Membedah Kesiapan RI Jelang Pasar Tunggal ASEAN 2015
Moh Ridwan | Senin, 01 April 2013 - 13:21 WIB
: 4131


(SH/Edy Wahyudi)
Para pekerja melakukan berbagai aktivitas jahit di salah satu pabrik tekstil di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Indonesia bisa jadi hanya sebagai penonton jika biaya logistik di negara ini masih mahal.

JAKARTA - Implementasi ASEAN Economic Community atau Pasar Tunggal ASEAN 2015 sudah di depan mata. Namun, bukan sikap optimistis yang muncul, melainkan kekhawatiran dampak pemberlakuan Pasar Tunggal ASEAN 2015 mendatang bisa semakin menekan perekonomian Indonesia.

Kekhawatiran tersebut memang bukan tanpa alasan. Dilihat dari berbagai parameter daya saing, Indonesia tidak satu pun memiliki keunggulan signifikan dibandingkan negara-negara pesaing. Bahkan, untuk beberapa parameter, posisi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia hanya dari segi pengusaan bahan baku berbasis sumber daya alam, baik mineral maupun agro. Namun, dengan hilangnya sekat-sekat negara di kawasan ASEAN nantinya, bisa dipastikan Indonesia akan semakin kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki saat pelaksanaan Pasar Tunggal ASEAN 2015 mendatang.

Implementasi Pasar Tunggal ASEAN yang dimulai pada 1 Januari 2015 mendatang dilandasi pembentukan empat pilar, yakni terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi, menjadi kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Dengan terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN akan menjadi kawasan bebas arus barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja, bebas arus permodalan, prioritas sektor terintegrasi, serta menjadi kawasan pengembangan sektor makanan, pertanian, dan kehutanan.

Jika dilihat dari kesiapan industri di dalam negeri, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah terkait kesiapan daya saing industri nasional untuk bersaing dalam Pasar Tunggal ASEAN.

Peringkat ke-6

Indonesia saat ini hanya menempati posisi ke-6 dalam peringkat kesiapan negara-negara ASEAN dalam menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015 mendatang.

Dalam matrik penilaian yang dirilis Sekretariat ASEAN, skor yang berhasil dikumpulkan Indonesia baru mencapai 81,3 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara pesaing lainnya seperti Thailand, Malaysia, Laos, Singapura, dan Kamboja.

Pada penilaian tahap ke-3 (2012-2013), Thailand menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015, dengan tingkat kesiapan 84,6 persen, disusul Malaysia dan Laos yang telah mengumpulkan poin 84,3 persen. Posisi selanjutnya ditempati Singapura dengan 84 persen, dan Kamboja dengan 82 persen.

Meski hanya menempati posisi ke-6, namun secara proses, peringkat Indonesia terus menunjukan positif di mana pada tahap ke-1 (2008-2009), Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN. Pada penilaian tahap ke-2 (2010-2011), bergerak ke posisi 8.

Jika dilihat dari peringkat daya saing global 2011-2012, peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara ekonomi utama di ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dalam peringkat Global Competitiveness Report 2011-2012, posisi Indonesia melorot dari peringkat ke-44 menjadi peringkat ke-46.

Singapura terus melesat ke peringkat 2 dunia dari sebelumnya di peringkat ke-3. Demikian halnya dengan Malaysia, yang kini menduduki peringkat ke-21 dari peringkat ke-26. Thailand, meski turun satu peringkat ke peringkat ke-39, kini posisinya masih jauh dibandingkan Indonesia.

Dengan kondisi pasar terbuka, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami nasib yang sama ketika diberlakukannya perjanjian area perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ASEAN-China Free Trade Area), di mana Indonesia justru kebanjiran produk-produk impor dari China, yang membuat neraca perdagangan menjadi defisit.

Dari hasil kajian Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ada empat faktor yang membuat daya saing Indonesia masih di bawah rata-rata negara pesaing di kawasan ASEAN. Keempat faktor tersebut meliputi kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja.

Infrastruktur Jadi Kendala

Dari segi kinerja logistik, berdasarkan kajian Bank Dunia tahun 2012, menempatkan Indonesia pada posisi ke-59 dari 155 negara yang disurvei. Jika melihat level ASEAN, kinerja logistik Indonesia masih jauh dibandingkan Singapura (nomor 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53).

“Kinerja logistik didasarkan beberapa penilaian di antara penilaian kinerja Bea Cukai, infrastruktur, pelayaran internasional, kualitas logistik, kecepatan pelacakan barang, serta waktu kerja. Dalam hal ini infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapatkan penilaian terburuk di antara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia,” ungkap Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin, Arryanto Sagala, saat dikonfirmasi SH, di Jakarta, baru-baru ini.

Selain lemah dari segi kinerja logistik, Arryanto juga menyoroti kebijakan fiskal di Indonesia yang masih memberatkan pelaku industri dalam negeri. “Untuk kawasan ASEAN, pengenaan PPh Badan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, dari 130 negara yang dicatat KPMG, Corporate Tax Indonesia berada di peringkat ke-59 terbesar,” ungkap Arryanto.

Persoalan lainnya yang juga bisa menjadi batu sandungan bagi Indonesia adalah tingkat suku bunga perbankan di Indonesia, yang merupakan suku bunga tertinggi ke-3 di kawasan ASEAN setelah Myanmar dan Vietnam. Dengan tingkat suku bunga 5,75 persen, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura yang mematok suku bunga bank hanya 0,03 persen, Kamboja (1,19 persen), Thailand (2,75 persen), Malaysia (3 persen), Filipina (3,50 persen), Laos (5 persen), dan Brunei (5,5 persen).

Di samping hal tersebut, persoalan produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi sorotan, karena dari 23 negara di Asia Indonesia hanya menempati posisi ke-15.

Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana Wirakusumah mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk mengejar ketertinggalan daya saing Indonesia dalam menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015.

Menurut Agus, tantangan yang akan dihadapi Indonesia menjelang implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015 memang cukup beragam.

“Saat ini kita dihadapi persoalan masih lemahnya pengawasan terhadap produk-produk impor, lambannya prosedur pengenaan antidumping apabila terjadi praktik perdagangan tidak sehat, isu keamanan yang mengganggu iklim investasi, kondisi infrastruktur yang belum baik, serta mahalnya tarif terminal handling charge,” kata Agus.

Diakui Agus, untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan koordinasi lintas sektoral. Untuk sektor industri, tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan daya saing juga cukup pelik.

“Untuk sektor industri, tantangan yang dihadapi pelaku industri adalah kenaikan UMP yang cukup signifikan, berkurangnya pasokan gas industri, belum terjaminnya pasokan bahan baku, tidak adanya insentif bagi industri padat karya, masih maraknya impor ilegal, serta rendahnya kualitas SDM yang dimiliki,” ungkapnya.

Menperin Khawatir

Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat, khawatir akan kesiapan industri nasional dalam menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN.

“Kalau boleh jujur saya agak gugup ketika ditanya kesiapan kita menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN. Waktunya kurang dari dua tahun. Dari total populasi penduduk ASEAN sebanyak 600 juta, penduduk kita mencapai 250 juta, kalau kita tidak siap kita bisa jadi pecundang,” kata Menperin dalam acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri, di Bandung, pekan kemarin.

Kekhawatiran tersebut dipicu masih mahalnya biaya logistik serta minimnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara kompetitor di kawasan ASEAN.

“Di Indonesia biaya logistik kita saat ini rata-rata 16 persen dari total biaya produksi. Normalnya maksimal 9-10 persen. Kalau ini tidak segera kita perbaiki nanti kita cuma bisa jadi penonton,” kata Hidayat.

Dari sisi industri, Kemenperin terus memperkuat sektor-sektor industri unggulan yang diharapkan bisa menjadi penyelamat Indonesia saat pemberlakuan Pasar Tunggal ASEAN 2015 mendatang. “Ada sembilan komoditas industri nasional yang kita prioritaskan untuk memasuki pasar ASEAN yang saat ini daya saingnya relatif lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

Kesembilan komoditas tersebut di antaranya produk berbasis agro seperti (CPO, kakao, karet), ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja.

Untuk itu, Kemenperin harus terus memperkuat penguasaan pasar dalam negeri untuk tujuh cabang industri yang berpotensi terganggu dalam implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015 mendatang.

Ketujuh cabang industri yang perlu segera ditingkatkan daya saingnya demi mengamankan pasar dalam negeri terhadap produk sejenis dari negara ASEAN lainnya seperti otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN