Pemerintah Tak Ganti Rumah Korban Gempa
Junaidi Hanafiah | Jumat, 12 Juli 2013 - 13:37 WIB
: 612


(dok/antara)
Pemerintah Provinsi Aceh belum tahu jumlah bantuan dari APBN.

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menyebutkan tidak akan mengganti rumah warga Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang rusak akibat gempa 6,2 SR yang terjadi pada Selasa (2/7). Dana yang dianggarkan pemerintah hanya untuk membantu biaya pembangunan ribuan rumah yang rusak karena guncangan gempa darat tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Abubakar Karim, Kamis (11/7), seusai mengikuti rapat rehabilitasi dan rekontruksi kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

"Pemerintah tidak membangun ulang atau mengganti rumah warga yang rusak karena gempa. Pemerintah hanya membantu biaya pembangunan rumah," ujar Abubakar.

Data terakhir yang dilaporkan Pemerintah Aceh Tengah kepada gubernur Aceh, yaitu di Aceh Tengah sebanyak 5.516 rumah warga rusak berat, 2.750 rusak sedang, dan 5.596 rumah rusak ringan. Sementara itu di Kabupaten Bener Meriah, 919 rusak berat, 311 rumah rusak sedang, serta 1.656 rusak ringan.

"Pemerintah Aceh belum mengetahui secara pasti jumlah bantuan yang berasal dari APBN untuk membantu perbaikan rumah warga, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke lokasi gempa sempat menyebutkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berkisar antara Rp 10-40 juta tergantung tingkat kerusakan rumah," ungkapnya.

Abubakar juga mengatakan beberapa desa di Kabupaten Aceh Tengah yang terparah kerusakan akibat gempa yang menewaskan sekitar 42 warga tersebut juga akan direlokasi ke daerah lain. "Relokasi dilakukan karena desa yang mereka huni sebelumnya sudah sangat berbahaya ditinggali, khususnya karena mengalami longsor dan struktur tanah yang sangat labil," katanya.

Abubakar menyebutkan, desa-desa yang harus direlokasi ke tempat lain, di antaranya Desa Seurempah dan Desa Bah, Kecamatan Ketol, serta Desa Kute Panang, Kecamatan Kute Panang. "Sebagian besar warga sudah setuju dipindahkan ke daerah lain, karena mereka memang sudah tidak berani tinggal di desa yang dulu mereka tinggali," ungkapnya.

Dia memastikan warga dari tiga desa tersebut tidak dipindahkan ke desa lain. Namun, mereka hanya dipindahkan agar tidak tinggal di dekat tebing atau perbukitan yang rawan amblas atau longsor. "Kita menghindari bencana yang sama kembali terulang didaerah itu," tambahnya.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terpisah, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dalam Sidang Kabinet pada Senin (8/7), presiden telah menginstruksikan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) sektor perumahan pascagempa di Aceh. Saat ini pendataan kerusakan rumah terus dilakukan, diharapkan pada Jumat (12/7) pendataan telah selesai dilakukan.

Data sementara kerusakan rumah di dua kabupaten, yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah, mencapai 16.019 unit. Dari jumlah itu, 6.178 rumah rusak berat, 3.061 rumah rusak sedang, dan 6.780 rumah rusak ringan.

"Pendataan tersebut berdasarkan nama pemilik rumah, alamat, serta gambar atau foto rumah yang rusak," ujar Sutopo.

Di Aceh Tengah pendataan telah selesai dilakukan, dan hasilnya, 13.862 unit rumah rusak, dengan perincian 5.516 rumah rusak berat, 2.750 rumah rusak sedang, dan 5.596 rumah rusak ringan. Data sementara di Bener Meriah terdapat 2.157 unit rumah rusak, yaitu 662 rumah rusak berat, 311 rumah rusak sedang, dan 1.184 rumah rusak ringan. Nantinya, lanjut Sutopo, BNPB akan melakukan verifikasi terhadap kerusakan rumah yang diusulkan oleh pemda setempat.

Guna mempercepat rehab rekon perumahan tersebut, dikatakannya, BNPB bersama Kementerian Keuangan akan membahas mekanisme pendanaannya. Ini karena bila menggunakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi regular yang ada di BNPB, dikhawatirkan memerlukan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi dana tersebut terbatas yang digunakan untuk menangani bencana seluruh Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan rehab rekon perumahan nantinya dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang dibantu fasilitator. Satu pokmas terdiri dari 10 keluarga dari tetangga terdekat. Fasilitator mendampingi 3-5 pokmas dalam pendampingan teknis, administrasi, dan sosek. Kemudian dana dari pemerintah dikirimkan ke rekening pokmas tersebut.

"Mekanisme seperti itu telah berhasil diterapkan BNPB dalam rehab rekon pascagempa Sumatera Barat pada 2009, pascaerupsi Merapi pada 2010, serta rehab rekon pascabencana lainnya di Indonesia," ucapnya. (Saiful Rizal)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN