Rakyat Boleh Tuntut Balik Kepemilikan Tanah Adat
Tutut Herlina | Senin, 20 Mei 2013 - 13:45 WIB
: 2031


(dok/antara)
Hak masyarakat adat timbul kembali setelah putusan MK.

JAKARTA – Selama bertahun-tahun masyarakat adat yang telah mendiami tanahnya terusir perusahaan yang diberi konsesi oleh pemerintah. Tak hanya itu, mereka juga dikriminalisasi dengan berbagai jenis aturan.

Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu, bisa menjadi angin segar buat masyarakat adat. MK mengukuhkan hak kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat.

“Sejak putusan dibacakan, semua yang bertentangan dengan norma jadi tidak berlaku,” kata pengamat hukum Hermawanto, ketika dihubungi Senin (20/5).

Menurutnya, hingga pembacaan putusan kemarin, izin-izin yang telah diterbitkan pemerintah tetap sah. Sebaliknya, meski bersifat final dan mengikat, putusan MK tidak bisa berlaku surut.

Meski demikian, putusan itu menegaskan rakyat punya hak atas hutan adatnya. “Jadi, dengan putusan itu, hak rakyat atas hutan adat yang tadinya tidak diakui juga jadi diakui. Cuma rakyat tidak bisa tuntut kerugian karena yang dilakukan dulu sah,” katanya.

Hermawanto menambahkan, dengan munculnya putusan itu, masyarakat boleh kembali lagi sepanjang bisa membuktikan kepemilikannya sesuai historis dan geografis. Hal senada dikemukakan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Putusan MK ini sangat progresif karena memberikan pengakuan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun, putusan itu tidak akan mengubah keadaan hukum bagi konsesi-konsesi yang telah dikeluarkan.

Meski demikian, rakyat boleh mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) secara perdata. Gugatan ke PTUN dilakukan terhadap izin konsesi yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan gugatan ke pengadilan negeri terkait perbuatan melawan hukum. “Soal tuntut menuntut oke. Tetapi apakah dikabulkan, menurut saya kecil,” paparnya.

Dalam putusan yang dibacakan Kamis (16/5), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan AMAN dan dua komunitas masyarakat adat, yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. MK berpendapat hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Mahkamah berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.

Para masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan, sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945,” kata Hakim Konstitusi M Alim saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Setelah dibedakan antara hutan negara dan hutan hak, tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak seperti dinyatakan Pasal 5 Ayat (2) dan hutan hak ulayat dalam hutan negara,” ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

KPU Papua Baru Terima Rekapitulasi Dua Kabupaten

, 00 0000 00:00:00 WIB