Wakil Gubernur: Tembak Saja Kalau Warga Cabut Senjata
Yuliana Lantipo | Jumat, 24 Mei 2013 - 14:40 WIB
: 921


(dok/antara)
Selama ini perlakuan masyarakat dan beberapa pihak terhadap aparat Satpol PP tidak adil.

JAKARTA - Upaya penggusuran ratusan rumah milik warga di Kampung Srikandi RT 07 RW 03, Jatinegara, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (22/5), mendapat perlawanan warga hingga berujung pada bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan polisi dengan warga.

Senjata berupa alat tajam milik warga pun ikut mengadang proses eksekusi itu. Aksi lempar batu antara kedua pihak juga terjadi.

Melihat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama memerintahkan dilakukannya pemeriksaan secara lengkap, baik terhadap pihak warga maupun aparat. Bahkan, wagub yang biasa disapa Ahok ini memerintahkan untuk tembak di tempat terhadap warga yang melawan dan menyerang balik petugas dengan menggunakan senjata tajam.

Ahok menilai selama ini perlakuan masyarakat dan beberapa pihak terhadap aparat Satpol PP tidak adil. Personel Satpol PP selalu dianggap negatif saat melakukan penertiban. Bahkan tindakan untuk membela diri saja pun bila melukai warga dinilai sebagai tindakan kekerasan yang melanggar HAM.

“Makanya saya bilang kan, kalau orang bantai kita, lalu kita mati, dia bilang turut berduka cita. Tetapi kalau kita bisa hidup, dia bilang melanggar HAM. Tadi saya bilangin juga kepada petugas, kalau dia (warga) cabut parang, tembak. Kan ada video jelas. Kalau dia melawan, kamu mati konyol. Saya bilang harus tembak kalau dia cabut senjata,” Ahok menegaskan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Ahok, tindakan tersebut hanya untuk membela diri, bukan untuk dilakukan sewenang-wenang dan menekan warga. “Kalau misalnya kita usir orang, dia cabut senjata, itu ngancam, kan? Tembak. Ya tembak tangan lah. Kalau kena kepala, ya sial aja dia,” imbuhnya.

Dalam melakukan penggusuran di wilayah DKI Jakarta, Ahok menjelaskan prosedur tetap (protap) harus melibatkan Satpol PP DKI. Karena ini untuk penanganan wilayah Pemprov DKI, Satpol PP yang harus di depan, sedangkan aparat kepolisian di belakang sebagai tenaga bantuan.

Mantan Bupati Belitung itu berpendapat kondisi saat ini sudah terbalik-balik, di mana selama 30 hingga 40 tahun ini salah. "Kita lakukan pembenaran. Tentu masih benturan. Sekarang sudah mulai terasa kan benturan-benturan sama kita kan,” ujarnya.

Ahok menjelaskan, dalam aksi bentrokan tersebut tidak bisa langsung menyalahkan Satpol PP atau polisi, tanpa melihat dan mendengarkan keterangan dari beberapa pihak yang menyaksikan tindakan eksekusi atas perintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Menindaklanjutinya dalam mencari yang benar dan salah, Ahok menuturkan agar semua pihak kembali melihat lagi video tersebut. “Nah, kita mesti lihat dulu videonya nanti. Siapa yang benar. Tapi kadang-kadang kasihan juga aparat kita. Kalau masyarakat yang melempar kita, tidak langgar HAM. Tapi kalau kita balas melempar, kita dituduh melanggar HAM,” ujarnya.

Untuk itu, Ahok akan mengevaluasi permasalahan itu dengan memanggil Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso untuk meminta keterangan terhadap kejadian bentrokan antara Satpol PP dengan warga. “Nanti kita akan panggil dan bilangin. Kita akan evaluasi dan lihat lagi kejadian sebenarnya. Apakah Satpol PP yang salah atau masyarakat yang salah,” ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



2 Komentar :

Die Personalberatung
25 Mei 2013 - 07:39:43 WIB

terima kasih atas informasi yang telah disajikan,sangat menarik dan sangat bermanfaat banget bagi saya.. thnks yah gan
All Destin Homes For Sale
26 Mei 2013 - 20:51:43 WIB

Sebagai bentuk rasa terima kasih saya untuk anda, ijinkan menyampaikan terima kasih yang tulus atas perkenan anda memberi informasi dan kesempatan ikut berkomentar di sini.
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN