Riset Yang Dikonstruksi Tidak Etis
Kamis, 05 Juli 2012 - 09:07 WIB
: 418


(Foto:dok/suarajakarta.com)
Sebelumnya, peneliti LSI mengaku survei yang dilakukan lembaganya dibiayai Fauzi Bowo.

JAKARTA - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, MS.i mengatakan bahwa sebuah riset yang telah dikonstruksi tentunya tidak etis.

"Peneliti punya etika penelitian dan punya integritas keilmuan. Idealnya riset itu dilakukan muaranya selalu ditujukan untuk kemajuan masyarakat Indonesia, bagaimana mencapai kesejahteraan sosial bangsa Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia mengemukakan itu terkait pengakuan salah satu peneliti Lingkar Survey Indonesia (LSI) Toto Izul Fattah, yang menyatakan survei yang dilakukan lembaganya, dibiayai oleh pasangan petahana, Fauzi "Foke" Bowo-Nachrawi Ramli pada Pilkada 2012.

Dalam survei tersebut didapatkan hasil, baik satu atau dua putaran, pasangan nomor urut satu tersebut memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2012.

Toto Izul Fatah juga membenarkan bahwa LSI ikut menjadi tim pemenangan Foke.

Ia mengatakan, lembaganya memiliki dua divisi yang terpisah setiap melakukan survei, yakni divisi riset dan divisi pemenangan.

Divisi pemenangan bertugas mencari dana, sedangkan divisi riset bertugas melakukan survei.

Meski dibiayai pasangan Foke-Nara, dia mengaku kedua divisi tersebut tidak saling berpengaruh.

Nia Elvina menyatakan bahwa setiap lembaga survei atau riset itu bisa mendapatkan akses dana dari berbagai pihak atau lembaga, misalnya pemerintah atau lembaga donor internasional.

Akan tetapi, kata dia, yang perlu dicermati ketika suatu lembaga atau donor memberikan dana riset tentu mereka juga punya kepentingan terhadap hasil riset tersebut.

"Sehingga sering terjadi riset yang dilakukan adalah riset yang sesuai dengan kemauan atau kepentingan lembaga pendonor atau riset pesanan, dan dalam konteks ini tentu kepentingan pemenangan Foke," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.

Menurut dia, untuk konteks LSI, sebagai lembaga riset yang banyak fokus terhadap proses pemilihan baik umum atau nasional maupun daerah, seharusnya hasil risetnya dapat juga bermanfaat untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dan proses pengembangan demokrasi di Indonesia Harus kritis Untuk itu, kata dia, masyarakat juga harus mencermati atau dengan kata lain kritis terhadap hasil suatu lembaga riset.

"Kita juga harus paham bagaimana kredibilitas dan integritas lembaga riset tersebut," katanya.

Dia mengakui bahwa adanya peneliti yang melakukan riset pesanan itu memang tidak bisa ditampik.

Malahan, kata dia, di universitas-universitas pun diamatinya berkembang dua paradigma aliran khusus penelitian.

Ia menjelaskan, aliran pertama, paradigma bagaimana semua riset atau lebih tepatnya gagasan atau ide mereka selalu ditujukan untuk kemajuan masyarakat Indonesia.

Untuk paradigma aliran pertama itu, kata dia, jumlahnya relatif sedikit.

Paradigma aliran kedua, yang dominan, katanya, adalah bagaimana ide atau gagasan yang mereka kembangkan basisnya adalah pasar.

"Jadi, orientasinya adalah profit. Bukan lagi kemajuan masyarakat. Sehingga muncul terma 'ide atau gagasannya bisa dijual tidak'. Saya pikir ini yang harus kita waspadai dan masyarakat juga harus menyadari akan hal ini, sehingga mereka juga harus bisa berpartisipasi untuk melakukan kontrol sosial tadi," katanya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang luas, kata Nia Elvina yang juga tergabung peneliti kelompok studi perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu, kehidupan bangsa akan tertata secara baik atau terjadi akselerasi proses demokratisasi bangsa.

"Sehingga cita-cita bangsa kita dapat tercapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia," katanya.
Sumber : Ant

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh