Jangan Jadikan Guru Kelinci Percobaan
Jumat, 27 Juli 2012 - 11:03 WIB
: 414


(Foto:dok/infopublik.org)
Ganti kebijakan setiap terjadi pergantian pemimpin merugikan guru.

BANDARLAMPUNG - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengkritik kebijakan pemerintah yang selalu berganti-ganti di bidang tenaga kependidikan, dan hanya menempatkan para guru bagaikan kelinci percobaan.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, dalam pernyataan sikap yang diterima di Bandarlampung, Jumat (27/7), menyatakan bahwa pada masa Orde Baru sebelumnya, pemerintah mendirikan Sekolah Pendidikan guru (SPG) yang kemudian sejak tahun 1990 dibubarkan.

Padahal SPG adalah sekolah yang merupakan proses pendidikan guru pada pendidikan menengah dan telah berhasil menciptakan para pendidik, bukan hanya pengajar, kata Iwan.

Pada tahun 1992, pemerintah membubarkan institut keguruan dan ilmu kependidikan (IKIP), dan mengubahnya menjadi universitas-universitas umum yang di dalamnya terdapat fakultas pendidikan.

Padahal, IKIP merupakan perguruan tinggi yang menghasilkan guru-guru profesional, ujar dia.

Ia mengemukakan, untuk tenaga pendidik, pemerintah juga membuka Program Akta Mengajar.

Namun gaung tentang pelaksanaan program kompetensi mengajar akta mengajar ini, seperti samar terdengar lagi, ujar dia pula.

"Maklum, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, kalau sudah ganti pemimpin, sama dengan ganti kebijakan. Andai kebijakan sama dengan menteri sebelumnya, setidaknya namanya yang diganti walau substansinya sama. Sungguh membingungkan," ujar Iwan lagi.

Menurut dia, dasar konstitusional Program Akta Mengajar sudah jelas, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 013/U/1998 tentang Program Pembentukan Kemampuan Mengajar.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah jawaban kompleksitas persoalan dunia pendidikan yang dinilai kurang mampu mengajar di tengah badai perubahan.

Namun seolah tak ada angin dan tak ada hujan, landasan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, kata dia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan, dikeluarkan.

"Dengan demikian, pengangkatan guru tidak dikenal lagi adanya akta mengajar," kata Iwan.

Semenjak keluar regulasi di atas, program peningkatan guru dilakukan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) melalui sertifikasi guru.

Menurut Iwan, awalnya bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui Uji Profesi Guru, dengan ketentuan 40 persen teori dan 60 persen praktik, dan bagi calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru.

Namun karena desakan politik dari Komisi X DPR, selanjutnya bagi guru dalam jabatan, sertifikasi diubah menjadi Program Porto Folio.

Tapi karena dianggap kurang berhasil, program ini diperbaharui lagi, sehingga pada tahun 2011 menjadi Program Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Pada tahun 2012, diperbaharui lagi, sebelum PLPG itu, para guru harus mengikuti Ujian Kompetensi Awal (UKA).

Ternyata, kata Iwan, dari hasil UKA 2012 yang hanya menguji kognisi guru, diketahui hasilnya bahwa rata-rata nilainya 42 dari seharusnya nilai maksimal 100.

Atas dasar hal tersebut, maka Kemendikbud menilai kualitas guru rendah, sehingga perlu adanya uji sertifikasi ulang bagi guru yang sudah sertifikasi.

"Tapi, setelah diprotes oleh beberapa organisasi profesi guru, Uji Sertifikasi Ulang itu berubah menjadi Uji Kompetensi Guru yang tidak berpengaruh terhadap sertifikasi maupun tunjangan profesi yang telah diterima sebelumnya," kata Iwan lagi.

Padahal menurut dia, pemerintah sering membanggakan hasil pendidikan berupa hasil Ujian Nasional (UN) yang tinggi tingkat kelulusannya, dan banyak siswa Indonesia yang meraih juara olimpiade mata pelajaran di tingkat internasional.

Karena itu, menurut Iwan, FGII menilai Kemendikbud tidak mempunyai program yang jelas dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, sehingga yang dilakukan hanya program temporer seiring dengan penggantian pejabat dan perubahan struktur di lingkungan Kemendikbud saja.

Atas dasar tersebut, ujar dia, FGII menolak pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) 2012 yang hanya merupakan pemborosan biaya, dan sebagai bukti kurang kepercayaan antarlembaga satu dengan lembaga yang lainnya di Kemendikbud.

"Mengemuka bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Profesi Guru itu hanya untuk rebutan proyek semata," ujar Sekjen FGII Iwan Hermawan.
Sumber : Ant

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Miley Cyrus Patah Hati, Konser Dibatalkan

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Berakhir, Program Perdamaian World Bank di Aceh