Tol Trans Jawa Rampung 2014, Pembebasan Lahan Lambat
Ellen Piri | Jumat, 12 April 2013 - 14:09 WIB
: 2660


(dok/antara)
Sejak 2007 sudah Rp 4,04 triliun dana yang dipergunakan untuk membebaskan tanah seluas 2.647 ha.

JAKARTA - Target pemerintah merampungkan seluruh ruas tol Trans Jawa pada 2014 akan sulit terwujud. Pasalnya, dari sepuluh ruas jalan tol Trans Jawa, saat ini hanya ruas Cikampek-Palimanan yang proses pengadaan lahannya telah rampung.

Menurut Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Suharyadi, hingga saat ini pembebasan lahan Tol Trans Jawa baru mencapai 51,4 persen dari total 5.150,53 hektare (ha) tanah yang harus dibebaskan.

Ia mengakui ada banyak hambatan dalam proses pembebasan tanah tol di Indonesia. Salah satunya adalah ketidaksetujuan pemilik tanah atas nilai penggantian tanah yang dikeluarkan tim penaksir harga independen. “Nilai appraisal sebenarnya sudah cukup layak, harga sudah baik. Namun, pemilik tanah tak setuju,” kata Suharyadi di Jakarta Kamis (11/4).

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, sejak 2007 sudah Rp 4,04 triliun dana yang dipergunakan untuk membebaskan tanah seluas 2.647 ha. Estimasi kebutuhan dana untuk pembebasan seluruh lahan tol Trans Jawa mencapai Rp 7,23 triliun.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, menyorot tajam bahwa dalam kurun 31 tahun belakangan, negara ini hanya mampu membuat jalan tol sepanjang 690 kilometer (km) atau rata-ratanya jalan tol dibuat hanya 25 km per tahunnya.
 
“Pengadaan tanah menjadi kendala utama. Sejak tahun lalu UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Kepentingan umum sudah disahkan. Perpres-nya juga sudah ada. Tapi, pelaksanaan di lapangan masih sulit. Sebagian besar proyek jalan tol kita masih macet karena pembebasan tanah,” kata Yudi. Menurutnya, hampir seluruh ruas tol atau 90 persen tanah yang digunakan untuk jalan tol terhambat pembebasannya.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga, Ahmad Herry Marzuki mengatakan, untuk tahun ini Pemerintah mengalokasikan dana pembebasan tanah sebesar Rp 1 triliun. Namun, jumlah tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pengadaan tanah tol Trans Jawa.

Proses pembebasan lahan yang diharapkan selesai tahun ini di antaranya ialah ruas Solo-Mantingan dan Mantingan Kertosono. Hingga saat ini progres lahan kedua ruas tersebut masing-masing 81,34 persen dan 50,13 persen. Dana yang sudah dipergunakan untuk membebaskan tanah Solo-Mantingan Rp 929,5 miliar dan Mantingan-Kertosono Rp 445,48 miliar.

Ruas Semarang-Solo, khususnya ketiga seksi yang tersisa yaitu Bawen-Karanganyar. Pengadaan tanah direncanakan selesai pada akhir 2014.
 
Tahun ini, Ditjen Bina Marga mengharapkan dapat menyelesaikan 30 persen. Seksi I ruas Semarang-Solo yaitu Semarang-Ungaran sudah beroperasi, sedangkan seksi II Ungaran-Bawen ditargetkan dapat beroperasi pada Juni mendatang jelang Lebaran.

Terkait pengadaan tanah tiga ruas tol, yakni Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang akan dikerjakan secara bersamaan. Para pemilik ruas tol tersebut sepakat pembebasan tanah dilakukan berbarengan agar dapat rampung pada waktu yang sama.

Berikut perkembangan pembebasan lahan sejumlah ruas tol Trans Jawa yakni Pejagan-Pemalang (29,89 persen), Pemalang-Batang (1,82 persen), Batang-Semarang (3,34 persen), Semarang-Solo (36,43 persen), Solo-Mantingan (73,38 persen), Mantingan-Kertosono (43,27 persen), Kertosono-Mojokerto (84,31 persen), Mojokerto-Surabaya (55,75 persen).

Pesimistis

Pemerintah sebelumnya mengaku pesimistis target penyelesaian Tol Trans Jawa sepanjang 649,98 km pada akhir 2014 dapat terwujud karena sulitnya pembebasan lahan dan persoalan lain yang krusial di lapangan. “Harus realistis. Sulit kalau harus selesai akhir 2014. Jadi, bisa lebih dari itu (2014, red),” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

Menurutnya, hal yang paling krusial adalah persoalan pembebasan lahan yang menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak persoalan di lapangan seperti ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.

Sayangnya, Djoko tidak merinci terobosan apa yang hendak dilakukan terkait dengan sulitnya pembebasan lahan. Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto sebelumnya menyebutkan, untuk menyelesaikan persoalan lambatnya pembebasan lahan, pihaknya menyebut bisa saja menggunakan ketentuan UU yang baru.

Mulai 2014

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Supandji, mengharapkan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur publik mulai 2014.

Ia menuturkan, aturan yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 yang didukung melalui Perpres 71 Tahun 2012 akan lebih mengedepankan musyawarah dalam hal pembebasan lahan.

Hendarman mengatakan aturan ini juga menjamin hak keberatan masyarakat pemilik tanah, proses ganti rugi yang sepadan, serta mengatasi masalah terkait makelar tanah.
 
Bahkan, Ia berani menjanjikan, pemerintah memberikan apresiasi berupa keringanan pajak, bagi masyarakat yang tidak menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan. Namun, Hendarman tidak bisa menjamin secara penuh aturan ini akan menyelesaikan permasalahan lahan, karena peluang terjadinya penyelewengan dan konflik tanah masih mungkin terjadi.

Proses pengadaan tanah dengan aturan baru tersebut, bila tidak ada hambatan akan selesai melalui 319 hari kerja, dan kalau terjadi hambatan, selesai dalam 583 hari kerja.
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh