Merdeka di Sektor Energi
CR-27 | Selasa, 07 Agustus 2012 - 15:21 WIB
: 497


(dok/ist)
Kemerdekaan harus mutlak disegala bidang kehidupan, termasuk energi.

JAKARTA - Potensi sumber daya energi yang melimpah seharusnya memfokuskan Indonesia untuk memantapkan kedaulatan energi. Kebijakan energi nasional seharusnya komprehensif, integrated, dan revolusioner bagi rakyat Indonesia.

Tapi apa daya, kebijakan yang dinanti-nanti itu masih jauh panggang dari api. Padahal, kebijakan energi seperti itu sangat dinantikan semua kalangan, karena akan menjadi fondasi segala bentuk kegiatan ekonomi Indonesia.

Semua sektor kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tiga kebutuhan mendasar, yakni energi, air, dan pangan. Artinya, semua negara sudah menempatkan sektor energi menjadi sektor utama yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan penanganan kebijakannya.

Terkait dengan vitalnya kebutuhan energi saat ini maupun di masa depan, Indonesia tidak boleh bersantai dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi cuma sibuk berwacana.

Dalam peringatan HUT ke-67 RI tahun ini, kembali mengingatkan kita kepada tujuan dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini, termasuk kedaulatan energi nasional. Masih ada kesempatan jika kita mau segera berpacu bersama-sama membangun collective integration commitment antarpemangku kepentingan.

Peringatan hari kemerdekaan RI tahun ini sudah seharusnya membuka mata bangsa ini untuk berdaulat energi. Berhentilah memasok energi murah ke bangsa lain.

Gas Donggi Senoro, misalnya, dijual oleh Mitsubishi selaku eks pengelola ke pembeli di Fujian China US$ 3,5 per mmbtu, sementara Perusahaan Gas Negara (PGN) menjual gas ke Perusahaan Listrik Negara seharga US$ 10 per mmbtu. Hikmahanto Juwono, pakar Hukum Universitas Indonesia (UI), menyatakan gas alam cair (LNG) Donggi Senoro di Kabupatan Banggai Sulawesi Tengah dan juga Tangguh di Papua Parat membuktikan Indonesia sangat tidak berdaulat energi.

Bayangkan, belasan pabrik sarung tangan di Medan dibiarkan mati karena tidak dapat gas. Beberapa tahun ke belakang masalah serupa terjadi di Jawa Timur. Mereka membutuhkan sekali tapi tidak kebagian dengan berbagai alasan seperti belum ada atau tidak ada pipa yang mengalirkan, kenapa kemudian gas kita dijual murah ke China. Ini namanya apa,” jelas Hikmahanto kepada SH di Jakarta, Jumat (3/8).

Rizal Ramli, mantan menko perekonomian zaman Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, bangsa lain bertepuk tangan karena industrinya mendapat sokongan gas murah dari Indonesia.

“Kalau di zaman dulu ada tukang sihir maka di zaman sekarang ini kaum intelektual tukang sihirnya. Mereka tidak membela rakyat tapi pemerintah yang jelas tidak beres dalam mengelola kontrak blok migas,” jelas dia di sela sanggahannya dalam sidaang ke-6 Judicial Review UU Migas di Mahkamah Konstitusi pertengahan pekan lalu.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan, Indonesia merupakan salah satu produsen gas alam terbesar di dunia di samping negara timur tengah, sedangkan konsumen gas dunia adalah negara maju di Eropa, AS, Kanada, Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, dan China.

Indonesia memang lebih banyak menggunakan BBM dibanding gas alam. Jika dilihat dari total produksi gas alam nasional 3,12 TCF atau 8642.2 MMSCFD, pemakaian lokalnya hanya 1.16 TCF (atau 3.186,1 MMSCFD), yang diekspor 1.84 TCF (5.049 MMSCFD), dan gas alam yang terbuang 0.15TCF/TH (407 MMSCFD).

Gas alam nasional baru digunakan pabrik-pabrik milik perusahaan multinasional, PLN, dan pabrik pupuk sementara industri rakyat yang padat karya, seperti pabrik keramik di Plered Purwakarta, pabrik genteng di Jatiwangi, pabrik sepatu di Cibaduyut, industri tekstil di Majalaya, industri logam, dan pengecoran logam di Tegal masih menggunakan BBM.

Saat ini pengelolaan energi yang dilakukan pemerintah telah melenceng dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah membatalkan penjualan gas dari ladang Donggi-Senoro ke pihak Mitsubishi, Jepang.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan alokasi gas Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah sebesar 25-30 persen untuk kepentingan domestik. Sebesar 70 persen sisanya akan diekspor ke luar negeri dengan asumsi untuk menambah penerimaan negara. Tapi anehnya, harga jualnya 70 persen lebih murah dari harga normal yang berlaku di dalam negeri.

Kurtubi mengingatkan asal mula salah urus migas terjadi ketika hubungan kontrak dengan perusahaan migas pada era reformasi beralih dari pola B to B (Pertamina dengan perusahaan migas asing/swasta) menjadi pola B to G (Pemerintah c/q BP Migas dengan perusahaan migas asing/swasta).

Dengan pola B to B, pengembangan lapangan gas (pembangunan infrastruktur LNG Plant, penjualan LNG dan sebagainya) dilakukan Pertamina sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Lapangan gas yang besar di Arun dan Badak meski merupakan lapangan gas yang dioperasikan oleh perusahaan asing, pembangunan infrastruktur LNG Plant dan penjualan ke luar negeri dilakukan sepenuhnya oleh Pertamina.

Oleh karena itu, kita mendukung agar pemerintah merevisi UU Migas Tahun 2002 agar upaya mencapai swasembada energi di negeri ini bisa diwujudkan. Kita menyadari begitu banyak persoalan di bidang energi, terutama UU Migas yang mengikat bangsa ini, sehingga lebih mengutamakan kepentingan asing ketimbang kepentingan dalam negeri.

Padahal, sebagaimana diawal tulisan ini diungkap bahwa energi merupakan sektor vital dalam fondasi segala bentuk ekonomi nasional. Tudingan bahwa kedaulatan energi kita dijajah bukan isapan jempol. Faktanya memang banyak investor asing yang menikmati energi Indonesia secara melimpah dengan harga murah meriah. Bangsa ini telah tersandera di bidang energi.

Terkait dengan hal itu, momentum peringatan kemerdekaan yang ke-67 ini harus dimanfaatkan untuk melakukan sebuah evaluasi untuk menyusun sebuah strategi kebijakan kemandirian energi nasional. Saat ini merupakan momentum tepat untuk melakukan perubahan sekaligus memantapkan tekad demi mewujudkan kemandirian bangsa ini di sektor energi.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Tarif Suara Rakyat di Pasar Pemilu

, 16 April 2014 00:00:00 WIB

Batasi Konglomerasi Industri Keuangan