Bongkar Mafia di Kementan
Ruhut Ambarita | Jumat, 20 Juli 2012 - 15:28 WIB
: 387


(dok/ist)
Terindikasi ada penyalahgunaan anggaran pengadaan pupuk.

JAKARTA - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan proyek pupuk di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melibatkan salah satu perusahaan milik mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin, diharapkan bisa membongkar mafia yang selama ini sulit tersentuh hukum.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Kamis (19/7).

"Kita semua tahu ada semacam mafia pupuk yang selama ini tidak disentuh oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya upaya KPK untuk mengusut dugaan penyimpangan ini, saya kira bisa mengakhiri agar proyek pengadaan pupuk tidak menjadi bancakan mafia," kata Fadli.

Selama ini, kata Fadli, mafia yang merajalela dan sulit tersentuh hukum telah merugikan petani karena sulit memperoleh pupuk akibat proyek pengadaan pupuk yang diduga selama ini telah diselewengkan. Selama ini, kata Fadli, petani selalu mendapatkan pupuk dengan harga yang selangit, namun tidak berkualitas.

Sepeti diketahui, tender proyek pupuk di Kementan yang akan dialokasikan untuk enam provinsi di luar Jawa dan sekitar 100 kabupaten/kota yang mengalami degradasi lahan pertanian diduga bermasalah. Salah satu perusahaan yang mengikuti tender itu adalah PT Daya Merry Persada yang diduga milik Nazaruddin.

Tidak hanya itu, perusahaan itu juga disebut mendapatkan perlindungan dari salah satu anggota Badan Anggaran DPR. Sementara itu, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihak Kementan seharusnya melakukan penyelidikan internal atas laporan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan pupuk.

Kalau ada indikasi penyimpangan, sebaiknya pihak Irjen (Inspektur Jenderal) Kementerian Pertanian dan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan atas tender tersebut,” kata Viva di Jakarta, kemarin.

Penyelidikan internal, kata Viva, penting untuk mengungkap adanya penyimpangan yang diduga melibatkan perusahaan pemenang proyek dan anggota dewan. Ia mengatakan, penyelidikan harus dilakukan jika pemerintah serius memegang komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Hal senada disampaikan Martin Hutabarat. Ia mengatakan, laporan dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pupuk jangan diabaikan. Pengusutan, kata dia, harus dilakukan agar segera terungkap pihak mana saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, kata Martin, bila KPK sudah memiliki data maka segera lakukan pengusutan.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN