Kenali Jenderal Sebelum Disokong
M Bachtiar Nur | Senin, 25 Februari 2013 - 15:35 WIB
: 1051


(SH/Edy Wahyudi)
Puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-65 TNI dilaksanakan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Foto direkam 5 Oktober 2012.
Keberhasilan para jenderal pada pemilu mendatang tak lebih dari mengandalkan uang saja.

Jelang Pemilu 2014, genderang perang antarjenderal siap ditabuh. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), misalnya, dengan jelas dan secara tegas mengusung Ketua Dewan Pembina mereka, yaitu Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
 
Kampanye gencar dan bukti kemenangan terhadap pasangan Jokowi-Ahok saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menjadi modal kuat. Selain menyoroti perlunya energi alternatif pengganti BBM, mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini bahkan mengingkatkan bahaya ledakan populasi penduduk, pemerintahan yang lemah, tidak efisien, korupsi, dan ketidakseimbangan struktural perekonomian.

Pun demikian dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mendorong Wiranto sebagai capres mereka. Tentunya niatan Hanura tak bisa dipandang enteng saat ini, mengingat bergabungnya bos MNC Group Hary Tanoesudibjo ke partai ini.
 
Nama jenderal lain yang juga sempat mengemuka ke permukaan adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI Endriatono Sutarto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Nama Djoko Suyanto dan Pramono Edhie mencuat sebagai pengganti sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat. Sesuai undang-undang, SBY yang telah dua kali terpilih menjadi presiden tak dapat lagi menjadi calon pada Pemilu 2014. Sementara Endriartono meski belum bisa dipastikan akan diusung oleh Partai Nasdem, namun sempat muncul namanya sebagai calon pemimpin negara yang akan membawa perubahan.

Uniknya, meski bertaburan, namun kalangan pengamat menilai para purnawirawan jenderal tak akan mampu berbicara banyak pada pemilu mendatang. Hal ini karena sosok kepemimpinan mereka belum tentu selaras dengan kenegarawanannya.

"Dari 2004, 2009, hingga ke 2014 kalau kita lihat perkembangannya semakin banyak pemilu demokrasi, saya lihat jenderal-jenderal semakin kurang mendapat perhatian. Jenderal-jenderal semakin tidak bisa membuktikan kejenderalannya dalam politik. Bisa saja dia jagoan dalam militer, tapi dalam politik tidak ada jaminan buat dia lebih hebat," ucap pengamat politik UI, Arbi Sanit saat dihubungi SH, Minggu (25/2) malam.

Menurutnya, selain SBY belum terlihat jenderal yang mampu mengelola politik demokrasi dengan baik. "Sekarang ini mana jenderal yang lebih baik dari tokoh-tokoh sipil? Nggak ada lagi. SBY sudah habis masa jabatannya, kemungkinannya nggak ada lagi. Wiranto? Jenderal yang kalah terus. Prabowo? Kalah dan juga banyak sisa masa Orde Baru digendongnya. Jenderal Edhie (Pramono Edhie), Anda pernah mencatat karier politiknya atau kemampuan kenegarawanannya?" kata dia.
 
Arbi mengungkapkan tren perkembangan sejarah tentara dalam politik Indonesia dapat habis pada 2019 mendatang.

Krisis Kepemimpinan

Hal senada disampaikan pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito. Menurutnya, wacana sipil militer itu relevan buat zaman Orde Baru, untuk mengimbangi. Tapi tampaknya sekarang ini agak sulit untuk mereproduksi lagi wacana sipil militer itu. Meskipun tentara selalu mereproduksi itu dan memanfaatkan krisis kepemimpinan sipil. Namun sesungguhnya sekarang ini bukan krisis kepemimpinan sipil yang terjadi, tapi krisis politik kepartaian.

"Artinya siapa pun mereka, tentara atau polisi yang ada sekarang, sejauh mempunyai kemampuan leadership, punya kemampuan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi akan diterima masyarakat," sambungnya.

Arie mengingatkan, selain harus telah purnawirawan, keterlibatan para jenderal dalam politik harus merupakan bagian keinginan mereka untuk merubah kekuasaan tidak lagi seperti zaman Orde Baru.

"Demokrasi memberi kesempatan mereka masuk partai. Pertanyaannya adalah mereka bisa mengubah keadaan dengan masuk partai? Itu tergantung kemampuan mereka memengaruhi sekaligus beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan partai itu," selorohnya.

Ia menambahkan, para jenderal memang memanfaatkan akses mereka, namun tetap tak menjamin latar belakang tersebut dapat mengubah situasi politik sekarang ini. Terlebih kondisi saat ini kata Arie menggambarkan banyaknya politik pragmatis menggunakan uang.

"Apalagi di partai sendiri tidak terjadi reformasi politik sehingga keputusan-keputusan politik masih juga pakai oligarki. Jadi menurut saya fenomena SBY, Prabowo, Wiranto, dan sebagainya tidak akan berpengaruh,” jelasnya.

Karena menurutnya yang dinilai masyakarakat itu leadership. Masyarakat menilai leadership dari kapasitas politik, intelektual, dan komitmen. Romantisme pengalaman dalam tugas militer masa lalu tidak cukup berguna. Di sisi lain, pada sejumlah kasus menunjukkan banyak jenderal yang tak mampu mengelola partai.

"Nah itu yang saya kira ukuran sipil-militer kurang relevan saat sekarang. Yang sekarang harus diputuskan adalah bagaimana kemampuan leadership untuk menjalankan praktik demokrasi secara benar dan komitmen untuk mengubah keadaan. Orang seperti Mahfud itu populer kan? Dia sipil, tapi bagus. Jokowi? Bukan tentara, tapi bisa mengalahkan yang lain. Artinya apa? Yang dinilai masyarakat itu leadership dan komitmen," pungkasnya.

Sementara pengamat politik UI lainnya, Iberamsjah berpendapat keberhasilan para jenderal di partai politik pada pemilu mendatang tak lebih dari mengandalkan banyaknya materi atau uang dimiliki saja.

"Seperti Prabowo bukan karena dia hebat, tapi karena duitnya banyak. Bahkan masa lalunya sangat suram sekali, pelanggaran HAM. Endriartono, cerdas, cuma partainya baru, dananya nggak ada. Jadi saya melihat jenderal-jenderal di partai sekarang tidak terlalu signifikan untuk mendulang suara. Sebagai capres, siapa yang mau diunggulkan? Saya tidak jelas siapa yang dicapreskan sekarang. Endriatono atau Djoko Suyanto, belum terlalu populer banget. Masih kalah dengan Dahlan Iskan atau Mahfud MD, seperti Jusuf Kalla, itu lebih potensial sebenarnya," urainya.

Disinggung mengenai kuatnya keinginan para jenderal untuk menjadi pemimpin negara, Iberamsjah mengatakan wajar saja sebagai bentuk tanggung jawab moral melihat bangsa yang sedang terpuruk hingga membangkitkan rasa nasionalismenya. "Tidak salah kalau para jenderal ingin terjun sebagai capres atau cawapres, tapi dengan cara yang ikhlas. Jangan pencitraan yang menipu dengan pasang iklan setiap hari," kata dia.

Sudut pandang berbeda disampaikan Direktur Operasional Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia, Tole Sutrisno  yang melihat efektivitas peran para jenderal di partai politik lebih kepada opini yang berkembang di masyarakat bahwa figur jenderal atau TNI itu digambarkan sebagai sosok tegas dan berani. Hal itu menurutnya dicermati oleh seluruh parpol yang lolos Pemilu 2014.

Lebih jauh Tole memandang masuknya para jenderal murni karena tujuan politik, tidak karena ingin menguasai Indonesia. Stigma militer ingin menguasai negara kata Tole telah hilang setelah era Soeharto.

"Kalau ingin menguasai Indonesia sebenarnya gampang, para jenderal itu bersatu, bergabung dalam satu partai. Dengan kondisi Indonesia yang masih terjadi konflik di beberapa wilayah, peran jenderal atau TNI memang masih diharapkan oleh masyarakat," ucapnya.

Supaya tidak seperti beli kucing dalam karung, rakyat memang perlu mengenal lebih dalam rekam jejak dan kemampuan para jenderal.
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sabun Berbahan ASI Laris di Tiongkok

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sharon Stone Dilaporkan Stroke