300.000 Guru Belum “Impassing”
Naomi Siagian | Jumat, 10 Mei 2013 - 14:51 WIB
: 495


(Foto:dok/bobo-kidnesia.com)
Ilustrasi.
Problematika tunjangan sertifikasi guru masih terus terjadi.

JAKARTA - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memenuhi hak guru-guru swasta atas tunjangan profesi. Sebanyak 300.000 guru swasta kini tidak mendapat hak yang seharusnya atas tunjangan profesi.  

"Ada 300.000 guru swasta yang belum mendapat SK impassing. Padahal, mereka adalah guru yang sudah mendapat sertifikasi sejak 2011-2012," kata Ketua Umum BMPS, Ahmad Fathoni Rodli, Rabu (8/5).

Dia menjelaskan, impassing merupakan penyesuaian jabatan dan golongan bagi guru non-PNS agar setara dengan PNS. Namun, sejak 2012, penyesuaian impassing tidak diperlakukan lagi.

Guru-guru swasta yang belum mendapat SK impassing hanya mendapat tunjangan profesi Rp 1,5 juta untuk semua golongan. Meski golongan guru tersebut sudah setara IV A, tunjangan profesi yang diterima hanya Rp 1,5 juta.   

"Guru swasta mendapat perlakuan tidak adil, haknya atas tunjangan profesi tidak dipenuhi Kemendikbud. Berkali-kali kami meminta pada Kemendikbud agar hak guru terkait impassing, tapi selalu dijawab tidak ada dana," ujarnya.

Dia mengatakan tidak hanya guru, sekolah swasta juga mendapat perlakuan tidak adil karena banyak guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta hanya untuk memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu.

"Mengajar di sekolah swasta hanya untuk memenuhi sisa-sisa waktu dari guru PNS, bukan tugas pokoknya. Hanya untuk melengkapi jumlah jam mengajar," kata Fathoni.

Menurutnya, jika hanya untuk memenuhi jumlah jam mengajar, guru PNS sebaiknya tidak mengajar di sekolah swasta. Hal itu sangat mengganggu karena sekolah swasta membutuhkan guru-guru terbaik.
 
Jangan Gunakan Dapodik
Sementara itu, problematika tunjangan profesi guru juga belum kunjung usai. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengirim surat tertanggal 6 Mei 2013 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait lambatnya pencairan tunjangan profesi guru triwulan I 2013. Surat yang ditembuskan juga kepada presiden tersebut menyatakan hingga awal Mei 2013 banyak guru yang belum mendapat tunjangan profesi.
 
"Oleh karena itu, kami meminta Kemendikbud segera menetapkan SK Penetapan Pembayaran tunjangan profesi guru kepada para guru yang berhak. Jika lambatnya penetapan itu karena data pokok pendidikan (Dapodik) kami meminta pencairan dana TPG itu tidak didasarkan pada Dapodik," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo.

Dia mengatakan, persoalannya semakin pelik karena masih banyak kekurangan pembayaran tunjangan profesi tahun 2010, 2011, dan 2012 sampai saat ini juga belum dibayar.
Dapodik tidak bisa mengakomodasi fakta yang terjadi di lapangan. Dia mencontohkan, realitasnya banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikasinya karena permintaan dinas pendidikan. Hal itu untuk memenuhi beban mengajar 24 jam.

Sebelumnya, Sumarna Surapranata, Direktur Pembinaan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan saat ini, persoalan keterlambatan pencairan tunjangan profesi karena data guru dalam Dapodik belum akurat; meski pendataan guru Pendidikan Dasar  (Dikdas) melalui Dapodik sudah mencapai 96,9 persen.

Berdasarkan PP No 74 Tahun 2008, syarat pembayaran tunjangan profesi guru adalah jumlah mengajar 24 jam per minggu dan mengajar linier sesuai  sertifikat pendidiknya. Jika pembayaran belum dilakukan berarti ada kesalahan pengisian data pada Dapodik.





 
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh