Kemenangan Harapan
Fransisca Ria S | Sabtu, 14 Juli 2012 - 12:32 WIB
: 1436


(SH/Septiawan)
Sudah saatnya parpol mengkontruksi ulang logika politik mereka.

Rakyat ternyata punya logika berpikirnya sendiri. Tapi mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa bangsa ini ternyata masih punya keberanian bermimpi dan tak takut memeluk mimpi-mimpi mereka. Hasil pilkada DKI putaran pertama setidaknya menunjukkan itu.

Bagaimana mungkin pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang tidak memiliki sejarah dengan Jakarta, yang penampilannya sama sekali “tidak Jakarta”, yang tak tahu berapa jumlah koridor TransJakarta Ibu Kota, mendapatkan lebih dari 1 juta suara dari warga atau sekitar 42, 59 persen dari total suara, menyalip petahana yang telanjur percaya diri bisa memenangkan pilkada hanya satu putaran.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra bisa saja mengklaim mesin partai bekerja. Mirip dengan logika pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menyebut mereka tersalip karena partai pendukung mereka tak bekerja maksimal.

Tapi benarkah mesin partai jadi penentu? Bagaimana menjelaskan kemenangan pasangan independen Faisal Basri-Biem Benyamin yang meskipun hanya menempati posisi ke-4, terbukti mengantongi suara rakyat jauh lebih banyak dibanding pasangan Alex Nurdin-Nono Sampono yang diusung partai besar seperti Golkar?

Sebuah diskusi yang digelar di sebuah kawasan di Jakarta akhir Februari lalu tampaknya telah memprediksi semua “yang tak terduga” yang terjadi hari ini. Meskipun tak cukup dari kebanyakan yang hadir, termasuk para pembicaranya, meyakini asumsi mereka.

Tapi setidaknya Faisal Basri, kandidat nomor 5 itu, telah melontarkan keyakinannya dalam diskusi itu. Bukan tentang kemenangannya, tapi lebih kepada kepercayaannya terhadap rakyat. “Rakyat sudah sering dirusak oleh parpol, tapi rakyat masih bisa diajak dialog,” ujarnya saat itu.

Faisal melontarkan ini saat seorang kader PDIP menyampaikan gemas karena seluruh kerja mesin partai mereka dimentahkan di menit-menit terakhir ketika rakyat beralih pilihan pada kandidat yang membayar suara mereka hanya dengan Rp 50.000.

Semurah itukah rakyat mau dibeli? Hasil pilkada DKI putaran pertama menggugurkan asumsi kader PDIP tersebut. Rakyat mungkin menerima iming-iming “serangan fajar”, tapi mereka tak pernah menyerahkan mimpi mereka.

Kelompok kelas menengah yang biasanya gampang terpesona dengan karisma mendekonstruksi seluruh konsep pencitraan saat melihat politik Indonesia. Media massa yang memborbardir kesadaran rakyat dengan bobroknya partai politik tersengal-sengal saat melihat imagologi yang mereka ciptakan, menghantam kesadaran rakyat dengan hasil yang sama sekali berbeda.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan 48 persen rakyat sudah tidak lagi mempercayai parpol. Dengan hasil seperti ini, mestinya kandidat independen seperti Hendardji Supandji-Riza Patria dan Faisal-Biem mengungguli kandidat parpol.

Jika rakyat bisa dibeli, seperti asumsi kader PDIP di atas, mestinya pasangan berkantong tebal seperti Foke-Nara dan Alex-Nono berada di urutan teratas. Tapi semua mentah. Rakyat punya logikanya sendiri.

Kritis

Barang kali benar Partai Gerindra dan PDIP bekerja untuk memenangkan Jokowi-Ahok, barang kali benar kelas menengah perkotaan yang tak lagi mempercayai parpol bekerja habis-habisan dan menggalang opini lewat media mainstream maupun media sosial, untuk menggalang dukungan bagi Faisal-Biem.

Tapi kemungkinan ini tak sebesar kemungkinan bahwa para kandidat itu sendirilah dan rakyat yang meyakini bahwa catatan laku perbuatan dan praksis tindakan menjadi tolok ukur sebuah pilihan.

Sentimen masyarakat terhadap partai politik masih belum sama sekali hilang. Namun seiring itu, inilah menariknya pemilihan langsung.

Rakyat juga memiliki hak bebas untuk menilai kualitas masing-masing kandidat dengan menafikan embel-embel partai yang mengusungnya. Di tingkatan inilah rakyat sudah sampai pada tataran kritis, baik sebagai kader partai maupun sebagai pemilih independen yang gemas melihat situasi yang salah urus.

Kajian sejumlah analis politik selama ini bahwa pilkada tidak mendidik rakyat; meracuni rakyat dengan politik uang; mendorong kandidat bertindak korup, baik karena “setoran” besar yang diminta parpol maupun yang mesti dibagi ke rakyat; dimentahkan dengan hasil yang muncul di Jakarta pada siang 11 Juli lalu. Rakyat kini memainkan peran bukan sebagai “penerima” atau “peminta-minta”, tapi sebagai “pembeli”. Mereka punya kuasa atas hak pilihnya sendiri.

Apa yang terjadi di Jakarta bulan ini tak bisa dilihat hanya sekadar fenomena pilkada Jakarta atau keberuntungan Jokowi-Ahok, tapi mesti dilihat jauh sebagai kemenangan harapan demokrasi. Ini adalah kemenangan proses kesadaran rakyat, sejak pilkada langsung dilakukan tujuh tahun lalu.

Cukup sudah kita mengotak-atik sistem pemilu, dari tidak langsung menjadi langsung, kemudian mau balik ke langsung lagi; mengotak-atik sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan mau ditarik ke sentralisasi lagi. Alasannya, pilkada langsung dan desentralisasi mengguritakan korupsi.

Padahal, seperti dikatakan pengamat politik dari CSIS Sunny Tanuwijaja, problemnya bukan lagi dari sisi lembaga, tapi dari sisi orang.

Rakyat hari ini sulit percaya dengan siapa pun. Karena itu yang dibutuhkan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa ada masih orang yang “bersih”, masih ada orang yang layak dipercaya, masih ada sesuatu yang bisa dijadikan inspirasi. Jika rakyat sudah bisa diyakinkan, akan sangat bebal jika parpol masih sibuk berhitung soal “amunisi” para kandidat.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sabun Berbahan ASI Laris di Tiongkok

, 24 April 2014 00:00:00 WIB

Sharon Stone Dilaporkan Stroke