Ditemukan Fasilitas Hasrat Biologis Napi di Rutan Pontianak
Aju | Jumat, 31 Mei 2013 - 14:54 WIB
: 284


(dok/ist)
Ilustrasi.
Pengadaan fasilitas ini sudah melanggar aturan.

PONTIANAK - Tim Ombudsman menemukan unsur kesengajaan petugas rumah tahanan (rutan) Kelas II/A, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), yang menyediakan fasilitas kamar khusus untuk memenuhi hasrat biologis bagi para narapidana. Hal itu berdasarkan hasil investigasi Tim Ombudsman pada 8-12 April 2013 dan 28 Mei 2013.

“Ini kejadian pertama kali di Indonesia. Narapidana bisa menyewa kamar khusus untuk memenuhi hasrat biologis di Rutan II/A, Pontianak. Tarifnya Rp 100.000 per malam,” kata Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus di sela-sela seminar “Supervisi Pelayanan Publik: Upaya Membangun Pelayanan Publik yang Baik” di Hotel Mercuri, Pontianak, Kamis (30/5).

Menurut Azlaini, apa yang terjadi di Rutan II-Pontianak sudah melanggar aturan. Seorang narapidana sudah jelas diatur di dalam undang-undang bahwa kemerdekaan dan kebebasannya sudah dirampas oleh negara karena telah melakukan tindak pidana.

Azlaini heran dengan apa yang telah dilakukan oleh petugas Rutan Kelas II/A-Pontianak yang seharusnya sudah mengetahui aturan tersebut.

Iwan Zaini, perwakilan dari Rutan Kelas II/A-Pontianak, mengaku belum tahu adanya fasilitas tersebut sehingga harus mengecek kembali kebenaran hasil investigasi Tim Ombudsman.

Azlaini memang secara gamblang menyebutkan Rutan Kelas II/A-Pontianak merupakan yang terburuk sistem pengelolaannya di Indonesia. Sejumlah ketentuan standar di dalam pengelolaan sebuah rutan dilanggar dan atau tidak dipenuhi oleh petugasnya sendiri.

Wakil Ketua DPRD Kalbar Nicodemus R Toun berharap temuan Tim Ombudsman tersebut segera ditindaklanjuti pihak berwenang. Ia meminta Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segara melakukan investigasi yang menyeluruh di semua lembaga pemasyarakatan (LP) di Kalbar.

Menurutnya, permasalahan LP dan rutan di Indonesia selalu menjadi sorotan publik, karena lemahnya sistem pengawasan. Akibatnya, narapidana yang memiliki uang bisa membeli aturan hukum dan petugas terkait.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN