Tugas Pemerintahan Baru, Pertumbuhan Ekonomi 10 Persen
Saiful Rizal | Jumat, 14 Maret 2014 - 12:13 WIB
: 739


(dok/SH)
Ilustrasi.
Peluang Indonesia untuk maju atau stagnan sangat ditentukan dalam kurun lima tahun ke depan.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya berkutat di angka 5-6 persen.
 
Padahal dengan kebijakan dan program-program ekonomi yang tepat, sebenarnya Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga dua digit, di atas 10 persen per tahun.

Hal itu adalah hasil penelitian yang dilakukan guru besar ekonomi (emeritus) Universitas Boston, Amerika Serikat (AS), Gustav F Papanek, bersama peneliti CReco Research Institute Raden Pardede, serta guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Suahasil Nazarra, Kamis (13/3).
 
Dari hasil penelitian tersebut diketahui, pertumbuhan dua digit itu dapat diwujudkan dengan penyediaan lapangan kerja formal baru bagi tiga juta angkatan kerja produktif.

Gustav F Papanek yang juga merupakan Presiden Boston Institute for Developing Economies mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar dalam lima tahun ke depan untuk menaikkan pendapatan rakyatnya. Itu khususnya pada 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin.

"Pertumbuhan ekonomi sampai 10 persen tersebut dapat dilakukan dengan lebih menfokuskan program kerja pada sektor industri pengolahan padat karya sebagai salah satu basisnya. Karena itu, pemerintah berikutnya perlu menekankan kebijakannya pada sektor ini sehingga dapat lebih integratif," ujar Papanek.

Karena itulah, menurutnya, presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sangat menentukan masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Peluang Indonesia untuk maju atau stagnan dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Ia menjelaskan, dengan besarnya jumlah tenaga kerja, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang mengisi sebagian pasar dari produk industri manufaktur padat karya, yang selama ini diisi China. Negeri Tirai Bambu tersebut, menurutnya, selama ini berhasil mendominasi pasar di sektor industri manufaktur.

Namun ia mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan, China sulit berkompetisi di sektor tersebut karena angkatan kerja produktif di negeri tersebut telah memasuki usia senja. Jadi, China tidak memiliki angkatan kerja produktif dalam jumlah besar. Ini ditambah upah buruh di negeri tersebut yang sudah tergolong tinggi.


Melalui kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mengambil 10 persen pangsa pasar produk industri manufaktur padat karya dari China pada 2019. Itu sama dengan tiga kali lipat ekspor Indonesia saat ini.

Jika kebijakan pemerintah hasil pemilu kali ini tepat, ia optimistis, sektor industri manufaktur padat karya di negeri ini bisa tumbuh sampai 19 persen. Dengan pertumbuhan sebesar itu, sektor industri ini dapat menyerap hingga sembilan juta tenaga kerja.

"Ditambah dengan insentif untuk meningkatkan ekspor sebagai penyokong tumbuhnya industri, itu dapat ikut mendongkrak daya saing industri domestik. Dampaknya, produk substitusi impor berkembang dan diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dua juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hasil penelitian yang dilakukannya, pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun akan meningkatkan pendapatan menjadi dua kali lipat dalam kurun waktu tujuh tahun. Dengan begitu, tiga juta tenaga kerja setiap tahunnya dapat terserap, terdiri atas dua juta pekerja tetap dari angkatan kerja baru dan sejuta tenaga kerja yang naik kelas dari pekerjaan yang berpendapatan rendah.

Tingkatkan Daya Saing

Raden Pardede yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional mengatakan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 10 persen,  Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan memangkas biaya tinggi di berbagai sektor. Itu seperti menurunkan biaya buruh dengan cara jitu sehingga upah riil yang diterima buruh naik.

Cara yang dapat dilakukan adalah kombinasi tepat antara penetapan upah buruh, nilai tukar rupiah, dan stabilitas biaya hidup buruh yang murah. Selain itu, pemerintah harus mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk dialokasikan dalam program jaminan sosial, program proyek padat karya desa, stabilisasi harga pangan, dan pembangunan infrastruktur.
 
"Ruang fiskal selama ini terlalu kecil. Untuk memperbesarnya, pemerintah harus mengurangi subsidi energi dan meningkatkan rasio pajak," kata Pardede.

Menurutnya, subsidi energi selama ini menguras 25 persen belanja pemerintah pusat. Sementara itu. rasio pajak selama bertahun-tahun stagnan pada level 12 persen dari produk domestik bruto.

Ekonom dari UI, Suahasil Nazarra menambahkan, sektor industri manufaktur Indonesia harus tumbuh guna menarik tenaga kerja. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus menggunakan kebijakan lapangan kerja aktif sebagai strategi mengurangi penganggur secara masif.

"Pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu menyelamatkan 40 persen masyarakat rentan miskin, yang berada persis di atas 11 persen,” tuturnya.
Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

Jumat, 26 September 2014 17:04:32 WIB

Seleksi Terbuka Pejabat DKI secara Online

, 13 Oktober 2014 00:00:00 WIB

Buku Kurikulum 2013 ajari gaya pacaran.