PM Irak Serukan Pemilu Segera
Kamis, 28 Juni 2012 - 08:46 WIB
: 259


(Foto:dok/washingtonpost.com)
Krisis yang terus terjadi menimbulkan kerugian bagi rakyat Irak.

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menyerukan pemilihan umum segera dalam sebuah pernyataan, Rabu (27/6), setelah serangkaian krisis memuncak untuk mendongkel dirinya.

"Ketika pihak lain menolak duduk di meja dialog dan mendorong kebijakan yang menyulut krisis terus-menerus dalam satu cara yang menyebabkan kerugian serius pada kepentingan utama rakyat Irak, maka perdana menteri terpaksa menyerukan pemilihan umum segera," kata pernyataan di situs PM Irak itu.

Pemilu parlemen yang akan datang seharusnya berlangsung pada 2014.

Menurut Pasal 75 Konstitusi, parlemen bisa dibubarkan dengan suara mayoritas mutlak.

Proses itu bisa dimulai dengan dua cara, melalui permintaan sepertiga anggota parlemen atau permintaan perdana menteri setelah terlebih dulu disetujui oleh presiden.

Perselisihan politik panjang yang bermula dengan tuduhan-tuduhan bahwa Maliki memonopoli pengambilan keputusan dalam pemerintah persatuan nasional Irak dan bergerak ke arah kediktatoran memuncak dengan seruan-seruan bagi pengunduran dirinya.

Upaya untuk meminta Presiden Irak Jalal Talabani menyerukan mosi tidak percaya menemui kebuntutan bulan ini karena menurutnya oposisi kekurangan suara untuk menggulingkan Maliki.

Keputusan itu berarti bahwa satu-satunya cara para penentang Maliki bisa mendorong upaya mosi tidak percaya itu adalah meminta PM Irak tersebut hadir di parlemen dan kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya.

Pada 21 Juni, ketua parlemen Osama al-Nujaifi mengatakan, para penentang Maliki dalam beberapa hari mendatang akan meminta kepala pemerintah Irak itu untuk hadir di parlemen dalam upaya baru menggulingkannya.

Minggu (24/6), ulama berpengaruh Syiah Moqtada al-Sadr mendesak penggantian Maliki agar reformasi bisa berlangsung, dan anggota-anggota parlemen dari kubunya akan mendukung mosi tidak percaya jika diperlukan.

Sadr, ketua blok parlemen Ahrar, bagian penting dari pemerintah persatuan nasional, sebelumnya mengecam PM Irak itu sebagai "diktator" yang haus pujian dan menuduhnya berusaha menunda atau membatalkan pemilihan umum.

Blok Iraqiya yang didukung Sunni, Presiden Kurdi Massud Barzani dan ulama berpengaruh Syiah Moqtada al-Sadr merupakan kekuatan utama yang mendorong pengunduran diri PM Irak itu.

Irak dilanda kekerasan yang menewaskan ratusan orang dan kemelut politik sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.

Para ulama Sunni memperingatkan bahwa Maliki sedang mendorong perpecahan sektarian, dan pemrotes memadati jalan-jalan Irak dengan membawa spanduk yang mendukung Hashemi dan mengecam pemerintah.

Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada Senin (19/12) setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan.

Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.

Puluhan pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan.

Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad.

Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki.

Presiden wilayah otonomi Kurdi Irak Massud Barzani menyerukan perundingan darurat untuk mencegah runtuhnya pemerintah persatuan nasional, dengan memperingatkan bahwa "keadaan sedang mengarah ke krisis yang dalam".

Barzani sendiri bersitegang dengan pemerintah Maliki dan menuduh PM Irak itu bergerak ke arah kediktatoran dengan "membunuh proses demokrasi" setelah ketua komisi pemilu Irak ditangkap atas tuduhan korupsi.

Pemimpin Kurdi itu menentang penjualan pesawat tempur F-16 AS kepada Irak bila Maliki masih menjadi PM, karena ia khawatir pesawat-pesawat itu akan digunakan untuk menyerang Kurdistan.

Irak akan menerima 24 dari 36 jet tempur F-16 yang dipesannya dari AS pada awal 2014, kata seorang pejabat tinggi Irak kepada Reuters, Minggu (29/4).
Sumber : Ant/AFP

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh