Kemandirian Polisi Syarat Mutlak Demokrasi
Sabtu, 30 Juni 2012 - 09:22 WIB
: 585


(Foto:dok/bbc.co.uk)
Pemerintah dan DPR jangan mempolitisir kepolisian demi kepentingan praktis.

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, kemandirian polisi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Siaran pers Kontras menyambut HUT ke-66 Polri (Hari Bhayangkara), yang diterima di Jakarta, Jumat (29/6) malam, menyebutkan, reformasi dalam tubuh Polri tentu harus didukung lewat komitmen politik pemerintah dan DPR untuk tidak mempolitisir institusi kepolisian demi kepentingan praktis semata.

Menurut Kontras, jika Polri secara institusional membiarkan dirinya di bawah kontrol kepentingan subjektif eksekutif, maka Polri dinilai berpotensi menjadi bagian dari ancaman untuk demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, LSM tersebut mendesak Kapolri agar memastikan kemandirian dan independensi Polri dengan melaksanakan fungsi pemolisian berdasarkan konstitusi dan norma HAM.

Selain itu, Kapolri juga diminta untuk mengaplikasikan komitmen Polri dalam kebijakan impelementatif di lapangan, serta memperbaiki mekanisme akuntabilitas internal.

Perbaikan itu dapat dibuat dengan membuat mekanisme pengawasan berkala dan berlapis hingga ke tingkat Polda, Polres dan Polsek.

Kapolri juga didesak agar memastikan fungsi penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi para anggota yang melanggar hukum.

Kontras juga menyorot perlunya dilakukan evaluasi komprehensif berkenaan dengan mengemukanya persoalan-persolan penting di masyarakat seperti dalam konflik agraria, kebebasan beragama dan beribadah serta perlindungan keamanan di wilayah rawan konflik seperti Aceh dan Papua.

LSM tersebut juga menghendaki agar evaluasi komprehensif dilakukan pula terhadap kinerja Densus 88 agar upaya pemberantasan terorisme dapat sejalan dengan pemenuhan hak asasi para tersangka.

Selain itu, dinilai perlu pula untuk mengefektifkan ruang kontrol pengawasan eksternal dengan kerja sama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman hingga level Polres dan Polsek.
Sumber : Ant

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN