(dok/)
JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief
meminta jajaran kejaksaan meningkatkan integritas dan profesionalisme
dalam mewujudkan setiap pelaksanaan tugas dan wewenang. Dengan
demikian, upaya penegakan hukum bisa membuahkan hasil yang
nyata.
"Tidak hanya bersifat retorika, tetapi secara
sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil, taat
asas, menjunjung tinggi HAM dan tidak diskriminatif," kata
Basrief Arief usai upacara memperingati HUT Kejaksaan Agung, Minggu
(22/7).
Menurutnya, dengan pelaksanaan tugas secara
profesional dan berintegritas, diharapkan dapat memulihkan citra dan
kredibilitas kejaksaan di mata masyarakat tahap demi tahap. Untuk
itu, kata Basrief, menjaga kredibilitas bagi diri sendiri dan
institusi merupakan hal wajib bagi insan Adhyaksa.
"Ketika
kita ingin mengubah dunia maka harus dimulai dari diri kita sendiri.
Demikian pula dengan penegakan hukum, harus disertai integritas,
profesionalisme serta jiwa pengabdian yang pantang menyerah. Tanpa
itu, penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat hanya akan
menjadi utopia," ujar Basrief Arief.
Anggota DPR Komisi
III Abu Bakar Al Habsy kepada SH mengatakan, kejaksaan harus
mendapatkan kembali kepercayaan publik dalam penegakan hukum. Karena
itu, bagi Abu Bakar Alhabsy pernyataan yang dituangkan Basrief Arief
sangat tepat untuk membenahi kondisi internal kejaksaan saat
ini.
"Saya lihat ada langkah strategis yang dilakukan Pak
Basrief Arief untuk membenahi institusi yang dipimpinnya, di
antaranya dengan penandatanganan pakta integritas. Beberapa waktu
lalu Kejagung melakukan telekonferensi penandatanganan pakta
integritas untuk seluruh kajari di Indonesia," kata Abu Bakar.
Sebaiknya, kata Abu Bakar, pakta
integritas tidak hanya berhenti di level kajari, melainkan kepada
semua level karena persoalan jaksa nakal tidak hanya ada pada level
kajari.
"Beberapa waktu lalu ada laporan soal jaksa nakal
yang melakukan pemerasan di Batam. Jaksa tersebut ditangkap polda,
namun setelah semalam ditahan, jaksa tersebut diambil oleh kejati
yang kemudian dipindahtugaskan ke NTB. Malah terdengar pula pembelaan
dari petinggi gedung bundar. Saya kira ini adalah implementasi
soliditas yang tidak benar," kata Abu Bakar.
BERITA TERKAIT
0 Komentar :
Isi Komentar :
