Tujuh Daerah di Sulut “Disclaimer”
Novie Waladow | Sabtu, 14 Juli 2012 - 12:11 WIB
: 289


(dok/ist)
Laporan yang datang dari BPK

Manado – Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) tiga tahun terakhir ini kian memburuk.

Pada 2009 daerah yang disclaimer (tidak memberikan pendapat) hanya dua, yakni Kabupaten Talaud dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Yang wajar dengan pengecualian (WDP) mencapai sembilan daerah. Namun pada 2010 daerah yang disclaimer bertambah menjadi tujuh daerah dan enam daerah lainnya tidak wajar (adversed).

Pada 2011 keadaannya lebih buruk. Data terbaru yang diperoleh SH dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota di Sulut, yang disclaimer mencapai tujuh daerah.

Kemungkinan masih akan bertambah, karena masih ada empat daerah yang belum menyerahkannya, yakni Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minahasa Selatan (Minsel), dan Mitra.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 oleh BPK Perwakilan Sulut, Jumat (13/7), hanya Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang mendapatkan opini WDP.

Meski belum mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti halnya Kota Bitung, Sitaro bisa bangkit dari catatan buruk BPK. Kabupaten/kota lainnya yang disclaimer yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sangihe, Bolmong Timur, dan Kota Kotamobagu.

Sebelumnya, pekan lalu BPK juga sudah mengumumkan tiga daerah lainnya yang disclaimer, yakni Talaud, Bolmong Selatan, dan Bolmong Utara. Total sementara yang disclaimer ada tujuh daerah.

Ironisnya, Bolmong Raya merupakan daerah paling banyak temuan dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp 59,8 miliar. BPK mencatat ada 24 temuan masing-masing sembilan temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 15 temuan kepatuhan.

Kepala BPK perwakilan Sulut, Rochmadi Saptogiri, menegaskan, pendapat yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD merupakan pendapat profesional dan merupakan amanah UU. Hanya saja, di balik semuanya itu, kepala daerah terlebih lagi DPRD bisa mengambil hikmah dari hal tersebut.

Paling besar ditemukan indikasi kerugian ada di wilayah Bolmong, yaitu mencapai Rp 58 miliar.” Salah satu catatan penting adalah pembayaran utang dari pihak ketiga," ujar Saptogiri, usai menyerahkan LHP kepada para kepala daerah dan ketua DPRD kabuten/kota.

Acara penyerahan LHP yang dilakukan di kantor BPK perwakilan Sulut Jalan 17 Agustus Manado terlihat sepi. Raut wajah kecewa terlihat dari para pejabat yang hadir. Namun, kata Saptogiri, dari hasil pemeriksaan itu diharapkan semua kepala daerah benar-benar bisa menggunakan keuangan daerah dengan baik dan benar.

"Sebab yang diharapkan penggunaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah. Disiplin pengelolaan anggaran, mulai perencanaan  sampai pemanfaatan, juga harus jelas," ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



    0 Komentar :


    Isi Komentar :
    Nama :
    Jenis Kelamin : L P
    Email :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

    Editor Choice

    , 00 0000 00:00:00 WIB

    , 24 April 2014 00:00:00 WIB

    Liverpool Bakal Belanja Besar