tersebut sudah diblokir penyidik KPK. Hal ini menguatkan pernyataan Juru Bicara KPK Johan Budi yang menyebutkan pemblokiran sudah dilakukan dalam rangka penyidikan.(Diamanty Meiliana)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 25 April 2014 00:00:00 WIB

Rumah Pelaksana Proyek e-KTP Digeledah

, 25 April 2014 00:00:00 WIB

Pileg 2014 Dinilai Ugal-Ugalan