Berusaha Membabat Taman Nasional Gunung Halimun
Jatna Supriatna* | Jumat, 03 Agustus 2012 - 13:44 WIB
: 201


(SH/Job Palar)
Semakin banyak taman nasional yang terancam penggundulan.

Dalam tulisan di Sinar Harapan, saya pernah membahas usaha atau kegiatan beberapa pemerintah daerah, salah satunya bupati Wakatobi.

Dia ikut memelihara taman nasional, bahkan menjadikannya sebagai aset mereka. Mereka berharap, dengan ikut dalam pengembangan taman nasional, turunan produknya, seperti pariwisata, ecosystem service, nontimber forest product, dan jasa lingkungan lainnya dapat ikut menikmati local revenue. Namun, kali ini saya menyoroti kerja pemerintah daerah yang bertolak belakang dengan Wakatobi. Daerah ini adalah Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Lebak.

Seperti diberitakan SH, bupati mengusulkan mengonversi lahan kawasan lindung. Padahal, saat ini sudah banyak terjadi kerusakan. Bahkan, Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Lebak mengusulkan mengonversi sebagian area Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak atau TNGHS. Kawasan ini memiliki luas 112.000 hektare (ha) dan merupakan hutan konservasi yang terbesar di Pulau Jawa.

Usulan konversi di kawasan TNGHS seluas 45,420 ha. Hutan lindung seluas sekitar 21.752 ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas sekitar 11.503 ha, dan hutan produksi tetap (HP) sekitar 4.420 ha, dan enclave seluas 7.745 ha.

Tentu saja reaksi ini ditentang banyak pihak, bahkan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan, tak akan memberikan sejengkal pun lahan konservasi untuk tambang, permukiman, dan kegiatan lain di kawasan konservasi.

Sebagai tindak lanjut, Menhut membentuk tim terpadu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi koordinator tim. Uniknya, tim itu merekomendasikan supaya Menhut merevisi RTRW kabupaten. Menhut diminta mencabut SK perluasan taman nasional.

Artinya, tim terpadu menyetujui usulan-usulan beberapa bupati dengan memberikan justifikasi dan pertimbangan-pertimbangan yang secara formal yuridis benar serta masuk akal. Setelah melewati jenjang birokrasi, usulan ini sudah ada di meja menteri untuk segera ditandatangani. Hanya Ditjen PHKA yang menolak usulan ini.

Padahal, usulan itu cacat secara ekologi dan sosiokultural. Usulan ini akan berdampak luas luas, baik sosial maupun ekonomi. Dari sisi kronologi penunjukan kawasan hutan sebagai kawasan lindung di sekitar Gunung Halimun, Gunung Salak, dan sekitarnya dimulai sejak zaman Belanda tahun 1924.

Mengapa taman nasional ini diperluas? Sebenarnya banyak tokoh konservasi pada waktu itu melihat daerah tangkapan air untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya perlu dilindungi agar tidak banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kering.

Hasil analisis dari Kemenhut saat itu menyebutkan, Gunung Salak, Gunung Endut, dan kawasan sekitarnya yang dulunya berstatus hutan produksi terbatas dan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani perlu dialih fungsi menjadi hutan konservasi. Ini karena perlu zona penyangga antara Gunung Halimun dengan Gunung Salak dan Gunung Endut.

Alasan lain perluasan adalah terjadinya kerusakan di kawasan penyangga. Deforestasi menyebabkan kerusakan habitat dan ekosistem secara signifikan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah Gunung Salak dan sekitarnya. Secara kumulatif, kerusakan habitat dan ekosistem di kawasan TNGHS disebabkan berbagai kegiatan, yakni penebangan di hutan produksi, penebangan liar, dan bencana alam.

Selain itu, ada penambangan emas, panas bumi, dan galena. Saat ini, taman itu menjadi taman nasional yang diperhitungkan dunia karena merupakan taman nasional terluas di Jawa, mempunyai keanakeragaman hayati tertinggi, serta mempunyai sumber daya hidrologi sangat tinggi untuk penduduk terpadat di Indonesia.

Kawasan ini memiliki manfaat besar bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa ekosistem TNGHS. Ini karena kedudukan TNGHS, baik dari fungsi, letak geografis, sosial, dan ekologinya sangat utama. TNHGS berperan sebagai pelindung fungsi hidrologi dan iklim bagi areal Jabodetabek, Kabupaten Lebak, dan Sukabumi.

Dalam skala regional, TNGHS sering menjadi suatu contoh kawasan konservasi bagi kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan melalui penelitian.

Dengan demikian, jika izin perluasan RTRW kabupaten ini diberikan oleh Menhut, usaha yang telah dicapai Menhut dan jajarannya selama ini tidak banyak artinya. Jangan sampai karena kepentingaan sesaat para bupati, masyarakat kena getahnya, merasakan banjir dan kekeringan di kemudian hari.

*Penulis adalah Ketua Pusat Riset Perubahan Iklim dan Dosen Biologi UI, Wakil Ketua Forum United in Diversity, anggota Pembina Yayasan Owa Jawa, dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

12 Batang Emas di Perut Warga India

, 23 April 2014 00:00:00 WIB

Mengapa Perempuan Lebih Tertarik pada Musisi?