Pasca-keputusan MK, Pemohon Akta Lahir Membeludak
Jonder Sihotang | Selasa, 04 Juni 2013 - 14:18 WIB
: 1509


(dok/ist)
Ilustrasi.
Petugas kewalahan memproses permintaan akta kelahiran.

BEKASI - Pengurusan akta lahir di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, meningkat drastis.

Bahkan, pemohon akta tiap hari membeludak. Hal itu terjadi pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18 Tahun 2013. Tiga bulan terakhir saja, sekitar 15.000 akta lahir telah diterbitkan. Permintaan itu jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Bahkan, diperkirakan permintaan pembuatan akta lahir akan terus meningkat, mengingat selama ini banyak warga tidak mau mengurus akta lahir karena terhalang peraturan yang menyulitkan masyarakat.

Sejak adanya keputusan MK Nomor 18 Tahun 2013, tidak harus ada lagi keputusan hakim dari pengadilan terhadap pembuatan akta lahir, karena terlambat mengurusnya akibat Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dikarenakan permohonan yang sangat banyak, sampai-sampai tiga tenaga operator kewalahan memproses permintaan akta lahir tersebut,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Bekasi, Rudi Sabarudin kepada SH, Senin (3/6).

Guna meningkatkan pembuatan akta lahir, pihaknya meminta semua camat se-Kota Bekasi mengajukan sedikitnya seratus pembuatan akta lahir tiap bulan bagi warga yang selama ini belum memiliki akta lahir. “Setiap pembuatan akta lahir tidak ada biaya, alias gratis,” ujarnya.

Selama ini, pemohon akta lahir sepi sejak adanya Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan warga negara yang terlambat setahun mengurus akta sejak lahir, harus dengan putusan pengadilan. Untuk mendapatkan putusan pengadilan sulit dan memakan waktu lama, serta membutuhkan dana besar.

Dengan adanya warga melakukan uji materi terhadap peraturan itu, dan MK mengabulkan permohonan tersebut, masyarakat langsung menyempatkan membuat akta lahir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mahkamah Agung (MA) langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memangkas peran pengadilan dalam pembuatan akta kelahiran.

Dengan adanya putusan MK, sejak tanggal 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran. Masyarakat menyambut senang keputusan MK atas uji materi UU 23 Tahun 2006, yang selama ini dirasakan sangat memberatkan dan menyulitkan pembuatan akta lahir.

Hal itu diungkapkan sejumlah pemohon akta lahir ketika dijumpai SH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Bekasi, Senin (3/6).

Darmawan (51) warga Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mengakui, selama ini ia terpaksa tidak mengurus akta lahir anaknya karena harus terlebih dahulu ada keputusan pengadilan. Namun, begitu tidak ada lagi persyaratan putusan pengadilan, ia pun langsung mengurus akta lahir anaknya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 00 0000 00:00:00 WIB

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

LKP PKTT Gelar Seminar Kesehatan Internasional