Program Sertifikasi Permudah Perampasan Tanah
Web Warouw | Selasa, 07 Agustus 2012 - 15:19 WIB
: 418


(dok/ist)
Teritorial warfare secara nyata terjadi; penguasaan tanah adalah penguasaan teritorial.

JAKARTA - Walaupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pembaruan Agraria belum ditandatangani Presiden, namun program pengambilalihan tanah rakyat sudah berjalan secara sistematis dan legal.

Tanpa disadari, sertifikasi tanah mempermudah pihak perbankan mengambil dan mengalihkan tanah rakyat yang menggadaikan tanahnya kepada pihak investor lewat lelang.

Sertifikasi tanah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah legitimasi untuk investor melakukan take over atas tanah-tanah rakyat yang digadaikan di bank,” demikian diungkapkan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Sri-Edi Swasono dalam kajian Pembaruan Agraria di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Senin (6/8).

Menurutnya, dengan sertifikasi yang dilakukan pemerintah, para investor memiliki kesempatan mengambil alih tanah secara murah lewat bank sebagai pihak ketiga.

Sistem ini sudah disiapkan; daerah potensi bisnis, pertambangan, dan perkebunan juga telah dipetakan. Sasaran sertifikasi ditentukan. Rakyat menggadaikan sertifikat ke bank dan melakukan lelang pengalihan kepemilikan tanah,” ia menjelaskan.

Menurut Sri-Edi, saat ini kekuasaan ekonomi dunia bukan lagi di tangan Multi-Nasional Coorporation (MNC), tetapi sudah di tangan Financial Tycoon, mirip seperti pasca-Perang Dunia I yang dikuasai oleh beberapa orang kapitalis internasional, seperti Rockefeller dan Dupont. Saat ini para tycoon bisa membeli negara dengan menyogok anggota DPR dan pemerintahannya.

Sasaran para tycoon ini adalah penjarahan tanah lewat peraturan-peraturan pemerintah yang mengatasnamakan pembaruan agraria,” kata Sri-Edi.

Atas nama otonomi daerah, menurutnya, saat ini pemerintah pusat bisa lepas tangan terhadap semua pengambilalihan lahan di daerah-daerah lewat surat-surat keputusan bupati atau wali kota. Sementara itu, pemerintah pusat tutup mata dan lepas tangan terhadap pelepasan tanah-tanah rakyat secara sistematis.

Inilah teritorial warfare yang secara nyata terjadi di negara kita. Penguasaan tanah adalah penguasaan teritorial. Saya sudah dengar tentang rencana ini sejak 1970-an,” ujarnya.

Kronis dan Luas

Ahli pembaruan agraria, Noer Fauzi Rachman menjelaskan bahwa masalah dalam perampasan tanah dalam skala luas untuk investasi infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara cepat mempersempit ruang hidup rakyat dan menurunkan kemandirian rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perampasan tanah skala luas mengakibatkan transformasi petani dengan beragam cara hidup menjadi orang-orang yang tidak bertanah dan akan menjadi tenaga kerja upahan atau pengangguran.

Konflik agararia akan disusul krisis sosial-ekologi, termasuk mendorong penduduk desa migrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapat tanah pertanian baru atau pergi dan hidup menjadi kaum miskin perkotaan,” kata dia.

Menurutnya, konflik-konflik agraria struktural saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas sehingga tidak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional. Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki otoritas penuh, lintas sektoral, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani konflik agraria saat ini.

Lembaga ini juga bertugas menyelesaikan akar masalah dari konflik agraria, yaitu ketidakadilan kepemilikan tanah yang ditandai dengan dominasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan raksasa,” kata doktor lulusan Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat ini.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

10 Korban Belum Ditemukan

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

430 Prajurit Kodam XII/Tanjungpura Jadi Motivator KB