KPK Temukan Bukti di Ruang Menpora
Diamanty Meiliana | Jumat, 20 Juli 2012 - 15:49 WIB
: 341


(dok/ist)
Tersangka DK menjadi pintu masuk menuju aktor intelektual kasus Hambalang.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memeriksa ruangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam penggeledahan sepanjang 17 jam yang dilakukan penyidik KPK di gedung Kemenpora, Kamis (19/7).

"Iya benar (ruangannya diperiksa)," kata Ketua KPK Abraham Samad kepada SH melalui pesan singkat pagi ini.

Ketika ditanya lebih lanjut barang bukti apa yang dibawa penyidik dari penggeledahan tersebut, Abraham enggan menjelaskan. Namun menurut informasi yang dikumpulkan SH, belasan kardus yang berisikan dokumen dibawa ke kantor KPK.

Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat (20/7) pagi ini membenarkan adanya sejumlah bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Namun dia juga enggan menyebutkan jenis alat buktinya. "Yang pasti ditemukan sejumlah dokumen dan barang yang diidentifikasi sebagai alat bukti," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (19/7) siang mengatakan, setelah mengumumkan tersangka pertama untuk kasus pengadaan sarana dan prasarana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, pihaknya akan mengembangkan penyidikan ke pihak selanjutnya.

“Penggeledahan untuk mencari penguatan alat bukti. Alat bukti masih pemberkasan. Kalau dibuatkan berita acara penggeledahan dan penyitaan itu sudah pasti ada alat bukti yang ditemukan yang mendukung alat bukti utama,” kata Bambang menjelaskan perihal penggeledahan di tujuh kantor sepanjang Kamis kemarin.

Tujuh lokasi itu adalah di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta Pusat dan Cibubur, Jakarta Timur; kantor PT Adhi Karya yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur; kantor PT Wijaya Karya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur; serta kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Timur.

Tersangka pertama dalam kasus ini adalah Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) proyek yang bernama Dedy Kusdinar (DK). Saat itu dia menjabat kepala Biro Perencanaan. Sementara, saat ini, DK menjabat kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora.

DK disangka telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait dengan jabatannya tersebut.

Secara umum, kata Bambang, DK telah menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan sarana dan prasarana. Namun belum dapat dipastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Bambang mengatakan pihaknya masih akan berkonsentrasi pada DK dalam memperoleh sejumlah keterangan demi membongkar kasus ini. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari pihak-pihak yang selama ini telah dimintai keterangan.

Strategi anak tangga yang dipakai oleh pihaknya, menurut Bambang, adalah indikasi bahwa KPK tidak berhenti pada DK. Menurutnya, DK masih anak tangga pertama untuk bisa menuju puncak yang adalah aktor intelektual dalam kasus senilai Rp 2,5 triliun ini.

“Di dalam strategi penahanan, KPK beri konsentrasi kepada DK. Kalau selanjutnya ada yang lain, belakang aja itu. Kita ngomongnya anak tangga, inilah (DK anak tangga pertama,” ungkapnya.

Masih ada sejumlah pelanggaran hukum yang saat ini sedang ditelusuri KPK. Seperti yang diketahui, KPK menemukan sejumlah pelanggaran hukum dalam hal penerbitan sertifikat, pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa, dan dugaan suap terkait anggaran.

Keterlibatan Andi dan Anas

Terkait adanya dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng, Bambang menyatakan pihaknya terus menelusuri apakah ada keterlibatan mereka atau tidak. Menurutnya, pelanggaran hukum yang sudah menjadikan seseorang sebagai tersangka ini tetap menjadi fokusnya.

“Penggelembungan harga dan unsur-unsur lain dari melawan hukum itu akan diperiksa lebih jauh, ada atau tidak. Itu bagian dari ranah penyidikan. Soal sebutan Anas Urbaningrum maupun Andi Mallarangeng, kami masih berfokus pada tersangka dan alat bukti penggeledahan. Tapi kalau sudah saatnya, akan diproses,” katanya.

KPK juga mencegah Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri bernama Aman Santoso, Direktur PT Yodha Karya bernama Yudi Wahyono, dan Lisa Lukitawati selaku Direktur CV Rifa Medika. Mereka dicegah demi kepentingan penyidikan untuk jangka waktu enam bulan ke depan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Dedy terkait dalam pencairan anggaran tahap pertama dari kontrak tahun jamak. Anggaran tahap pertama itu dicairkan pada 2010 ketika Andi sudah menjabat Menpora.

Berdasarkan data yang SH miliki, untuk proyek Hambalang, DPR telah empat kali mengucurkan dana, yaitu dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar, APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 150 miliar, pagu definitif APBN 2011 sebesar Rp 400 miliar, dan pada 6 Desember 2011 mendapat anggaran Rp 1,175 triliun berdasar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan.

Untuk kontrak tahun jamak ini, pada 2011, DPR sudah mengucurkan Rp 475 miliar dan Rp 425 miliar dikucurkan pada 2012. Hingga saat ini, masih tersisa Rp 587 miliar lagi yang belum dicairkan padahal masih ada 14 bangunan lagi yang dijadwalkan harus selesai pada akhir 2012.

Sebelumnya telah diberitakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menemukan sejumlah kejanggalan terkait anggaran. Khusus untuk barang dan jasa, ada anggaran sendiri yang diajukan setelah Menpora dijabat oleh Andi.

"Ada keanehan. Pertama anggarannya bertambah terus dari Rp 125 miliar menjadi Rp 200 miliar menjadi Rp 1,2 triliun ditambah kemudian menjadi Rp 1,4 triliun untuk barang dan jasa. Menjadi aneh lagi ketika kemarin menterinya di Komisi X DPR ngasih assignment minta tambahan dana," ungkapnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 00 0000 00:00:00 WIB

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Dua  Warga Malaysia Edarkan Narkoba di Riau