Gelar Perkara Fokus Cari Tersangka
Diamanty Meiliana | Jumat, 08 Juni 2012 - 15:11 WIB
: 335


(dok/SH)
Pikah berwajib harus fokus mencari tersangka dalam proyek Hambalang

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain kepada mengatakan bahwa gelar perkara kasus korupsi wisma olahraga Hambalang yang akan dilaksanakan Jumat (8/6) ini akan mendalami perkembangan dari gelar perkara yang telah dilakukan sebelumnya.

"Hari ini merupakan gelar perkara kedua dalam gelar perkara sebelumnya," kata Zulkarnain. Ia menambahkan, sudah ditemukan kejanggalan dalam hal penganggaran, pengurusan pembebasan tanah, sampai ke pemborongan pengerjaan proyek.

"Hari ini tentu mengarah kepada siapa yang berperan lebih banyak daripada peran yang seharusnya dan apa perbuatan yang dia lakukan itu," katanya, Jumat.

Walaupun membahas peran-peran pihak yang terlibat di dalamnya, Zulkarnain mengatakan bukan berarti hari ini KPK akan mengumumkan tersangka karena masih menunggu kekuatan alat bukti.

Zulkarnain memastikan bahwa proses penyelidikan kasus Hambalang ini tidak akan berhenti dan tetap akan ditingkatkan ke penyidikan. Namun dia belum bisa memastikan kapan penyidikan akan dimulai.

"Kita tidak mau berandai-andai, jadi harus optimistis. Kita inginnya cepat selesai," ia menegaskan.

Data mengenai transaksi mencurigakan yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK terkait kasus Hambalang dinilai bisa mengungkapkan adanya aliran dana ke politikus tertentu.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bisa saja terlihat keterlibatannya lewat penelaahan data PPATK tersebut. Namun karena belum ditemukan adanya keterkaitan dengan Anas maka pemeriksaan kepadanya belum bisa dilakukan. “Ya salah satunya itu (bisa ungkap aliran ke politikus), tapi untuk sementara kita belum bisa berandai-andai. Kita menunggu informasi dari tim penyelidik untuk menyampaikan kepada pemimpin kapan hari yang pas. Kita belum dapat informasi dari penyelidik kapan yang bersangkutan diperiksa,” katanya, kemarin.

Abraham menyangkal bahwa penyelidikan ini berjalan lambat karena adanya masalah internal. Dia mengatakan, KPK tetap melakukan investigasi penyelidikan yang sesuai prosedur. Apalagi di KPK ada ketentuan tidak bisa diberlakukan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada hambatan.

Kenapa dia lama karena memang sudah tugas penegakan hukum. Investigasi penyelidikan adalah tugas-tugas yang paling krusial karena tahap penyelidikan adalah tahap di mana bisa memunculkan berbagai informasi dan bukti-bukti,” Abraham menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa 10.000 data PPATK mengenai transaksi mencurigakan belum memenuhi kualifikasi hukum. Dari data tersebut hanya 10 saja yang berkaitan dengan kasus Hambalang.

Itu pun, Busyro menambahkan, belum bisa dijadikan dasar pembuktian dalam kasus bernilai total Rp 2,5 triliun. Karena itu sebenarnya dalam penyelidikan dengan salah satunya menggunakan data PPATK belum bisa menarik kesimpulan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu.

“Data PPATK memiliki kekuatan info yang menarik dan berbobot. Namun data itu belum merupakan bukti hukum yang memenuhi kriteria hukum pembuktian. Maka dari itu perlu diverifikasi dan divalidasi,” ia menjelaskan.

Secara terpisah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh penyidik KPK adalah berkisar pada konstruksi dan pengadaan barang. Walaupun sudah memeriksa PT Dutasari yang menjadi salah satu perusahaan subkontraktor di proyek tersebut, Bambang mengatakan belum bisa menarik kesimpulan tentang adanya tindak pidana korupsi.

Hingga kini KPK sudah memeriksa lebih dari 60 orang yang diduga mengetahui proses penganggaran dan pengerjaan proyek tersebut. Namun hingga kini KPK belum menetapkan seorang tersangka pun.
Kasus Hambalang mulai diungkap ketika mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menjalani persidangan kasus wisma atlet.

Saat itu Nazaruddin mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat menerima sejumlah uang untuk pemenangannya di Kongres Demokrat 2010.

Dalam penggeledahan yang KPK lakukan di perusahaan Permai Grup milik Nazaruddin, ditemukan sejumlah dokumen dan data yang menguatkan pernyataan Nazaruddin itu.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Marzuki Alie, serta para wakil Ketua DPR untuk merespons misteri penganggaran proyek Hambalang. Lantaran sudah ada indikasi terjadinya penyimpangan mekanisme dan pelanggaran UU dalam proses penganggaran proyek ini.

Menurutnya, indikasi permasalahan yang berkait dengan wewenang pemimpin DPR adalah pengakuan beberapa anggota Komisi X DPR yang tidak mengetahui dan tak pernah membahas pembengkakan anggaran sampai Rp 1,2 triliun. Bagi Bambang, itu artinya mekanisme kerja di DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3 tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Ninuk Cucu Suwanti)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

12 Batang Emas di Perut Warga India

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

Mengapa Perempuan Lebih Tertarik pada Musisi?