Ekspresikan Marahmu terhadap Penjahat Seksual
Yuliana Lantipo | Senin, 22 April 2013 - 14:11 WIB
: 610


(SH/Yuliana Lantipo)
Salah satu peserta aksi “Ekspresikan Marahmu terhadap Pelaku Kejahatan Seksual” menulis protesnya dan ditempelkan pada mural dalam aksi Car Free Day Kartini di Bundaran HI, Minggu (21/4).
Kekerasan akan berhenti jika ada penghargaan terhadap perempuan.

Masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan menyambut dan merayakan peringatan hari raya Kartini dengan berbagai model dan penghayatannya.
 
RA Kartini yang menjadi salah satu simbol perjuangan perempuan di Indonesia, menginspirasi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak kaumnya dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mengayomi.

Isu-isu yang diangkat di antaranya kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi dalam dunia usaha/pekerjaan, hingga regulasi pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak melindungi kaum perempuan.

Seperti yang dilakukan Komite Aksi Perempuan dalam acara Car Free Day Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/4). Temanya “Ekspresikan Marahmu Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual” melalui tulisan yang ditempel pada tiga mural berukuran dua meter.

Koordinator Komite Aksi Perempuan, Lini Zurlia menuturkan, lemahnya penghargaan terhadap perempuan serta tubuhnya secara fisik menjadi landasan kuat pihak lain melakukan kejahatan seksual. Kalau penghargaan terhadap tubuh perempuan itu sudah diberikan, Lini yakin kejahatan seksual mampu disetop. Tetapi selama penghargaan terhadap tubuh perempuan masih miring dan masih beranggapan tubuh perempuan sebagai objek seks maka kejahatan terhadap perempuan tidak akan berhenti.

“Kita berkampanye untuk semua jenis manusia terutama laki-laki agar memberikan penghargaan terhadap perempuan sehingga kejahatan seksual dapat disetop,” kata Lini Zurlia yang juga anggota Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/4).

Melihat data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Lini mengatakan masih banyak diskriminasi dan kekerasan terjadi pada perempuan. Sangat ironis ketika pelaku pemerkosaan adalah orang terdekat korban bahkan orang tuanya sendiri. Akibatnya, korban sakit, mengandung, bahkan meninggal.

Semua pada awal tahun ini. Tanggal 13 Januari, ayah kandung memerkosa anak kandungnya yang berusia 17 tahun, pada 18 Januari seoarang anak 10 tahun meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit menular seksual akibat diperkosa ayah kadungnya. Sebulan kemudian, 19 Februari, seorang anak 18 tahun di Jakarta Timur diperkosa berulang kali sejak usia 13 tahun, kini PU sedang mengandung anak hasil perkosaan ayahnya sendiri.

Indonesian Police Watch (IPW) mencatat, mulai 25 Januari 2013 telah terjadi 29 kasus perkosaan, sebanyak 23 korban berusia antara 1-16 tahun dan enam orang korban berusia antara 17-30 tahun.

Catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada 2011 menunjukkan terdapat 119.107 kasus kekerasan yang ditangani lembaga pengada layanan sepanjang tahun 2011. Di ranah komunitas, kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak, yaitu 2.937 kasus.

Demikian pula dengan catatan dari Polda Metro Jaya, kasus perkosaan mengalami peningkatan 13,33 persen. Pada 2010 ada 60 kasus, tahun 2011 naik menjadi 68 kasus. Kendati jumlahnya meningkat, penyelesaian kasus pemerkosaan tahun 2011 justru menurun, yakni 73,52 persen. Padahal, pada 2010 tingkat penyelesaian kasus pemerkosaan mencapai 75 persen. “Negara belum mampu memberikan perlindungan,” tandas Lini.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2012 yang ditangani Komnas Perempuan ada 216.156 kasus. Pada ranah komunitas, jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual, sebanyak 2.521 kasus. Di antaranya yang paling banyak tercatat adalah perkosaan 840 kasus dan pencabulan 780 kasus.

Tahun 2013, puluhan tahun sudah berlalu semenjak era Kartini pada 1880-an. “Pemerintah segera merumuskan regulasi yang jelas terhadap kasus-kasus kejahatan seksual dan memberikan sanksi yang seberta-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual. Itu menjadi tuntutan kami,” ujar Lini.

Terpisah, peringatan hari Kartini juga dilakukan kaum buruh perempuan di Jakarta Utara melalui panggung buruh. Mereka berorasi, bernyanyi, berpuisi, dan menampilkan karya seni bermain musik dengan menggunakan bambu. Itu bukan bambu biasa. Namun, bambu yang akan menjadi alat melindungi dirinya dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi kerja, premanisme, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan.

Penanguhan Upah

Salah satu perjuangan perempuan-perempuan itu adalah mendapatkan hak mereka yang masih ditangguhkan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Namun, perusahan tempat mereka bekerja masih menangguhkan upah. Rencananya, penangguhan dilakukan sampai satu tahun.

Atas kondisi ini, buruh yang sebagian besar adalah perempuan itu menilai, pemerintah lemah terhadap pihak investor dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Bahkan, kebijakan kenaikan UMP 2013 dianggap sebagai upaya pencitraan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama. Bunyi kenaikan UMP manis di telingga buruh namun sayang, tidak dikawal hingga diterapkan oleh pihak perusahaan.

 

“Sebenarnya ini karya politik pencitraan Jokowi. Fenomena penangguhan upah baru ada pada 2013, oleh dua perusahaan sektor garmen, tekstil, dan sepatu,” pungkas Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih di Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dua perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung yang masih menangguhkan upah buruh tersebut adalah PT Amos Indah Indonesia dan PTAnso Lindo.

Jumisih menerangkan, sejak ditetapkan pada Januari lalu, ribuan anggota buruh FBLP masih menerima upah minimum sektoral (UMS) lama yaitu Rp 1.978.000 per bulan. Padahal, bila disesuaikan berdasar Upah Minimum Provinsi DKI sebesar Rp 2,2 juta per bulan, seharusnya buruh itu menerima sebesar Rp 2.310.000 per bulan.

“Yang paling tinggi di kalangan buruh adalah PT Telkom, Rp 2,7 juta. Kalau Garmen Rp 2,3 juta-an, itu pun masih ditangguhkan, bahkan sampai satu tahun,” ujar Jumisih.

Dia menuturkan, negara seolah tidak mampu mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Dia mengimbau agar semua buruh bangkit dari rasa keterpurukan, rasa takut, dan mulai berorganisasi, karena untuk melawan takut itu, harus lahir keberanian dari diri perempuan. 

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

Tujuh Hal Yang Perlu Diketahui tentang Kanker

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

Tiongkok Hapus Ratusan Situs Porno dan Akun Media Sosial