KPU Tunggu Putuskan Uji Materi UU Pemilu
Deytri Aritonang | Jumat, 10 Agustus 2012 - 15:30 WIB
: 265


(dok/ist)
Draft pendaftaran parpol sudah selesai di KPU.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran partai politik (parpol) yang akan menjadi peserta pemilu 2014 sejak Kamis (9/8). KPU berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengeluarkan putusan atas uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sebelum proses pendaftaran selesai, 7 September 2012.

Kami harap MK bisa bacakan putusan keluarkan sebelum penutupan verifikasi parpol supaya jadwal lainnya tidak terganggu. Tapi kalau dibacakan setelah pendaftaran tertutup, kami akan menyesuaikan dengan itu,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman, Kamis, di Gedung KPU.

Ia menjelaskan, apabila putusan terhadap gugatan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 208 ini selesai sebelum penutupan pendaftaran parpol, pihaknya hanya tinggal merevisi persyaratan terhadap parpol yang diverifikasi. “Namun kalau setelah penutupan, ini mengganggu jadwal proses verifikasi faktual dan tahapan lainnya,” ujarnya.

Mengenai proses verifikasi, Komisioner KPU Divisi Hukum Ida Budhiati KPU menjanjikan pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilakukan secara adil dan transparan. Rapat pleno penetapan hasil verifikasi, baik di tingkat KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU pusat, dilakukan secara terbuka.

Regulasi KPU menonjolkan aspek transparansi. Karenanya, kami meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil verifikasi. Berita acara pun diberikan kepada semua pihak seperti Bawaslu di setiap jenjang dan perwakilan partai politik,” tutur Ida.

Ida menambahkan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan, pengambilan sampel dilakukan KPU Kabupaten/Kota di bawah supervisi KPU Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, katanya, parpol tidak bisa turut serta dalam pengambilan sampel. “Artinya parpol calon peserta tidak bisa intervensi,” ujarnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasrullah menyatakan, untuk menjamin proses verifikasi berjalan adil dan sesuai hukum, pihaknya akan melakukan pengawasan di setiap lini. Dia berharap KPU bersikap tegas dalam proses verifikasi ini. “Kami tidak akan berikan toleransi bagi setiap kekurangan yang diminta,” katanya.

Untuk menjamin pengawasan oleh Bawaslu, katanya, Bawaslu mendapatkan data salinan verifikasi yang diberikan KPU. “Dengan data itu kita juga akan mengklarifikasi ulang data yang sudah diberikan parpol,” ungkapnya.

Sebelumnya, 22 parpol yang berada di luar parlemen menggugat Pasal 8 Ayat 1 dan 2 UU Pemilu yang dinilai diskriminatif. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa parpol yang memenuhi ambang batas pada pemilu sebelumnya tidak perlu lagi mengikuti verifikasi.

Sumber : Sinar Harapan

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

Barca Tunggu Atletico dan Madrid Tergelincir

, 21 April 2014 00:00:00 WIB

Persoalan Primer Perempuan: Hak Atas Rasa Aman