10 Anggota Banggar DPR Diduga Korupsi DPID
Diamanty Meiliana | Jumat, 20 Juli 2012 - 15:52 WIB
: 441


(dok/ist)
PPATK telah menemukan transaksi mencurigakan.

Jakarta – Satu per satu petunjuk adanya keterlibatan pemimpin Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam kasus pengalokasian dana percepatan infrastruktur daerah (DPID) mulai bermunculan.

Dimulai dari keterangan mantan anggota Banggar Wa Ode Nurhayati, keterangan saksi Nando dalam berkas pemeriksaan, hingga laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketua PPATK Muhammad Yusuf menegaskan, pihaknya telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana dalam kasus yang memakai anggaran sebanyak Rp 7,7 triliun itu. Ada sepuluh nama anggota Banggar yang diduga terlibat.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah pemimpin Banggar termasuk di dalamnya, Yusuf menolak menjelaskannya lebih terperinci. “Ada orang Banggar, tetapi namanya saya tidak bisa sebut,” ujarnya, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (19/7).

Dia mengingatkan, 10 nama tersebut sudah diserahkan kepada KPK pada Februari 2012. Laporan tersebut merupakan hasil analisis pihaknya terhadap sekitar 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR.

Dari 2.000 transaksi tersebut, ada sekitar 1.000 transaksi yang patut diduga terkait kasus tindak pidana, baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Khusus untuk kasus DPID, Yusuf mengatakan, nilai transaksi mencurigakan tersebut cukup beragam.

Variatif, paling rendah Rp 100 juta kemudian atasnya ada yang sampai Rp 1 miliar dan Rp 3 miliar. Tapi karena sering sekali (terjadi transaksi), jadinya banyak. Masing-masing orang tidak bisa dijumlah,” ujarnya.

Dari hasil penelusuran PPATK, ujar Yusuf, transaksi mencurigakan tersebut terjadi dalam bentuk tunai, bukan transfer. Hal inilah yang cukup menyulitkan penegak hukum untuk menjerat para pelaku transaksi mencurigakan.

Pencucian Uang

Dia mendorong KPK menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) dalam menindak laporan PPATK. Hal ini juga dilakukan untuk melihat apakah terjadi pengalihan uang hasil korupsi ke dalam bentuk lain sebagai bentuk pelanggaran hukum.

“Kami hanya melihat uangnya, ya mungkin berubah jadi aset, bisa jadi ada. Itu KPK yang telusuri. Kami meminta KPK memakai UU TPPU agar bisa di-trace dari mana uang itu berasal dan kepada siapa mengalirnya. Sepanjang kita tidak pakai TPPU, kita susah lebih jauh lagi,” ia menegaskan.

Seperti yang telah diberitakan, anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati mengatakan, dalam daftar penerima DPID tahun 2011 itu tertulis lima buah kode P dan empat kode K yang masing-masing ditujukan untuk pemimpin DPR dan pemimpin Banggar DPR. Jika jumlah uang dari semua kode itu dijumlahkan, akan menyentuh angka Rp 1 triliun.

Menurut Nurhayati, angka tersebut sesuai dengan dana yang hilang bagi 126 daerah penerima DPID. Dia menegaskan akan membuka peran para pemiimpin Banggar DPR dalam pengalokasian DPID tersebut dalam persidangan-persidangan mendatang. Apalagi KPK, menurutnya, sudah memiliki data soal keterlibatan pemimpin Banggar tersebut.

“Saudara Nando mengatakan saya melakukan semua ini atas perintah pemimpin Banggar. BAP ada, berkas perkara ada, lengkap. Saudara Nando terlihat menutupi kode K. Dikatakan bahwa kode K itu sebagai koordinator. Koordinator itu anggota. KPK bisa menghitung yang punya lima posisi di parlemen hanya pemimpin DPR, yang lainnya seluruhnya jumlahnya empat orang,” ujarnya.

Nurhayati menjelaskan, koordinator yang dimaksud Nando, yang adalah tim ahli Banggar DPR, berjumlah sembilan orang. Menurutnya, Nando sempat berusaha menyamarkan kode tersebut. Namun, dalam persidangan nantinya Nurhayati akan membuka bahwa kode tersebut adalah untuk pemimpin DPR dan banggar DPR.

Total DPID itu Rp 7,7 miliar untuk sekitar 400 sekian daerah. Berapa persen dari Rp 7,7 miliar yang mengalir ke pemimpin? Yang pasti di BAP itu ada kode K 300 M. Kode K lagi 250, 250, 250, ada empat. Jadi jelas kode K itu pemimpin banggar,” ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 00 0000 00:00:00 WIB

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

PPP Maju Kena Mundur Kena