Jangan Ulangi Kesalahan Masa Lalu
CR-29 | Senin, 06 Agustus 2012 - 13:49 WIB
: 288


(dok/antara)
DPR dan pemerintah harus memikirkan tren masa depan industri perbankan dunia dan Indonesia.

JAKARTA - Pembahasan RUU Perbankan yang sedianya dilakukan oleh Komisi XI DPR dikhawatirkan banyak kalangan masih jauh dari harapan.

Pasalnya, tanpa melibatkan banyak pihak, penyusunan RUU ini hanyalah sebatas formalitas dan terlalu mengedepankan politis ketimbang arah perbaikan pada kemajuan perbankan ke depannya.

Banyak anggapan, baik dari para praktisi perbankan maupun para pengamat perbankan, mengaku khawatir dengan RUU yang hanya dibahas di Komisi DPR. Alasannya, dalam pembahasan RUU Perbankan hanya menjadi “tambal sulam” atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Itu artinya tak ada perubahan pada perbaikan perbankan mendasar dalam draf RUU itu. RUU Perbankan dibuat sekadar untuk memperbaiki kesalahan masa lalu tanpa memperhatikan nasib perbankan nasional jangka panjang perbankan itu sendiri.

Pengamat ekonomi Raden Pardede mengungkapkan, Komisi XI DPR akan segera membahas RUU Perbankan seusai masa reses. Namun, perlu disayangkan jika dalam pembahasan RUU ini digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Jangan sampai pembahasan RUU ini dikarenakan adanya kepentingan lain, yaitu lembaga pengawas jasa keuangan yang baru, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Raden Pardede kepada SH di Jakarta, baru-baru ini.

Raden mengatakan, RUU Perbankan yang akan segera dibahas sebaiknya memikirkan masa depan perbankan. Apalagi arah industri perbankan Indonesia pada 2030 akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Ini disebabkan oleh krisis global yang dapat dipastikan akan merubah arah perbankan dunia.

“RUU ini nantinya diharapkan dapat membuat arah strategis industri perbankan kita ke depannya,” katanya.

Raden menyarankan sebelum RUU ini disahkan, DPR dan pemerintah harus memikirkan tren masa depan industri perbankan dunia dan Indonesia. Dikhawatirkan jika kedua hal ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah maka krisis moneter seperti 1997-1998 bisa terulang.

Proses pembuatan RUU ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting lainnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Pertama, DPR dan pemerintah selaku perancang RUU Perbankan harus memperhatikan pergeseran-pergeseran struktur ekonomi pada saat ini. Kedua, harus memperhatikan demografi. Ketiga, terkait dengan teknologi dan inovasi.

“Jika melihat regulasi yang ada hingga saat ini, regulator terkesan tidak independen, karena di satu saat regulator membuat regulasi yang ketat dan kemudian peraturan tersebut dilonggarkan. Ini cukup berbahaya,” tuturnya.

Inkonsistensi

Di kesempatan terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menegaskan RUU Perbankan seharusnya menghindari inkonsistensi dengan UU OJK, UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Fatwa Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai, khususnya menyangkut ketentuan rahasia bank, ketentuan multiple licensing (izin berlapis), ketentuan terkait dengan sanksi dan pidana, serta ketentuan penyelesaian sengketa nasabah dan bank.

Ditambahkannya, UU Perbankan yang baru diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai struktur dan jenis bank di Indonesia.

Dengan kejelasan struktur dan jenis bank, penyusunan RUU Perbankan akan lebih mendasar dalam hal aturan tingkatan perizinan usaha bank dan jenis-jenis bank, termasuk peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau bank khusus lain.

“Revisi UU Perbankan tidak sekadar tambal sulam, namun merupakan pemikiran dan perumusan baru yang menggambarkan cita-cita dan tujuan bangsa,” ujarnya.

Mengenai peran bank milik negara, Sigit berpendapat harus ada kejelasan dalam aturan yang baru, apakah bank BUMN diperlakukan sebagai badan usaha atau milik negara. Pasalnya, saat ini bank BUMN sering merasa terbebani dengan status apakah badan usaha atau milik negara.

Dia menambahkan, dalam revisi UU perbankan nantinya harus diperluas cakupan bank di Indonesia. Karena merujuk pada RUU perbankan pada 1998, di Indonesia hanya mengenal dua bank, yaitu BPR dan bank umum.

Hal itu yang menyebabkan berbagai rencana pemerintah untuk mengembangkan bank-bank lain seperti bank infrastruktur terbatas karena UU perbankan itu sendiri yang membatasi hal tersebut.  “Hal yang perlu tercermin dalam UU ini nantinya adalah menyerukan perlunya bangsa ini punya bank infrastruktur, bank pembangunan, bank investasi, dan lain-lain,” paparnya.

Sigit meminta agar pembahasan terhadap RUU Perbankan dilakukan secara mendalam dan tidak tergesa-gesa, serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Menurutnya, keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan itu misalnya didasari dengan adanya Pasal 49 UU tentang OJK yang telah mengalihkan kewenangan terkait perbankan menjadi kewenangan OJK.

Cukup Panjang

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mengatakan pembahasan RUU Perbankan dipastikan akan memakan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, pembahasan RUU ini bukan hanya menjadi persoalan DPR saja, namun pemerintah dan industri perbankan.

“Pembahasan RUU Perbankan ini tidak gampang. Untuk meloloskan sebagai draf saja butuh waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Nusron berdalih hingga saat ini telah banyak masukan dari berbagai pihak kepada DPR sebelum RUU ini dibahas. Nantinya, RUU tersebut harus memperjelas posisi pihak asing dalam industri perbankan Indonesia serta kejelasan acuan RUU tersebut. Misalnya, apakah RUU tersebut harus mengacu kepada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) atau sebaliknya.

Nusron mengharapkan agar RUU Perbankan dapat mendorong terwujudnya financial inclusion. Ada pembahasan RUU Perbankan yang merupakan RUU usul inisiatif DPR. Namun, pembahasan RUU yang nantinya merupakan revisi terhadap UU Perbankan yang ada saat ini sifatnya masih sangat awal.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh