Orang Tua Siswa Bisa Ajukan “Class Action”
Tutut Herlina | Sabtu, 20 April 2013 - 11:33 WIB
: 699


(dok/antara)
Pemerintah diminta memberi kelulusan 100 persen terhadap seluruh peserta UN.

JAKARTA – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 kacau balau. Pelaksaaan UN tidak serentak karena distribusi yang bermasalah. Sejumlah kalangan menilai kekacauan kali ini semakin menunjukkan UN tidak memberi manfaat untuk masa depan siswa. Oleh karena itu, UN perlu dihapus.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan orang tua siswa adalah mengajukan gugatan class action ke pengadilan. Apalagi, siswa dipastikan banyak terganggu akibat UN yang kacau balau.

“Ini berpengaruh pada kualitas jawaban mereka. Momentum ini harus dipakai bagi orang tua untuk tolak UN. Ini (UN-red) sudah gagal betul secara substansi dan teknis,” kata pengamat pendidikan Jerry Sumampow ketika dihubungi Jumat (19/4).

Hal senada dikemukakan Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dihubungi secara terpisah. Dia mengatakan sedang membujuk para siswa untuk meyakinkan orang tuanya supaya bersedia mengajukan gugatan class action. “Karena tidak mudah untuk mengajak mereka mengajukan gugatan, meskipun anak mereka benar-benar dirugikan,” katanya. Saat ini, dia telah menerima 1.035 pengaduan soal UN dari orang tua murid.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai penyelenggaraan UN 2013 merupakan yang terburuk dalam sembilan tahun terakhir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan pemerintah harus melakukan investigasi terkait ditundanya UN.

"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Ia mengatakan pemerintah seharusnya tidak gegabah dalam menyelenggarakan UN, terutama dalam mendistribusikan naskah.

Marzuki mengatakan seandainya pemerintah belum siap untuk menggelar UN, semestinya tidak dipaksakan. "Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Tunda semua, disiapkan semuanya terlebih dahulu. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," ungkapnya.

Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas penundaan itu. Namun Marzuki tidak mau menyalahkan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Ia hanya minta agar Muhammad Nuh mengevaluasi bawahannya terkait pelaksanaan UN.

Sementara itu pengamat pendidikan Herlina Siti Rahmah meminta pemerintah memberi kelulusan 100 persen terhadap seluruh peserta UN, akibat carut marut pelaksanaan UN saat ini. "Berikan kelulusan 100 persen, selamatkan anak didik kita karena mereka korban dari carut marutnya sistem. Baru kemudian kebijakan UN ditata dan diinvestigasi," ungkapnya.

Ia juga meminta Muhammad Nuh dicopot dari jabatannya karena telah asal-asalan menangani pelaksanaan UN. "Presiden harus meminta Menteri Pendidikan mundur karena menteri tidak mau mengundurkan diri. Kalau masih belum ada kesadaran, presiden harus melakukan berbagai cara agar menteri itu mundur, baik dengan cara terhormat atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Agus Rianto mengutarakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah membentuk tim guna menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana akibat UN tidak bisa dilakukan serentak.

Di dalam tim tersebut, diperkuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat I Pidana Umum, dan Direktorat III Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Mendikbud menyatakan penyebab keterlambatan pelaksanaan di 11 provinsi ini dikarenakan PT Ghalia Indonesia Printing sebagai rekanan proyek terlambat melakukan distribusi pada 11 provinsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebelas provinsi tersebut, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

UN SMP

Terkait pelaksanaan UN tingkat SMP, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Makassar, Jumat, menjamin pelaksanaan UN SLTP tidak akan molor seperti yang dialami siswa SMA. “Saya pastikan ujian SMP akan berlangsung sesuai perencanaan, karena sudah diantisipasi. Ujian akan dimulai 22 April nanti,” ungkapnya.

Optimisme Musliar itu karena soal UN tingkat SMP yang diperuntukkan bagi wilayah terpencil sudah tiba sejak Kamis (18/4) malam dan langsung didistribusikan. Sementara itu untuk daerah yang tidak terpencil soal ujian akan tiba di Makassar, Sabtu (20/4) ini, dan akan dikirim dua tahap.

Namun optimisme Wamenbud ini diragukan. Di Manado, para siswa dan guru mengeluh belum mendapat kepastian pelaksanaan UN SMP. "Sampai Sabtu (20/4) hari ini masih simpang siur jadi atau tidak UN SMP, sebab susah beredar kabar UN akan ditunda," ujar sejumlah guru SMP di Manado.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara Star Wowor yang ditemui SH, Jumat, mengaku soal dan lembar kerja UN SMP belum ada. "Tapi kami belum bisa memberikan pernyataan tunda, lantaran belum ada surat resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan penundaan," ungkapnya.

Sementara itu, kekacauan pelaksanaan UN SMA/SMK masih berlanjut. Di hari pertama UN SMK, Jumat kemarin, sejumlah daerah di Sulut kekurangan naskah soal, dan terpaksa difotokopi, sedangkan di Aceh ditemukan sejumlah kecurangan, seperti pemberian kunci jawaban oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, di beberapa daerah di Aceh.

Hal tersebut terungkap berdasarkan temuan Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB) yang ikut memantau pelaksanaan UN di seluruh sekolah di Provinsi Aceh. Kecurangan terjadi di Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah. Kobar GB menemukan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah mengintruksikan seluruh kepala sekolah meluluskan siswa di atas 90 persen.

"Jika kepala sekolah tidak sanggup mencapai target itu, kepala sekolah diminta untuk mundur atau akan dipecat. Itu artinya, secara tidak langsung kepala dinas menyuruh kepala sekolah untuk membantu siswa agar lulus, bahkan ancaman itu disampaikan satu hari sebelum UN,” ungkap Ketua Kobar GB Aceh Sayuti Aulia.

Sementara itu di Kota Lhokseumawe, ditemukan siswa yang kedapatan menerima SMS kunci jawaban saat UN sedang berlangsung. Selain itu, tambah Sayuti, dalam pelaksanaan UN, seluruh sekolah tidak menggubris imbauan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang meminta untuk tidak membawa ponsel ke dalam kelas. (Ruhut Ambarita/Ninuk Cucu Suwanti/Junaidi Hanafiah/Novie Waladouw/Rusdy Embas)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

 Peringati Hari Bumi, Aktivis Gelindingkan Bola Bumi di Jalan

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

Sekretaris KPU Bawa Pisau ke Rapat Pleno