(dok/ist)

JAKARTA - Gelar perkara kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (10/7), ditunda.

Penyebabnya adalah tidak lengkapnya jajaran pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri gelar perkara tersebut.

"Pak Ketua (Abraham Samad-red) dan Pak Zulkarnain sedang bertugas. Jadi rencana gelar perkara tidak dilaksanakan hari ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (10/7).

Gelar perkara suatu kasus korupsi harus dihadiri lengkap oleh jajaran pemimpin KPK. Kalaupun terjadi penundaan, kata Johan, pelaksanaan gelar perkara akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Jumat (13/7) pekan ini.

Ketua KPK Abraham Samad pada 20 Juni 2012 mengatakan pihaknya paling lambat akan mengadakan gelar perkara dalam waktu dua minggu. Ini berarti seharusnya gelar perkara dilaksanakan pekan lalu.

Hingga kini, KPK sudah memeriksa lebih dari 70 pihak yang dianggap mengetahui proyek yang bernilai Rp 2,5 triliun tersebut. Namun jumlah tersebut, menurut Johan, bukan penanda bahwa KPK sudah siap meningkatkan status penyelidikan Hambalang ke penyidikan.

Menurutnya, penyelidik masih dalam proses melengkapi kebutuhan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun Johan enggan merinci apakah pihaknya sudah memiliki satu alat bukti yang dibutuhkan.

Staf Anas Diperiksa

KPK memeriksa Nur Rahman selaku staf dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang, Senin. Namun KPK tidak merinci kaitan Nur Rahman dalam kasus ini. "Dia dianggap memiliki informasi yang bisa disampaikan ke penyelidik," ungkap Johan.

Tak hanya Nur Rahman, KPK kemarin juga kembali memeriksa seorang karyawan PT Adhi Karya bernama Tengku Bagus. Seperti diketahui, PT Adhi Karya merupakan pemenang proyek Hambalang bersama dengan PT Wijaya Karya.

Anas sudah dua kali diperiksa, yaitu pada 4 Juli 2012 dan 27 Juni 2012. KPK mengakui bahwa keterangan Anas dianggap belum mencukupi dalam pemeriksaan pertamanya sehingga perlu dilakukan dua kali pemeriksaan.

Harus menjalani pemeriksaan hingga dua kali, menurut Anas, merupakan sebuah kehormatan baginya. Ini berarti KPK menganggap informasinya berharga dalam penyelidikan proyek di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.

BERITA TERKAIT

• Sumbangan Gedung KPK Bukan Gratifikasi
• KPK Periksa Bupati Buol sebagai Saksi
• Bupati Buol Kenakan Baju Tahanan KPK
• 'Saweran' Gedung KPK Wajar
• KPK: Anas banyak tahu soal Hambalang.

Nama	:
Jenis Kelamin	: L P
Email	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)