Pilkada Taput, Keputusan KPUD Sumut Diprotes
Sugianto | Sabtu, 21 September 2013 - 10:56 WIB
: 3364


(Dok/motivbasi.wordpress.com)
Pleno penetapan kandidat dan penetapan nomor urut pilkada Taput di KPUD Sumut, dihujani interupsi.

MEDAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) menjalankan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor No 92/DKPP-PKE-II/2013, yang di Medan, Jumat (20/9), tanpa melakukan verifikasi ulang. Dengan demikian, penetapan yang dilakukan KPUD Sumut melanggar Peraturan KPU itu sendiri.

Penetapan pasangan dan nomor urut calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) periode 2014-2019 tanpa dilakukan verifikasi ditentang enam kandidat pasangan cabup/cawabup. Penetapan tersebut menurut mereka memberikan kesempatan dukungan ganda kepada beberapa cabup/cawabup yang bertentangan dengan PKPU Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 5, 6, dan Pasal 7.

Tim sukses pasangan kandidat nomor urut 2, Robert Anton Situmeang mengungkapkan, jika KPUD Sumut memaksakan penetapan tersebut, dia beranggapan proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Taput cacat hukum. Dengan demikian, hasil pilkada juga cacat dan rawan terjadinya konflik.

Syarat untuk pencalonan kepala daerah sekurang-kurangnya mendapat dukungan perolehan suara atau kursi di DPRD 15 persen. Setiap partai politik (parpol) pengusung hanya diperbolehkan mendukung satu pasangan calon. Dengan masuknya pasangan Pinondang Simanjuntak dan Cabup Ampuan Situmeang, seluruh calon yang diusung parpol berjumlah tujuh orang.

“Jika dikalkulasi, jumlah suara atau kursi di DPRD lebih dari 100 persen dan parpol melakukan dukungan ganda,” kata Robert Anton.

Pleno penetapan kandidat dan penetapan nomor urut yang dilakukan KPUD Sumut, dihujani interupsi dan perdebatan antara tim sukses para kandidat dan KPUD Sumut. Pleno KPUD yang dipimpin Ketua KPUD, Surya Perdana, memaksakan mengesahkan dan membuat surat keputusan tanpa ada persutujuan dari enam perwakilan kandidat.

Komisioner KPUD Sumut, Bengkel Ginting kepada SH di lokasi acara pleno mengatakan, tidak ada pemaksaan dalam proses penetapan ini. KPUD hanya menjalankan keputusan DKPP yang memerintahkan untuk mengembalikan hak konstitusi Pinondang. Dia mengaku dalam keputusan DKPP tidak ada perintah verifikasi.

“Posisi kami bukan sebagai penafsir, tetapi hanya menjalankan keputusan DKPP, dan bukan untuk melakukan penyisiran. Kalau para kandidat keberatan terhadap tahapan, silakan sampaikan keberatan itu kepada DKPP,” Bengkel menegaskan.

Disinggung soal jumlah persentase lebih dari 100 persen dan dukungan ganda parpol yang menyalahi aturan, letak kesalahan dan karut-marutnya persoalan apakah di KPUD atau di DKPP, Bengkel tidak mau menjawab. Semuanya diserahkan kepada mekanisme yang sudah berjalan sesuai keputusan DKPP.

Enam pasangan yang menolak keputusan dan penetapan terdiri dari pasangan nomor urut 2 Ratna Ester Lumbantobing/Refer Harianja, pasangan nomor urut 3 Bangkit P Silaban/David PPH Hutabarat, pasangan nomor urut 4 Saur Lumbantobing/Manerep Manalu, pasangan nomor urut 6 Banjir Simanjuntak/Maruhum Situmeang, pasangan nomor urut 7 dari independen Margan Sibarani/Sahat Tua Nababan, dan selanjutnya pasangan Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang.
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

Jumat, 26 September 2014 17:04:32 WIB

Seleksi Terbuka Pejabat DKI secara Online

, 13 Oktober 2014 00:00:00 WIB

Buku Kurikulum 2013 ajari gaya pacaran.