Maskapai Harus Tegas Tegakkan Aturan
Ellen Piri | Sabtu, 08 Juni 2013 - 11:14 WIB
: 674


(dok/ist)
Ilustrasi.
Larangan penggunaan HP di pesawat menjurus "pencegahan" agar tidak mengganggu penerbangan.

JAKARTA - Bukan pertama kalinya larangan penggunaan telepon genggam di dalam kabin pesawat mengundang perhatian publik.

Kasus pemukulan pramugari Sriwijaya Air bernama Nur Febriani (31) oleh seorang penumpang, Rabu (5/6), seharusnya tidak menjadi momentum sesaat pentingnya kesadaran bersama dalam menaati peraturan demi keselamatan penerbangan.

Penumpang Sriwijaya Air, Zakaria Umar Hadi yang juga Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung merasa haknya sebagai penumpang yang harus dilayani bak raja, merasa terganggu lantaran ditegur saat masih menggunakan handphone (HP) - telepon genggam - di kabin.

Padahal, mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, larangan penggunaan telepon genggam di kabin pesawat telah disosialisasikan berkali-kali kepada penumpang.

Di Indonesia pun, larangan ini sesuai dengan instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara melaui suratnya No AU/4357/DKP.0975/2003 tentang larangan penggunaan handphone di dalam pesawat udara, sebagai suatu instruksi pelarangan lanjutan mengingat studi larangan ini sesungguhnya sudah diterbitkan oleh FAA (regulasi penerbangan sipil Amerika) sejak 1991.

Pengamat industri penerbangan Gerry Soejatman mengungkapkan bahwa dalam kasus ini tidak dapat dilihat secara parsial. Bukan saja mengenai penggunaan HP di kabin pesawat, sejumlah pelanggaran penumpang di pesawat sesungguhnya telah sejak lama terkesan dibiarkan.

"Pertanyaannya, seberapa efektifkah aturan dalam penerbangan yang dipatuhi penumpang. Lalu, apakah dari maskapai sendiri cukup konsisten untuk bertindak tegas dalam implementasinya," kata Gerry yang dihubungi SH, Jumat (7/6).

Menurutnya, industri penerbangan yang berbasis layanan jasa memang membutuhkan "pengertian" dari pemberi jasa kepada penumpangnya sehingga merasakan keamanan dan kenyamanan saat naik-turun pesawat. Apalagi, sejumlah negara lain justru tidak melarang penggunaan telepon genggam di kabin pesawat.

Namun, maskapai jangan terlena juga untuk mengompromikan ketegasan aturan terhadap penumpang. ”Jangan karena memiliki jabatan, uang, atau kekuasaan, lalu memberikan perlakuan yang berbeda di pesawat. Sikap seperti ini yang kemudian memanjakan penumpang yang terbiasa berperilaku salah saat naik ke pesawat,” katanya.

Hal senada disampaikan pengamat penerbangan yang juga mantan TNI AU, Chappy Hakim. Dia menilai industri penerbangan sangat menjunjung tinggi peraturan di mana sikap disiplin terhadap aturan yang berlaku harus dilaksanakan tanpa kompromi.

"Disiplin tidak mungkin berjalan dengan baik, tanpa adanya pengawasan yang ketat dan terus-menerus. Pengawasan pun tidak akan banyak gunanya bila tidak diikuti dengan tindakan tegas terhadap para pelanggar, berupa sanksi dengan efek jera," tuturnya.

Diungkapkannya, larangan penggunaan HP di pesawat lebih menjurus pada "pencegahan" agar tidak terjadi gangguan yang tidak terduga yang bisa mengganggu penerbangan.

Terkait kasus pemukulan tersebut, Menteri Perhubungan EE Mangindaan menilai, tindakan Febriani (31) pramugari Sriwijaya Air menegur penumpang untuk mematikan telepon selulernya (ponsel) saat berada di pesawat, sudah tepat.

Bahkan, Mangindaan meminta kepada seluruh awak pesawat maskapai penerbangan untuk tidak sungkan-sungkan mengingatkan penumpang pesawat sekalipun mereka pejabat. "Jika melanggar aturan maka sudah menjadi tugas pramugari menegur. Sesuai regulasi penerbangan, maskapai harus tegas menerapkan aturan," tuturnya.

Berulang Kali

Kementerian Kominfo pun seakan tak pernah bosan menyampaikan kepada berbagai pihak untuk mematuhi peringatan larangan penggunaan perangkat telekomunikasi saat dalam penerbangan. "Sudah berulang kali disampaikan kepada publik," kata Kepala Pusat Humas dan Informatika Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto.

Memang, upaya pengkajian dan penyusunan kebijakan yang memungkinkan dapat digunakannya telepon seluler sedang berlangsung di beberapa negara tertentu. Bahkan, sejumlah otoritas tertentu sudah mengizinkannya dengan berbagai persyaratan tertentu.

Tujuannya, agar aktivitas bisnis para penumpang tidak terganggu, maupun komunikasinya di mana pun berada baik di darat maupun di udara tanpa mengenal batas waktu, ruang dan jarak, terutama bagi penerbangan udara jarak jauh yang membutuhkan waktu cukup lama.

Ia menyebutkan, telepon seluler, televisi dan radio, menurut FAA, dikategorikan sebagai portable electronic devices (PED) yang berpotensi mengganggu peralatan komunikasi dan navigasi pesawat udara, karena peralatan-peralatan tersebut dirancang untuk mengirim dan menerima sinyal.

Di samping itu, telepon seluler yang dipakai di dalam pesawat udara tetap memiliki jangkauan transmisi. Logika praktisnya, apabila sistem komunikasi antara pilot di kokpit pesawat terbang dengan menara bandara terganggu atau tidak jelas, komunikasi antarpesawat pun terganggu dan berpeluang mengakibatkan pilot salah membaca panel instrumen.

Peringatan ini lantaran sebagian penumpang masih sangat sering memanfaatkan waktu untuk menggunakan telepon seluler saat mulai duduk di kursi dalam pesawat, ataupun cenderung buru-buru menghidupkan telepon selulernya ketika pesawat baru saja landing, meski pesawat yang ditumpanginya masih bergerak untuk approxing menuju tempat parkir pesawat.

Kendati sampai saat ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa akibat pelanggaran (interferensi) frekuensi radio telah menyebabkan korban jiwa (dan itu tentu saja tidak dikehendaki), Kementerian Kominfo tetap sangat ketat melakukan pengawasan, yang tidak bersifat pasif tetapi tetap proaktif tanpa harus menunggu keluhan dari pihak otoritas bandara.

Dua Tahun Lagi

Diketahui, layanan in-flight communication alias menikmati layanan telekomunikasi dari dalam pesawat yang tengah mengudara, sejatinya memang bukan barang baru. Beberapa maskapai asing sudah cukup banyak yang menawarkan fasilitas ini.

Maskapai nasional Garuda Indonesia pun telah menggadang-gadang rencana untuk membenamkan WiFi di maskapai andalannya. Rencana ini akan coba direalisasikan dan berkolaborasi dengan PT Telkom.

Namun, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan saat ini pihaknya masih mempersiapkan segala kebutuhannya. Ditargetkan, masih akan membutuhkan waktu hingga dua tahun lagi bagi para penumpang untuk menikmati layanan internet selama terbang.

Bahkan, sebagai wujud keseriusan, Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan pada 26 April 2013 telah menandatangani Nota Kesepahaman yang dilakukan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Muhammad Budi Setiawan dengan Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti tentang Kerja Sama Pengamanan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Penerbangan.

Muhammad Budi Setiawan mengatakan sudah banyak operator dan vendor yang mengajukan izin menyediakan layanan seluler di pesawat menggunakan frekuensi yang digunakan untuk penerbangan. Menurutnya, sudah ada vendor pesawat seperti Boeing dan vendor TI yaitu Panasonic yang sudah menyediakan fasilitas itu. Namun, karena di Indonesia regulasinya belum mengizinkan maka setiap kali melewati wilayah Indonesia, layanan telekomunikasi dalam pesawat itu seharusnya dimatikan.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh