Kemenkes Akui Kurang Awasi Tukang Gigi
Natalia Santi | Sabtu, 16 Juni 2012 - 11:35 WIB
: 352


(dok/ist)
Kemenkes menyadari tukang gigi adalah tulang punggung keluarga, namun masyarakat harus dilindungi.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur keberadaan tukang gigi sebagai tindak lanjut dari Permenkes Nomor 1871 Tahun 2011. Peraturan baru tersebut telah ditandatangani mantan Menteri Kesehatan almarhum Endang Rahayu Sedyaningsih.

“Sambil menunggu diundangkannya Permenkes 021/2012 yang mengatur masa peralihan Permenkes 1871/2011, dikeluarkanlah surat edaran kepada Dinas Kesehatan tentang perpanjangan masa peralihan tersebut,” kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes, Supriyantoro, di Jakarta, Jumat (15/6).

Sebelumnya, ratusan tukang gigi yang tergabung dalam Ikatan Tukang Gigi Indonesia (ITGI) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyampaikan keberatan perihal pemberlakuan Permenkes No 1871/Menkes/Per/IX/2012 tentang penutupan praktik tukang gigi, Rabu (13/6).

Menurut Supriyantoro, Kemenkes pun menyadari bahwa jumlah tukang gigi kira-kira 75.000 orang dan mereka adalah tulang punggung keluarga. Namun, di sisi lain, masyarakat harus dilindungi. “Dokter pun dalam praktiknya harus mengutamakan keselamatan pasien,” kata Supriyantoro.

Selama ini banyak tukang gigi berpraktik di luar ketentuan. Kewenangan tukang gigi hanyalah membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik, sebagian atau penuh, serta memasang gigi tiruan lepasan dengan tidak menutupi sisi akar gigi.

Tukang gigi dilarang melakukan penambalan gigi dengan tambalan apa pun. Mereka juga tidak boleh melakukan pembautan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota, tumpatan tuang dan sejenisnya.

Tukang gigi tidak boleh menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan bahan tambahan gigi, baik sementara ataupun tetap. Mereka juga dilarang melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan.

Fakta saat ini di lapangan bermunculan tukang gigi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, tetapi berpraktik mandiri bahkan melebihi kewenangan pekerjaan yang diatur Permenkes No 339 Tahun 1989 seperti perawatan ortodonti, pencabutan, penambalan gigi, pembuatan mahkota akrilik atau porselen, juga pembuatan kawat gigi.

Pemasangan gigi tiruan lepasan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi terlebih dahulu dapat menimbulkan abses.

Pasien dibuatkan gigi tiruan lepasan tanpa pencabutan sisa akar dan bahan akrilik diaplikasikan langsung di dalam mulut pasien. Pasien mengeluhkan rasa terbakar, sakit, dan bengkak pada gusinya seperti yang terjadi pada seorang pasien di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Supriyantoro mengakui di beberapa daerah, pengawasan terhadap tukang gigi masih sangat kurang.

Izin Kelurahan

Untuk mencari solusi dari kelanjutan Permenkes 1871/2011, Kemenkes telah memanggil beberapa asosiasi yang mengaku mewakili tukang gigi.

Dari pertemuan dengan tiga asosiasi di antaranya Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (Astagiri), Tukang Gigi Indonesia (PP PTGI), Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI), dan Ikatan Tukang Gigi Indonesia (ITGI) disepakati akan membuat tim kajian yang terdiri atas unsur Kemenkes, dokter gigi, teknisi gigi, perawat gigi, dan tukang gigi untuk memberi usulan solusi serta tindak lanjut Permenkes 1871/2011.

“Internal perhimpunan tukang gigi diharapkan bersatu, sehingga Kemenkes bisa bicara dengan satu komunitas,” kata Supriyantoro. Dengan demikian, terbentuklah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI). Kemenkes meminta daftar anggota beserta alamatnya supaya memudahkan pembinaan dan pelatihan jika telah final ditetapkan.

Kemenkes juga telah memproses penyusunan pengaturan pembinaan dan modul pelatihan tukang gigi.

Menurut Supriyantoro, pemerintah menyadari lulusan teknisi gigi tidak banyak, sehingga berusaha memberdayakan tukang gigi yang telah terlatih agar hasilnya aman dan profesional. “Kita kan tidak mau gigi palsu mengandung arsenium,” ia menambahkan. Dia mengaku tidak menyalahkan kegelisahan tukang gigi, karena solusi memang belum tampak, kecuali mereka yang diajak menghadiri pertemuan.

Sudono, Kepala Subdirektorat Bina Kesehatan Gigi dan Mulut, menjelaskan jumlah dokter gigi maupun distribusinya belum memadai. Dari jumlah ideal dokter gigi 1:5.000 di Indonesia, realitasnya 1:11.000.

Surat izin yang dimiliki tukang gigi pun bervariasi, ada yang mendapat izin dari Kementerian Perindustrian, ada pula yang hanya memiliki izin dari kelurahan.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN