Sumbar Galang Dana untuk KPK
Jumat, 29 Juni 2012 - 08:49 WIB
: 624


(Foto:dok/newsletter.schoolbox.com)
Ini merupakan dukungan moral dan partisipasi warga Sumbar terhadap KPK.

PADANG - Organisasi Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) Sumatera Barat menggagas kegiatan "badoncek" (mengumpulkan dana, red) untuk membantu pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Badoncek" untuk KPK merupakan upaya penggalangan dana sebagai bentuk kesungguhan dalam membela kepentingan publik yang ditolak oleh DPR, kata Koordinator GLMH Sumbar Miko Kamal di Padang, Kamis (28/6).

Menurut dia, penggalangan dana tidak dilihat dari jumlah yang terkumpul, namun lebih pada dukungan moral terhadap KPK menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang tidak ingin lembaga itu tetap eksis.

Ini merupakan dukungan moral dan partisipasi aktif masyarakat Sumatera Barat terhadap KPK dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, kata dia.

Untuk teknis pengumpulan dana, panitia membuat rekening khusus melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Bagi warga yang ingin berpartisipasi dapat mengirim melalui rekening yang akan segera diumumkan dengan tidak ada batasan minimal sumbangan serta maksimal Rp10 juta, kata dia.

Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan dana secara langsung pada titik strategis seperti pasar dan lembaga-lembaga pendidikan.

Untuk transparansi dan akuntabilitas dana yang terkumpul akan diumumkan secara berkala melalui media massa yang ada di Sumbar, lanjut dia.

Pengamat Hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang Yuslim menilai program ini merupakan gagasan yang luar biasa sebagai bentuk semangat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, jika masyarakat hendak membantu pembangunan gedung KPK dapat dilakukan dalam bentuk hibah yang kemudian menjadi bagian dari APBN dan APBD.

Namun persoalannya jika diberikan dalam bentuk hibah tentu yang akan membahas dana tersebut adalah DPR dan dipastikan dana tersebut telah bercampur dengan yang lainnya, kata dia.

Ia menilai, lebih baik dana tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan setelah jumlahnya cukup dibangun sebuah gedung untuk kemudian diserahkan ke KPK.

Ketua LBH Padang Vino Oktavia berpendapat, jika dana tersbeut diserahkan langsung jelas KPK akan menolak karena hal itu dapat menjadi gratifikasi mengingat seluruh kegiatannya harus bersumber dari negara.

Karena itu lebih tepat jika dana dikumpulkan dan kemudian dibangunkan sebuah gedung baru, kata dia.

Tetapi, jika DPR akhirnya menyetujui anggaran untuk membangun gedung KPK, maka dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung kegiatan pemberantasan korupsi oleh pihak pengumpul.

Kegiatan "badoncek" terselenggara atas kerja sama beberapa lembaga antara lain LBH Padang, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Bukittiinggi, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), serta didukung Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Padang Prof Mestika Zed dengan sekretariat di Jalan Pekanbaru Nomor 21 Asratek, Ulak Karang Padang.
Sumber : Ant

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

KPU Papua Baru Terima Rekapitulasi Dua Kabupaten

, 00 0000 00:00:00 WIB