Pemerintah Tutupi Renegosiasi Kontrak Karya
CR-27 | Senin, 25 Juni 2012 - 15:19 WIB
: 840


(dok/SH)
Kontrak yang dilakukan 20–30 tahun lalu tidak tepat atau adil.

JAKARTA – Renegosiasi kontrak karya hingga kini masih berjalan. Pemerintah menyatakan tidak akan buru-buru menyampaikan perkembangan renegosiasi kepada publik.

Hal ini mengingat dalam pembicaraan renegosiasi belum diputuskan kesepakatan final dan belum ada penandatanganan poin renegosiasi antara kedua belah pihak.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, kepada SH di Jakarta, Kamis (21/6) lalu. ”Khusus untuk Newmont dan Freeport nanti ada waktunya kami umumkan ke publik,’’ katanya.

Ia menyatakan, hal prinsip yang dijaga pemerintah dalam proses renegosiasi ini adalah menjaga kerahasiaan poin-poin kontrak renegosiasi masing-masing perusahaan. Kebijakan ini diharapkan akan memuluskan proses renegosiasi. Tujuan renegosiasi ini adalah mencapai keadilan bagi kedua belah pihak, baik investor ataupun pemerintah.

Ia meminta semua pihak sabar menunggu hasilnya, karena renegosiasi kontrak karya memerlukan waktu yang panjang.

Pemerintah bekerja serius dalam program kerja renegosiasi kontrak karya dengan membentuk tim renegosiasi kontrak yang dilindungi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012. Timnya diberi nama Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang dibentuk pada Januari 2012.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ia menyebutkan, renegosiasi kontrak karya pertambangan dilakukan sejak Agustus 2010 terhadap 37 perusahaan kontrak karya (KK) dan 74 perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Perkembangan akhir 2011, untuk kontrak karya, secara prinsip sembilan kontrak karya yang telah setuju seluruhnya, 23 kontrak karya menyetujui sebagian poin renegosiasi, dan lima kontrak karya belum menyetujui seluruhnya.

Perkembangan Mei 2012, 60 PKP2B telah menyetujui seluruh poin-poin renegosiasi, dan 14 PKP2B setuju sebagian. Kondisi tersebut jauh lebih baik ketimbang perkembangan pada Desember 2010 lalu, dengan hanya empat kontrak karya yang menyetujui seluruh poin renegosiasi.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan kepada SH, pemerintah akan menghabiskan banyak energi untuk membicarakan renegosiasi dengan pemegang konsesi pertambangan dan migas.

Padahal, ada cara lain yang lebih efisien dan menguntungkan bangsa ini, yakni dengan menasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan pada saat kontrak habis. Malaysia telah sukses melakukan hal itu dan tidak ada huru-hara.

Memang seperti yang ditulis di kontrak Production Sharing Contract (PSC)-nya bahwa kontrak habis. Habis, ya selesai. Diperpanjang atau tidak diperpanjang, tidak disinggung sama sekali dalam kontrak PSC. Kalau mau menasionalisasi ya saat kontrak habis itu adalah saat yang sangat tepat. Tanpa perlu perubahan UUD, tidak perlu membuat UU, dan tanpa takut melanggar kesepakatan kontrak PSC,” ujarnya.

Menurutnya, yang perlu diantisipasi dan disiapkan adalah bahwa perusahaan yang akan dinasionalisasi mungkin tidak akan berinvestasi lagi disitu. Artinya, kemungkinan akan terjadi penurunan produksi. Tetapi, ini tidak menjadi persoalan karena cadangannya masih ada dan menjadi milik negara.

Nanti setelah dinasionalisasi produksi bisa digenjot kembali. Pada prinsipnya, perusahaan (operator) akan menghitung keekonomiannya sendiri. Produksi yang anjlok juga tidak sehat bagi operator. ”Bebaskan saja mereka (operator) melakukan fungsi bisnisnya secara otomatis dalam lima tahun terakhir (ingat depresiasi itu berlaku lima tahun),” tuturnya.

Malaysia mengalami penurunan produksi 13–15 persen pada 1998–2001, menurut Vicky, salah satunya karena masa transisi itu.

Produksi mereka kembali meningkat setelah banyak orang Indonesia dipekerjakan sebagai expatriate oleh Petronas sejak awal 2000-an, hingga mampu mempertahankan produksi minyaknya sekarang. Di sisi lain, produksi gasnya meningkat seperti Indonesia.

Dari proyeksi produksi minyak Indonesia saat ini sudah terlihat bahwa lifting minyak terendah akan terjadi pada 2013. Menurut dia, mungkin ini berlanjut sampai 2014, kalau ada kemunduran jadwal lapangan baru.

Saat-saat seperti ini semestinya dipakai sebagai waktu berpikir menggali kesadaran kemandirian energi, baik di internal pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Sadar energi meliputi sikap hemat dan keilmuan dalam mengeksplorasi bentuk energi baru yang diperlukan.

Mengapa Pertamina tidak atau belum bisa seperti Petronas, lanjut Vicky, karena Indonesia tidak mengikuti langkah Malaysia dalam menasionalisasi industri atau usaha migas. Malaysia menggunakan momentum pengembalian blok-blok PSC-nya sebagai mementum untuk mulai berkiprah sendiri dan mandiri pada aset negara sendiri.

Sebelum adanya pengembalian blok-blok yang sebelumnya dioperasikan Shell di Sabah dan Sarawak dan Exxon di Malay Peninsular, lanjut dia, pertumbuhan Petronas datar saja. Petronas saat sebelum memiliki blok-blok yang masih berproduksi ini, masih seperti Pertamina sekarang atau malah jauh di belakangnya. Tetapi setelah Petronas mengelola aset-aset yang dikembalikan Shell dan Exxon ini, mereka langsung gagah dan high profile,” tuturnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya di Rio de Janeiro, Brasil, Jumat (22/6) pekan lalu, menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya.

"Kontrak-kontrak dengan mitra kita yang dilakukan 20–30 tahun lalu, ternyata tidak tepat atau adil. Ini karena ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untuk melakukan perubahan," katanya.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.

SBY kemudian memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan dengan mitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. (Ant)

 

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh