Pemda Batalkan Izin Tambang Empat BUMN
Faisal Rachman | Rabu, 04 Juli 2012 - 14:36 WIB
: 1303


(dok/antara)
Bupati jual izin lagi di lahan yang sudah menjadi hak BUMN.

JAKARTA - Pemerintah daerah yang dikendalikan konglomerasi hitam tambang dinilai menjadi alasan karut marutnya izin pertambangan yang ada di Indonesia.

Selain kasus gugatan Churchill Mining Plc ke pengadilan arbitrase internasional yang belakangan mencuat, sebenarnya empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lebih dulu mengalami potensi kerugian hingga puluhan triliun rupiah akibat pencabutan konsesi pertambangan oleh pemerintah daerah setempat.

Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada SH, Selasa (3/7) malam, mengatakan, dari data yang dimilikinya, ada setidaknya empat BUMN tambang, yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Pertamina (persero) yang izin konsesi lahannya diserobot atau dibatalkan.

Hal tersebut umumnya dilakukan penguasa setempat, dalam hal ini bupati, yang terbukti dikendalikan konglomerasi hitam di pertambangan.

Menurut Marwan, untuk kasus Antam saja penyerobotan lahan pertambangan nikel seluas 14.570 hektare yang terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, membuat Antam yang notabene dimiliki negara mengalami potensi kerugian mencapai Rp 42 triliun.

Belum lagi penyerobotan lahan yang sama yang dialami Antam di Halmahera Selatan yang membuat Antam menangguk kerugian sekitar Rp 20 triliun.

Kasus yang sama, kata Marwan, juga dialami PT BA di Lahat dan Jambi; PT Timah di Bangka Belitung; dan Pertamina di Kalimantan. Rata-rata modusnya bupati jual izin lagi di lahan yang sudah menjadi hak dari BUMN.

“Ketika BUMN menggugat dari pengadilan negeri sampai ke kasasi (MA) umumnya dikalahkan karena BUMN tersebut tak bisa bermain dengan mafia hukum yang sudah dikendalikan konglomerasi hitam yang juga sudah bermain dengan orang-orang di pusat," kata Marwan.

Khusus untuk pencaplokan lahan tambang milik Antam di wilayah Kabupaten Konawe Utara, menurut Marwan, sudah diajukan IRESS dan sejumlah elemen ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekarang tinggal menunggu hasil penyidikan KPK.

"Tindakan sewenang-wenang Bupati Konut dapat terlaksana karena disinyalir ada dugaan dukungan dana dan praktik suap yang dilakukan DIPM (PT Dua Inti Perkasa Mineral) untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)," tuturnya.

Sementara untuk kasus yang dialami PT BA, Anton Dedi Hermanto, kuasa hukum PT BA, menuturkan kliennya merupakan pemilik kuasa pertambangan batu bara yang sah di lintas wilayah Kabupaten Muara Enim dan Lahat Sumsel.

Pembuktian ini ditandai dengan dikeluarkan izin Penyelidikan Umum pada 1990 oleh Dirjen Pertambangan Umum, dan bahkan statusnya ditingkatkan menjadi KP eksplorasi pada 1995.

"Di pertengahan jalan terjadi sengketa dengan Bupati Lahat yang telah memberikan izin eksplorasi kepada PT Mustika Indah Permai di lahan yang sama milik PT BA. Kemudian kepemilikan saham PT Mustika tersebut diakuisisi oleh PT Adaro Energy. Akibatnya kami melakukan somasi pada PT Adro," jelasnya.

UU Minerba

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat maraknya tumpang tindih lahan izn pertambangan sebenarnya terjadi sejak era otonomi daerah. Padahal dengan praktik ini, jika ada gugatan seperti pada kasus Churcill, pemerintah Indonesia berpotensi mengalami kerugian materiil dan immateriil.

"Kerugian materiilnya pasti uang, yang nonmateriilnya bisa saja yang lain yang merasa dirugikan dengan cara yang sama mengikuti langkah gugatan tersebut," ujar Pri Agung yang menilai investor sebenarnya juga sudah mengetahui karut marutnya izin pertambangan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu pernah mengakui dari sekitar 8.000 izin pertambangan yang ada, sekitar 6.000 di antaranya tumpah tindih. "Misalnya, sebelumnya pemerintah daerah, baik gubernur atupun bupati memberikan kuasa kepada perusahaan A. Setelah berganti pemerintahan, kuasa yang sama diberikan kepada perusahaan B," tutur Hatta saat itu.

Sementara itu, dalam pesan singkatnya kepada SH, Corporate Secretary Antam Tedy Badrujaman menuturkan, jika melihat kasus gugatan Churcill Mining Plc ke pengadilan arbitrase internasional, ini menunjukkan penerapan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) memang tak bisa diandalkan.

"Kelihatannya karena penerapan UU Minerba baru beserta peraturan-peraturan pendukungannya tidak dipahami yang sama sampai level paling bawah, membuat beberapa pihak melihat celah-celah peluang yang bisa dimanfaatkan," tuturnya.

Seperti diketahui, Churcill Mining Plc mengadukan kasusnya ke arbitrase internasional karena merasa dirugikan dengan penyitaan aset pertambangan miliknya di lokasi tambang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanpa adanya kompensasi.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, menghadapi gugatan ini pemerintah perlu cepat mengeluarkan SKK Kejagung. Menurutnya, kasus ini sebenarnya ketidaktahuan Churchill terhadap UU Minerba yang menyebutkan Pemda berhak mencabut IUP.

Gugatan tersebut jelas salah alamat. RI tidak mengenal bahwa kekayaan alam yang dikandungnya bisa diakui sebagai milik perusahaan, berbeda dengan sole proprietorship seperti di Amerika sehingga Churcill tidak berhak mengatakan kekayaannya disita," ungkapnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

 Peringati Hari Bumi, Aktivis Gelindingkan Bola Bumi di Jalan

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

Sekretaris KPU Bawa Pisau ke Rapat Pleno