Jakarta Etalase Demokrasi
Kristanto Hartadi* | Selasa, 08 Mei 2012 - 16:12 WIB
: 1138


(dok/antara)
Semasa Orde Baru, persaingan antara PPP, Golkar, dan PDI di Solo dalam setiap pemilu selalu sengit.

Jumat pekan lalu seorang rekan melalui BlackBerry Messenger mengirimkan pesan berisi foto selebaran ancaman akan terjadi bentrok di Gandekan, Jebres, Solo. Untuk menguatkan pesan itu dia menulis: “Kerusuhan Solo harus dicegah, Solo ingin dijadikan lautan darah oleh para elitt politik di Jakarta. Tujuannya untuk membusukkan Jokowi. Saat ini Islam dan Kristen akan dibenturkan.”

Saya tidak menyelidiki apakah kaitan-kaitan itu benar adanya. Namun pesan teman itu dan isi selebaran itu mengingatkan saya pada cara-cara mengobarkan konflik bernuansa agama di Ambon, Poso atau tempat lain di Indonesia, yang kurang lebih seperti itu.

Syukurlah, para aparat negara dan tokoh masyarakat di Solo cukup tanggap menghadapi situasi tersebut, sehingga keributan besar tidak terjadi dan dapat dilokalkan. Kesan saya, masyarakat di Solo cukup dewasa menanggapi situasi yang berkembang di sekitar mereka. Yang penting (mudah-mudahan saya benar) mereka tidak ingin merusak dan mengoyak-ngoyak kota mereka sendiri.

Solo (Raya) memang kota yang unik. Kota berpenduduk sekitar 600.000 ini semasa Orde Baru pernah dibakar warganya sendiri beberapa kali karena berbagai sebab, yang terakhir pada 1998, sebagai rentetan kerusuhan di Jakarta, termasuk rumah Ketua MPR Harmoko di kawasan Solo Baru. 

Di kota ini pula satuan antiteror Densus 88 beberapa kali menggerebek rumah para teroris. Sebagian teroris yang ditangkap atau terbunuh juga berasal dari Solo. Pada September 2011 lalu, sebuah aksi teror berupa bom bunuh diri terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo. Untuk itu, dalam konstelasi sosial politik yang seperti itu, sangat unik bahwa Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang merupakan kader PDI Perjuangan, pada 2010 lalu memenangi kembali pilkada dengan perolehan suara 90 persen.

Etalase Demokrasi

Ketika membaca harian Kompas (7/5) kemarin di rubrik Metropolitan, ada berita berjudul “’Perang’ Selebaran Mulai Marak” dan di situ ditampilkan selebaran yang mendiskreditkan Jokowi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta ini. Uniknya dalam “perang” selebaran yang ditempel di tiang-tiang listrik itu, yang diserang juga cuma Jokowi.

Saya bukanlah tim sukses atau pendukung dari salah satu dari enam pasang calon gubernur/wakil gubernur yang bersaing untuk kursi DKI 1, sehingga kalau ada praktik-praktik kampanye yang buruk dalam pelaksanaan demokrasi, itu patut disayangkan. Ini karena Jakarta sebenarnya dapat menjadi indikator paling baik untuk pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Pertama, di kota ini sebagian besar atau rata-rata penduduknya (yang punya KTP DKI tentunya) punya pendidikan baik. Walau tidak semua penduduk Jakarta punya ekonomi yang baik, saya yakin akan sulit menerapkan politik uang berupa serangan fajar atau bagi-bagi sembako di Jakarta untuk memenangi pilkada.

Kedua, penduduk Jakarta sangat plural, ikatan-ikatan primordial menjadi sulit diandalkan, walau bukan berarti tidak bisa. Jadi, menurut hemat saya, cara kampanye paling baik di Jakarta adalah para kandidat harus setransparan mungkin memperkenalkan diri dan program kerjanya kepada para calon pemilih.

Pada hakikatnya di situlah demokrasi. Berikanlah para pemilih akses informasi seluas-luasnya mengenai para kandidat dan program-program yang ditawarkan. Ini karena demokrasi mengasumsikan kemampuan dan hak para warga negara untuk secara bersama (collectively) dan cerdas (intelligently) menetapkan tujuan dan cara mencapai tujuan itu (Nugroho, 2011: 16)

Menjaga Etika

Untuk itu, melalui tulisan kecil ini saya ingin mengingatkan para kandidat dan tim sukses pada pilkada di DKI Jakarta agar memelihara etika komunikasi politik, karena pola-pola kampanye negatif sebenarnya memperlihatkan kepada para pelakunya bahwa nilai-nilai itulah yang mereka anut, atau sistem politik itulah komitmen mereka.

Sudah sepatutnya para kandidat dan tim sukses pilkada di DKI Jakarta bukan hanya berpikir bagaimana memenangi pilkada ini dengan segala cara, melainkan juga bagaimana tanggung jawabnya (akuntabilitas) bila mereka menang.

Itu sebabnya memberikan informasi seluas-luasnya dan sejujur-jujurnya kepada para calon pemilih menjadi hal yang sangat penting, karena yang harus dibangun adalah para pemilih yang melek informasi (informed electorate), bukan semata pencitraan. Kampanye negatif cenderung menyesatkan dan dapat menimbulkan apatisme publik yang berdampak pada turunnya partisipasi politik warga. Tentu bukan ini yang kita mau.

Jadi, saya berharap (dan mungkin harapan para pemilih yang ber-KTP DKI) kepada para kandidat pilkada gubernur DKI Jakarta, berikanlah “tontonan” yang menarik, sehat, dan memberi pendidikan politik yang benar kepada warga. Seperti warga Solo, warga Jakarta sebenarnya muak dengan segala bentuk kepalsuan dan kekerasan. Jadikanlah pilkada di Jakarta civilized dan fun.

*Penulis adalah redaktur senior di Sinar Harapan.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sabun Berbahan ASI Laris di Tiongkok

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sharon Stone Dilaporkan Stroke