Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim
Jatna Supriatna* | Jumat, 22 Juni 2012 - 14:26 WIB
: 699


(dok/ist)
Indonesia tercatat sebagai negara nomor empat terbesar di dunia penyumbang emisi gas rumah kaca,

Tulisan saya dua minggu lalu di harian Sinar Harapan mengupas masalah air dan ekonomi hijau. Tulisan tersebut merupakan satu dari tulisan seri mengenai pembangunan ekonomi hijau, sesuai program yang dicanangkan PBB untuk tahun ini.

Tulisan hari ini saya ingin mengupas masalah pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi hijau dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Pembahasan ini sengaja diprioritaskan karena beberapa hari lagi pertemuan Rio+20 akan dimulai.

Rio+20 adalah pertemuan penting dunia yang akan diselenggarakan di Rio de Janairo, Brasil, untuk melihat pencapaian 20 tahun setelah pertemuan puncak mengenai “bumi” atau Earth Summit dilakukan di kota itu pada 1992.

Pertemuan ini bukan hanya akan dihadiri ahli-ahli dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dunia, tetapi juga merupakan pertemuan kepala negara di dunia yang akan menentukan keputusan-keputusan mahapenting.

Pertemuan bumi pada 1992 adalah pertemuan pembangunan berkelanjutan yang telah menghasilkan empat konvensi, di antaranya mengenai kenakeragaman hayati, kehutanan, perubahan iklim, dan keamanan hayati atau biosafety. Pertemuan Rio+20 akan meliputi berbagai hal, tetapi tampaknya tidak terlepas dari mengukur pencapaian target selama 20 tahun program berjalan.

Indonesia tercatat sebagai negara nomor empat terbesar di dunia penyumbang emisi gas rumah kaca, tetapi berjanji mengupayakan secara sukarela dan signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sampai 2 persen (secara mandiri) dan/atau 41 persen dengan bantuan negara-negara lain pada 2020. Di Indonesia, emisi terbesar dihasilkan dari sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan.

Untuk melaksanakan pengurangan emisi, sebenarnya Indonesia sudah siap, baik dari dana maupun dari bantuan dana sejumlah negara (financial pledges), karena sudah berkomitmen mengantisipasi segala kemungkinan perubahan iklim.

Batuan pendanaan ini diterima Indonesia, baik secara bilateral (Norwegia, Australia, Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan lainnya) maupun multilateral UNDP, UNEP, FAO, serta bantaun pendanaan dari berbagai sumber lembaga keuangan dunia atau regional, seperti, World Bank dan Asian Development Bank.

Selain itu juga, peran aktif Indonesia sebagai anggota negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20. Sebagai negara yang tergolong tingkat ekonomi menengah, Indonesia memiliki tanggung jawab yang kuat untuk memprioritaskan pengimbangan upaya pembangunan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Rendah Karbon

Salah satu prinsip pembangunan ekonomi hijau adalah mengurangi emisi karbon atau sering disebut pembangunan rendah karbon.

Penulis dengan staf dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (Triarko Nurlambang, Nurul Winarni, Rizki Ramadahan, dan Hilwa Salami) telah diminta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) membuat suatu kajian untuk kebutuhan sistem evaluasi pembangunan rendah karbon bagi Indonesia.

Dokumen tersebut mengkaji implementasi pembangunan rendah karbon di negara tropik dan nontropik dan dihubungkan dengan pengembangan rendah karbon di Indonesia.

Pembangunan rendah karbon memang harus dilakukan di Indonesia untuk memenuhi keinginan pemerintah menurunkan emisi. Pembangunan rendah karbon, atau pembangunan yang melepaskan seminimum mungkin emisi gas rumah kaca (GRK) ke biosfer, telah diterapkan pada beberapa negara di dunia, baik negara non-tropik seperti Australia hingga negara tropis seperti Kosta Rika.

Implementasi pembangunan rendah karbon secara global berarti menghindari dampak berbahaya perubahan iklim, serta menjadi perkursor bagi terbentuknya zero carbon society dan ekonomi dengan energi terbarukan.

Tujuan pembangunan rendah karbon adalah untuk mengintegrasikan semua aspek dari mulai manufaktur, pertanian, transportasi, dan pembangkit listrik, serta teknologi yang menghasilkan energi dan material dengan emisi GRK yang kecil.

Ini termasuk populasi, bangunan, mesin, dan perangkat yang menggunakan energi dan bahan yang efisien. Kemudian yang terakhir adalah membuang atau mendaur ulang limbah sehingga akan mengeluarkan GRK minimum.

Pengembangan konsep pembangunan rendah karbon di Indonesia juga harus didasarkan roadmap sektoral perubahan iklim di Indonesia yang diluncurkan pada 31 Maret 2010.

Roadmap ini menjadi panduan bagi pusat dan daerah dalam rencana pembangunan rendah karbon. Menjadi strategi dari sembilan sektor pemerintah yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, air, dan kesehatan.

Pembangunan rendah karbon pada akhirnya akan terlaksana dengan baik kalau didukung masyarakat luas, bukan hanya program yang dilakukan oleh sektoral dan pemerintah daerah saja.

Untuk itu, perlu diseminasi yang lebih luas dari rencana pemerintah mengurangi emisi dengan pola pembangunan rendah karbon. Tanpa keikutsertaan masyarakat, rencana ini akan kembali menjadi business as usual atau rencana pembangunan yang mengeluarkan banyak emisi.

*Penulis adalah Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia; Wakil Ketua United in Diversity Forum; dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 00 0000 00:00:00 WIB

, 25 April 2014 00:00:00 WIB

Tiga Warga AS Dibunuh Polisi Kabul