2 Kementerian Susun PP Mobil Ramah Lingkungan
Sabtu, 30 Juni 2012 - 09:00 WIB
: 441


(Foto:dok/iklimkarbon.com)
PP Low Emission Carbon ingin memprioritaskan industri otomotif ramah lingkungan.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan berencana mengajukan PP kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait mobil ramah lingkungan.

"Ini adalah suatu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh dua kementerian yang sedang menyusun regulasi bersama," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (29/6).

Dijelaskannya, saat ini pihaknya masih menyususn draft Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.

Hidayat mengungkapkan, PP mengenai mobil 'hybrid', 'low cost green car' (LCGC) dan jenis mobil ramah lingkungan lainnya akan dipayungi oleh satu kebijakan yang disebut 'Low Emission Carbon'.

"Nantinya hanya akan ada satu PP, yaitu 'Low Emission Carbon'. Tetapi sampai saat ini masih kami rancang bersama dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sementara itu, terkait insentif mobil hibrid, Hidayat menuturkan, mobil tersebut akan dibebaskan dari bea masuk.

"Jadi, bea masuknya nol, tapi dalam waktu dua tahun, produsen mobil hibrid harus membangun pabrik perakitan di Indonesia," katanya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga berencana untuk mengurangi 'luxury tax' atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang sebelumnya bernilai sebesar 25 persen.

"Ada rencana untuk mengurangi 'luxury tax'. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan, agar nantinya harga mobil hybrid bisa setara dengan mobil non hybrid," tuturnya.

Sebagai informasi, 'Low Emission Carbon' merupakan payung dari kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas kepada industri otomotif yang ramah lingkungan dan memberikan emisi karbon rendah.
Sumber : Ant

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN