MRT Segera Dimulai, Nasib Ribuan Pedagang Jadi Taruhan
Yuliana Lantipo | Jumat, 12 April 2013 - 14:51 WIB
: 911


(dok/ist)
Jokowi akan melakukan pendekatan terhadap warga yang menolak pembangunan MRT.

Gubernur DKI Joko Widodo atau dikenal dengan panggilan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau akrab dipanggil Ahok dituding tidak berkomitmen dalam menyelesaikan masalah penolakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Pertengahan April 2013, pembangunan MRT akan dimulai dengan peletakan batu pertama sebagai simbol pembangunan dua konstruksi MRT; Jalur Layang (elevated) dan jalur bawah tanah (subway).

Padahal, masyarakat di sepanjang jalur pembangunan konstruksi elevated, Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja di Jakarta Selatan masih menunggu realisasi janji Jokowi-Ahok untuk mengakomodasi aspirasi mereka.

Sebelumnya, dalam pertemuan public hearing, Rabu, 20 Februari 2013 tentang MRT yang dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Pemprov DKI, PT MRT Jakarta, LSM, Masyarakat, dan awak media, Jokowi berjanji membentuk tim evaluasi dan kajian MRT yang melibatkan masyarakat sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan MRT. Hal ini juga dapat dilihat melalui video di laman Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=EntA9zF9c8o.

Rabu (10/4), Jokowi menyatakan pembangunan MRT mulai dilakukan bulan ini. Beliau memberi target penyelesaian pada 2016. Terkait penolakan warga, dia mengaku sudah mendatangi warga, berdiaog, dan akan terus melakukan pendekatan-pendekatan lain. “Mengenai problem seperti itu (penolakan warga), kita akan terus lakukan pendekatan,” ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.

Dikatakan Jokowi, jika tidak segera mengambil keputusan terkait nasib MRT, permasalahan itu akan berlarut-larut sehingga Jakarta tidak memiliki pilihan lain dalam mengatasi kemacetan. “Kalau kita hanya mikir begitu terus, MRT tidak akan kita putuskan dan tidak akan jalan,” tuturnya.

Masyarakat sangkal pernyataan Jokowi yang mengaku sudah bertemu dan berdialog. “Belum! Jokowi belum ketemu, belum ada. Sebenarnya, dia (Jokowi) sudah disarankan untuk bertemu kami,” tandas Cecep, warga Blok A, Jakarta Selatan kepada SH.

Dia menanyakan komitmen Jokowi yang dikenal “jagonya” berdialog dengan masyarakat itu. “Ke mana janjinya, ke mana komitmen Jokowi? Bagaimana dia (Jokowi) mengakomodir aspirasi kami kalau tidak bertemu,” Cecep menegaskan.

Mega proyek dengan skema pembiayaan yang disumbangkan PT Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen (setara Rp 15 triliun) itu diharapkan mengurai kemacetan di Ibu Kota pada 2016.

Rata-rata, MRT di Singapura membawa 1,952 juta jiwa tahun 2009, hampir 63 persen dari 3,085 juta penumpang jaringan bus pada waktu yang sama. MRT memiliki 79 stasiun (1 di antaranya tidak beroperasi) dengan jalur sepanjang 129,7 kilometer dan beroperasi pada sepur standar.

Sebagaimana MRT menjadi tulang punggung transportasi dan ciri kota Singapura, kehadiran MRT di Jakarta juga diharapkan dapat memberikan cirinya sendiri. Namun, menurut Cecep yang bergerak di bidang bisnis, masyarakat perlu disosialisakan.

Sosialisasi terkait kemampuan MRT Jakarta mengurai besaran kemacetan yang akan terurai maupun dampak kemacetan selama dua tahun yang akan ditimbulkan akibat pembangunan MRT di kawasan perekonomian di Jakarta Selatan itu. “Sebelum mengambil kebijakan, dikaji dulu mana manfaat yang paling tinggi dan mana dampak yang akan ditimbulkan selama pembangunannya,” ujar Cecep.

Dia juga menuturkan, pemerintah harus terbuka dan berani mengumumkan kepada publik, terkait sembilan unsur studi PT JICA yang harus dipenuhi sebagai prasyarat sebelum melakukan pembangunan MRT. Di antaranya, masalah kendaraan yang masih parkir di badan jalan, menerapkan pajak atas bensin, menerapkan IRT, serta menaikan biaya parkir kendaraan. “MRT tidak berhasil kalau trotoar tidak dibenahi,” paparnya.

Tidak adanya sikap transparansi dari Jokowi dan Ahok, berdampak pada hasil yang akan dicapai. “Kalau awalnya idak ada yang benar, bagaimana mendapatkan akhir yang baik?” ucap Cecep pesimistis.

Pengamat Perkotaan DKI Jakarta, Yayat Supriyatna, mengatakan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah merupakan kewenangannya. Namun, harus mempertimbangkan pula hal-hal lain.

Apalagi dalam proses pembangunan MRT, Jokowi harus berani menerangkan kepada publik mengapa tidak melakukan tim evaluasi dan kajian dengan melibatkan masyarakat sebagaimana janjinya. “Gubernur harus berani terbuka mengapa tidak melaksanakan yang dijanjikan,” ujar Yayat kepada SH, Kamis (11/4).

Kepada masyarakat, Yayat menuturkan untuk menggunakan hak-haknya meminta janji-janji dua pasangan yang notabene dipilih masyarakat Jakarta Selatan. Bahkan, jika perlu menggunakan jalur hukum bila merasa dirugikan.

“Kalau menolak, ya silahkan dibawa ke pengadilan. Sekarang kan, dalam ranah demokrasi, semua orang diberikan kesempatan. Gubernur kan dipilih mereka juga. Mereka pendukungnya. Semoga Jokowi mau mendengarkan aspirasi mereka,” imbuhnya.

Keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan kini dinanti. Termasuk, nasib ribuan pedagang yang menyokong ekonomi masyarakat dan kepala keluarga di kawasan Jakarta Selatan.

Apalagi, pembangunan jalur MRT serta empat Stasiun MRT di kawasan tersebut akan memaksa ribuan pedagang menutup tempat usaha mereka. Kini, kebijaksanaan mantan Wali Kota Solo ini dinanti untuk menjawab nasib ribuan kepala keluarga dan pedagang di Jakarta Selatan.

 

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh