Pembebasan Bea Masuk Kedelai Sengsarakan Petani
Periksa Ginting | Sabtu, 28 Juli 2012 - 12:28 WIB
: 428


(dok/ist)
Banyak petani tidak berani menanam kedelai karena kesulitan pasar.

BOGOR – Pakar kedelai dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Munif Ghulamahdi, menyatakan, pihaknya sangat tidak setuju jika pemerintah membebaskan bea impor kedelai dalam jangka waktu panjang. Kebijakan tersebut akan membuat sengsara petani kedelai di dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikannya di Kampus IPB Dramaga, Jumat (27/7) sore, menanggapi rencana pemerintah membebaskan bea impor kedelai. Pembebasan bea masuk kedelai itu dilakukan untuk menurunkan harga kedelai di dalam negeri yang akhir-akhir ini memicu keresahan para pembuat tahu-tempe.

''Kalau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kemudian bea impor dibebaskan tidak masalah. Tetapi kalau dalam waktu yang panjang, jelas akan menyengsarakan petani kita,” katanya.

Untuk mengatasi kebutuhan kedelai di dalam negeri, lanjutnya, tidak harus dengan membebaskan bea impor. Tetapi, itu dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri melalui gerakan massal budi daya kedelai.

”Tidak benar kualitas kedelai kita jelek. Justru kedelai impor itu yang warnanya sudah kusam karena sampainya di Indonesia terlalu lama. Berkali-kali saya tanya ke pabrik soal kualitas itu, dan mereka bilang lebih bagus kedelai yang dihasilkan petani kita,” tuturnya.

Staf pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB ini mengakui bahwa produktivitas kedelai dalam negeri tidak sebanding dengan tingginya konsumsi masyarakat, sehingga terpaksa impor. Namun, Munif yakin kalau pemerintah membantu petani untuk membudidayakan kacang kedelai dengan inovasi yang ditemukannya, panen kedelai akan lebih baik.

Menurutnya, Indonesia memiliki wilayah pasang surut seluas 20,1 juta hektare (ha) dan sekitar 9,53 juta ha berpotensi dijadikan lahan pertanian secara umum. Lahan pasang-surut mempunyai potensi tinggi untuk ditanami kedelai seluas 2,08 juta ha. ”Hanya saja masih banyak petani tidak berani menanam kedelai karena kesulitan pasar,” katanya.

Riset Munif dalam rekayasa teknologi budi daya varietas unggul menghasilkan hingga 400 polong kedelai per tanaman dengan rata-rata 105 polong per tanaman pada populasi 400.000 tanaman per ha. Panen massal varietas ini telah dilakukan pada 2009 di lahan uji coba di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pada awalnya, kedelai ini ditanam pada lahan pasang surut seluas 0,25 ha yang dapat menghasilkan 4,63 ton biji kering per ha.

Selanjutnya, kedelai ditanam secara massal pada lahan seluas 2.5 ha dan petani masih mampu menghasilkan pada kisaran 2.75–3.38 ton per ha. Produktivitas kedelai ini di lahan pasang surut tergolong tinggi, karena biasanya jika ditanam dengan sistem budi daya kering hanya mampu menghasilkan 0,8 ton per ha.

Secara terpisah, Ketua Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI), Suharto, kepada SH mengusulkan agar hak paten atas tempe diperjuangkan. Hal itu terjadi lantaran hak paten tahu telah dimiliki China. Oleh karena itu, tempe yang hak patennya belum dimiliki negara mana pun harus sesegera mungkin dihakpatenkan oleh Indonesia agar nasibnya tidak serupa dengan tahu China.

Menurut Suharto, jika Indonesia memiliki hak paten atas tempe, tempe tidak akan bisa sembarang diproduksi negara lain. Malah, jika para pembuat tempe di negeri ini sanggup, mereka bisa membuat pabrik di negara lain. Seperti halnya banyak pengusaha China yang membuat pabrik tahu di Indonesia.

Dia melanjutkan, kemungkinan tersebut memang masih sangat jauh. Mengingat, tempe adalah makanan asli Indonesia. Selain itu, tempe juga bisa dibilang termasuk makanan pokok. Kemungkinan besar hak paten memang berada di negeri ini. Namun, jika pemerintah tidak tanggap, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.

Akal-akalan

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di Jakarta, Jumat (27/7), mengatakan, ketergantungan yang tinggi pada kedelai impor menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Laporan ketahanan pangan oleh pemerintah selama ini terbukti lebih banyak akal-akalan, tanpa didasari kondisi faktual di lapangan.

Kondisi kesemrawutan ini jika tidak dibenahi akan terus dimanfaatkan sejumlah mafia pangan. Bukan tidak mungkin dalam beberapa hari ke depan masalah kelangkaan pangan yang lain akan segera mencuat.

Ketergantungan terhadap impor merupakan cermin ketidakmampuan pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial, mengingat pangan merupakan hal yang fundamental bagi kita. Jangan sampai masalah kedelai menjalar ke masalah lain,” katanya.

Jika Indonesia terus menggantungkan diri pada bahan pangan impor, menurutnya, industri lokal berbahan baku pangan, semisal kedelai, akan rentan gejolak harga. Saat ini banyak pembuat tahu dan tempe kewalahan akibat naiknya harga kedelai yang awalnya seharga US$ 435 per ton pada Januari kini menjadi US$ 520 per ton.

“Jika tidak ada upaya untuk memproduksi sendiri, atau kondisi ini kita biarkan terus, gejolak masalah pangan di Indonesia tidak akan selesai,” ujarnya lagi.

Harus diakui, saat ini banyak permainan dilakukan importir bahan pangan dari luar negeri ke Indonesia. Tidak hanya menyangkut kedelai, tetapi juga bahan pangan lainnya. Kondisi ini bukan baru berlangsung sekarang, tetapi sudah sejak lama.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek, untuk mencegah terjadinya permainan segelintir importir, seharusnya pemerintah memberikan kesempatan atau akses lebih kepada koperasi atau industri kecil dan menengah untuk mengimpor sendiri.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (27/7) malam, menekankan pentingnya pembangunan industri pertanian seperti beras, singkong, dan sagu untuk pemenuhan ketahanan pangan nasional, sehingga tidak bergantung pada impor.

Ia mencontohkan kenaikan harga kedelai yang berdampak terhadap industri tempe dan tahu disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam mencanangkan dan menggerakkan kebijakan ketahanan pangan.

"Sebetulnya persoalan pangan tidak bisa dilakukan secara instan. Seharusnya dari sejak lama diantisipasi. Bukan hanya kedelai saja, namun jenis pertanian lain juga," ujar Megawati ,di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (27/7).

Dijelaskannya, permasalahan pangan pernah dialami ketika dirinya menjabat sebagai presiden hingga dicanangkan swasembada pangan.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kita dari dulu tidak serius untuk mencanangkan ketahanan pangan. Kalau dari awal sudah berjalan, mungkin saat ini sudah bisa terealisasikan," katanya. (Inno Jemabut/M Bachtiar Nur/CR-28)

 

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Tarif Suara Rakyat di Pasar Pemilu

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Batasi Konglomerasi Industri Keuangan