Skema Pinjaman Kredit Swasta Disiapkan
Ellen Piri | Rabu, 16 Mei 2012 - 10:48 WIB
: 973


(dok/ist)
Metode leasing sebenarnya banyak digunakan negara tetangga seperti Korea.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyiapkan skema pembiayaan infratruktur dengan mekanisme pinjaman kredit (leasing) kepada badan usaha. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pembiayaan konstruksi infratruktur nasional.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU, Bambang Goeritno mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengajukan usulan skema pembiayaan build operate leasing pada swasta, untuk pembangunan konstruksi nasional. Misalnya saja, mereka membiayai proyek pembangunan sekolah dan sarana lainnya dengan skema tersebut.

“Nantinya, skema ini bisa juga untuk membiayai pembangunan jalan di daerah yang diajukan melalui Ditjen Bina Marga, skema ini untuk mengatasi gap pembiayaan kontruksi dengan kebutuhan yang masih besar,” kata Bambang, di Jakarta, Selasa (15/4).

Dijelaskan, skema leasing ini diterapkan dengan metode pembiayaan proyek yang didanai oleh badan usaha baik itu swasta maupun milik pemerintah. Kemudian, pembayarannya akan dicicil oleh pemerintah dalam beberapa tahun sesuai dengan kontrak kerja. Adapun sumber pembiayaan berasal dari pendapatan tetap pertahunnya dalam anggaran negara.

“Biasanya, yang didanai adalah proyek yang berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar. Badan usahanya tidak harus pengusaha atau kontraktor, tapi bisa juga yayasan. Untuk skema pengembaliannya akan dibahas bersama,” kata dia.

Namun, skema ini tidak bisa diterapkan untuk proyek dengan biaya besar. Pasalnya, pada umumnya skema itu kurang diminati swasta karena resikonya cukup besar, dan pengembalian investasi baru akan kembali dalam beberapa tahun kedepan. Adapun sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanainya seperti pendapatan pajak atau penerimaan tetap pemerintah lainnya, yang masuk dalam APBN.

Kata Bambang, pola pembiayaan investasi baru memang dibutuhkan saat ini untuk menutupi gap pembiayaan infrastruktur nasional. Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan anggaran infrastruktur 2012-2014 mencapai Rp1.429 triliun. Sementara, dari kebutuhan itu hanya mampu dipenuhi oleh pemerintah sebesar Rp451 triliun atau sekitar Rp31%-nya. Artinya, masih dibutuhkan Rp978 triliun atau 69% nya dari sumber pembiayaan lainnya untuk menutupi gap tersebut.

Selain skema itu, lanjutnya, pihaknya juga akan berupaya merumuskan dan mengusulkan pola pembiayaan lainnya yang bisa diterapkan untuk proyek konstruksi tersebut, terutama yang menggunakan dana dari APBN Kementerian PU.

Wakil Ketua Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Yaya Supriyatna mengungkapkan, hingga saat ini proyek konstruksi terbesar masih terpusat di wilayah Pulau Jawa. Dia mengatakan kota dengan pusat konstruksi terbesar masih berada di DKI Jakarta dan beberapa kota metropolitan lainnya seperti Surabaya dan Medan.

Adapun jenis konstruksi yang dibangun, katanya, berupa gedung, jalan, jembatan, mal dan perkantoran. “Untuk provinsi yang banyak di DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama yang didanai oleh swasta, karena mereka melihat permintaan dan juga potensinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pembiayaan dari dana pemerintah, lanjutnya, diperkirakan mulai tahun ini akan lebih banyak ke wilayah Timur Indonesia, sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur nasional di kawasan tersebut. Sayangnya, hingga kini dana APBN juga umumnya masih paling banyak berpusat di pulau Jawa.

Menanggapi hal tersebut, Bambang mengatakan dalam APBN 2012, dana konstruksi untuk wilayah Timur memang diperbesar menjadi sekitar Rp35 triliun jika diakumulasi dengan anggaran perubahan.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



    0 Komentar :


    Isi Komentar :
    Nama :
    Jenis Kelamin : L P
    Email :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

    Editor Choice

    , 17 April 2014 00:00:00 WIB

    Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

    , 17 April 2014 00:00:00 WIB

    Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN