Lamban, Bawaslu Akan Tegur KPU
Deytri Aritonang | Jumat, 20 Juli 2012 - 15:46 WIB
: 311


(dok/ist)
Verifikasi parpol untuk ikut pemilu 2014 harus segera dibuatkan aturan yang jelas.

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pemilu 2014 dan verifikasi partai. Padahal, peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal tahapan pemilu baru dapat diterbitkan setelah PKPU soal tahapan pemilu terbit. Karenanya, Bawaslu akan menegur KPU atas kelambanan itu.

“Ya tentu (Bawaslu akan menegur KPU). Baru Rabu (18/7) kami menerima draf PKPU tentang tahapan dan verifikasi. KPU minta masukan Bawaslu,” ujar Komisioner Bawaslu Endang Wihdaningtiningtyas kepada wartawan, di Gedung Bawaslu, Jakarta Kamis (19/7).

Endang mengatakan, keterlambatan penerbitan PKPU itu berdampak buruk pada pelaksanaan tahapan pemilu. Tahapan Pemilu 2014 yang telah dicanangkan KPU terpaksa mundur.

Endang mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki wewenang mengingatkan KPU soal kinerjanya. Secara resmi, kata dia, Bawaslu telah tiga kali berkirim surat kepada KPU untuk menagih PKPU. Menurutnya, respons KPU hanya mengirim draf rancangan PKPU untuk meminta masukan Bawaslu. “Sampai sekarang kami belum melihat apa yang dilakukan KPU,” katanya.

Dia mengaku, salah satu faktor keterlambatan penerbitan PKPU adalah adanya mekanisme konsultasi dengan DPR untuk setiap peraturan, baik KPU maupun Bawaslu yang akan ditetapkan. Ditambah lagi, DPR sedang dalam masa reses hingga satu bulan ke depan. “Saya lihat, kalaupun tahapan mundur, DPR ikut bertanggung jawab atas lancar atau tidaknya penetapan tahapan,” ujar Endang.

Soal Bawaslu Provinsi, Endang menjelaskan, pihaknya telah memilih tim seleksi (timsel) Bawaslu Provinsi di 12 provinsi. Timsel itu, katanya, bertugas menyeleksi dan memilih tiga anggota Bawaslu Provinsi.

Provinsi yang telah diberikan Timsel adalah Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku.

Di 14 provinsi lain belum terbentuk Timsel dengan lengkap. Sementara itu, masih ada tujuh provinsi yang belum memiliki Timsel Bawaslu Provinsi sama sekali. “Karena saat ini provinsi-provinsi tersebut telah memiliki panwaslukada (panitia pengawas pemilihan kepala daerah-red),” ujar Endang.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN