(dok/ist)

JAKARTA – Semua pungutan atau sumbangan dalam bentuk apa pun yang selama ini dikenakan kepada mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi tanggung jawab pemerintah mulai tahun akademik 2013/2014. Mahasiswa hanya akan membayar komponen SPP, yang disebut dengan SPP tunggal.

“Ke depan akan dikaji benar sumber penerimaan PTN yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mana komponen biaya yang bersumber dari mahasiswa, pemerintah dan kerja sama dengan pihak ketiga,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Kamis (19/7).

Mendikbud mengatakan selama ini PNBP PTN rata-rata Rp 12 triliun per tahun. PNBP tersebut berasal dari tiga sumber, yakni mahasiswa atau masyarakat, pemerintah dan kerja sama dengan industri (riset).

Komponen biaya yang bersumber dari mahasiswa merupakan komponen yang paling banyak jenisnya. Tidak hanya SPP, mahasiswa juga dikenai kewajiban membayar variasi pembiayaan lainnya seperti biaya gedung, laboratorium atau pungutan lainnya. Pungutan itu tergantung kreativitas PTN tersebut.

Mendikbud mengakui, berbagai pembiayaan itu terpaksa dipungut dari mahasiswa karena subsidi pemerintah terhadap PTN sangat kecil. “Pemerintah subsidinya sangat kecil sehingga mau tidak mau untuk menutup biaya mengambil dari masyarakat atau mahasiswa,” kata Nuh yang merupakan mantan Rektor ITS.

Ia menegaskan dengan lahirnya UU Pendidikan Tinggi, sudah diatur mahasiswa tidak lagi dibebani dengan pembiayaan yang bukan komponen SPP. Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang akan menanggung biaya semua operasional PTN sehingga segala komponen di luar SPP menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kalau SPP murni sebenarnya tidak mahal, hanya sekitar Rp 1-2 juta per semester, yang berat itu adalah komponen pungutan. Karena itu kalau pemerintah menyiapkan subsidi Rp 3-4 triliun, semua pembiayaan itu akan ditutup,” katanya.

Ia optimistis ke depan biaya yang ditanggung mahasiswa sangat terjangkau dengan subsidi yang semakin besar. Tidak ada lagi pembedaan biaya mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri atau SNMPTN. Semua mahasiswa membayar dengan besaran SPP yang sama.

Tahun 2012, Kemendikbud sudah memberikan BOPTN sebesar Rp 1,4 triliun. Menurut Nuh, dampaknya, semua PTN mulai menurunkan biaya yang harus dibayar mahasiswa. “Dengan naiknya subsidi, PTN diharapkan lebih konsentrasi pada pengembangan akademik, tidak ribut dengan mahasiswa soal pembiayaan,” kata Nuh.

Implementasinya juga akan diawasi ketat pemerintah dan dipastikan akan memberi sanksi kepada PTN yang melanggar. Jika masih ada PTN yang menarik biaya tinggi dari mahasiswa, akan dikenai sanksi berupa penurunan subsidi atau BOPTN.

“Kalau ada PTN yang memperbesar pendapatannya dengan menaikkan komponen biaya mahasiswa akan dikenai sanksi dengan menurunkan subsidi sebesar kenaikan biaya yang diterima lewat mahasiswa,” katanya.

BERITA TERKAIT

• Anas Minta Pemerintah Jaga Kestabilan Harga
• Hutan Seulawah Terus Digunduli, Pemerintah Menutup Mata
• Mengapa Pemerintah Membela IMF?
• Pungutan Sekolah Memberatkan Siswa
• Kemendikbud Akui Masih Ada Pungutan Sekolah

Nama	:
Jenis Kelamin	: L P
Email	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)