Sejuta Buruh Tuntut Penghapusan “Outsourcing”
M Bachtiar Nur | Selasa, 07 Agustus 2012 - 15:27 WIB
: 573


(dok/ist)
Selama ini pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan buruh.

JAKARTA – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengancam akan menggelar aksi mogok nasional dengan Gerakan Sejuta Buruh Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Politik Upah Murah).

Ini akan dilakukan jika pemerintah tidak merealisasikan tuntunan penghapusan sistem dan moratorium untuk menghentikan pemberian izin sistem outsourcing atau tenaga alih daya serta meningkatkan kesejahteraan upah buruh

Salah satu Presidium MPBI, Andi Gani Nena Wea, mengancam unjuk rasa akan yang direncanakan berlangsung secepatnya pertengahan September mendatang. Bahkan, ia memastikan akan memblokade jalan tol di 14 kabupaten/kota padat industri, di antaranya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Medan, dan Makassar.

"Ini merupakan aksi lanjutan demo 12 Juli kemarin. Kami akan demo pada pertengahan September, apabila pemerintah tidak merealisasikan tuntutan buruh," ujarnya, di Jakarta, Senin (6/8).

Iuran Kesehatan

Ia menjelaskan, ada tiga tuntutan yang diperjuangkan, yaitu moratorium sistem outsourcing, penghapusan upah murah dengan penambahan Komponen Hidup Layak, serta penolakan terhadap usulan pemerintah bahwa iuran Jaminan Kesehatan akan dibayarkan 3 persen oleh pengusaha dan 2 persen oleh pekerja.

“Pemerintah jangan pernah mencoba memecah belah buruh,” ia menegaskan.

Andi mengungkapkan, MPBI meminta pemerintah tidak memberlakukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.

Dalam aturan Permenakertrans tersebut diatur komponen dan tahapan pencapaian KHL dari 46 item menjadi 60 item. Padahal, pihak buruh menganalisis ada 84 item yang harus diperbarui.

"Kami meminta ada perubahan KHL dari 60 komponen menjadi 86 hingga 122 komponen," Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan hal ini.

Ia juga menegaskan, pemerintah harus tegas mencabut izin perusahaan yang masih memberlakukan upah minimum kepada pekerja yang sudah berkeluarga atau masa kerjanya lebih dari satu tahun.

Ia juga menjelaskan, pada aksi besar-besaran yang melibatkan 30.000 buruh pada 12 Juli lalu, Menakertrans Muhaimin Iskandar telah berjanji akan melakukan moratorium terhadap sistem outsourcing.

"Tetapi sampai saat ini belum ada buktinya, dan kami akan lakukan aksi massal," tuturnya.

Senada dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Mudhofir, menerangkan saat ini hampir semua jenis pekerjaan outsourcing.

"Ada pembiaran pemerintah. Outsourcing segala jenis pekerjaan berjalan," ujarnya.

MPBI merupakan gabungan dari anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan sembilan federasi buruh seluruh Indonesia yang terbentuk pada 1 Mei 2012.

Jelang Lebaran, MBPI juga membuka posko di setiap cabang untuk para buruh yang ingin melapor karena tidak menerima tunjangan hari raya (THR). Tak hanya memberikan imbauan, MPBI juga akan mengadvokasi buruh yang melapor.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Arema Siap Membungkam PBR

, 19 April 2014 00:00:00 WIB

Panwascam Diancam Dibunuh