Presiden: Kongkalikong Eksekutif-DPR Kian Terkuak
Vidi Batlolone | Jumat, 20 Juli 2012 - 15:57 WIB
: 278


(dok/ist)
Kongkalikong DPR dengan pemerintah dimulai sejak perencanaan proyek sampai pelaksanaan proyek.

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan para menterinya agar tidak kongkalikong dengan parlemen untuk memainkan anggaran. Menteri bersalah jika tahu bawahannya menyimpangkan anggaran namun tidak mencegah dan menghentikannya.

"Kalau ada bawahan saudara yang terlibat penyimpangan, main-main dengan APBN dengan oknnum di DPR, komisi mana pun dan saudara tahu, dan saudara tidak menghentikan, tidak mencegah, berarti saudara bersalah," ujar Presiden dalam rapat kabinet, di Kantornya, Kamis (19/7).

Presiden menyatakan sangat prihatin dengan kongkalikong antara eksekutif dengan parlemen untuk menyimpangkan anggaran. Saat ini praktik tersebut semakin jelas terkuak.

"Boleh saya sebut dengan istilah saya kongkalikong. Sejak perencanaan sudah kongkaligkong, pelaksaanannya kongkalikong, negara dirugikan. Muncul sekarang satu per satu," tuturnya.

Presiden sangat senang praktik penyimpangan anggaran mulai terkuak. Dia menyatakan, siapa pun pelakunya dan dari partai mana pun bakal ditindak tegas.

Presiden mengatakan, sejak awal pemerintahannya delapan tahun lalu, upaya pemberantasan korupsi sudah diteriakkan, ditata, diatur, dan diawasi. "Masih ada orang atau ada pihak yang sepertinya tidak peduli, sepertinya menganggap ini sebagai angin kosong," katanya.

Presiden menyatakan akan terus mengikuti dinamika persidangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun di pengadilan. Presiden menegaskan dirinya tahu banyak hal. Ia juga memiliki informasi yang sahih. Namun, ia tidak banyak bicara agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.

"Sekarang pun masih ada yang berani di antara parlemen mengajak eksekutif atau kong kalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya, sekian persen anggarannya tolong dikeluarkan. Masya Allah. Nauzubillah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi isyarat akan mengganti menteri yang membangkang. Dia meminta menteri tidak meremehkan hal ini. ”Saya ingin bersama-sama sampai masa bakti kabinet ini pada 2014. Tetapi berpulang kepada kita semua, berpulang kepada saudara semua, apakah bisa sama-sama menjaga amanah. Apakah bisa tidak tergoda untuk meladeni yang aneh," katanya.

Atur Tender

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, bila pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi seharusnya tidak mengatur tender proyek dan menawarkan proyek kepada oknum DPR. Dengan begitu, kata Marzuki, tidak akan ada kongkalikong korupsi antara pemerintah dengan DPR.

"Saya sudah sejak lama mengatakan ada kongkalikong antara oknum DPR dan pemerintah. Oknum DPR mengatur anggaran, kemudian oknum pemerintah mengatur tendernya. Kalau tidak diatur tender itu kan hilang barang itu," ujar Marzuki saat dihubungi SH, di Jakarta, Kamis malam.

Menurut Marzuki, korupsi anggaran negara harus dilihat dari dua sisi. Ini karena, kata dia, oknum DPR tidak akan melakukan korupsi jika tidak ada oknum pemerintah yang menawarkan proyek, sehingga tergoda untuk mengatur anggaran.

Marzuki mengatakan, bila pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, seharusnya jangan ada lagi oknum pemerintah yang meminta oknum DPR untuk mengatur anggaran. "Kalau pemerintah komitmen, DPR tidak usah dikasih," ujarnya.

Ia menjamin DPR tidak akan menghambat persetujuan usulan anggaran pemerintah seandainya tidak lagi ditawarkan proyek. Menurutnya, sekalipun DPR tidak diberi proyek, usulan anggaran yang diajukan pemerintah tidak akan ditolak.(Ruhut Ambarita)

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN