Ekonomi Terancam “Overheating”
Faisal Rachman | Selasa, 14 Agustus 2012 - 13:38 WIB
: 467


(dok/ist)
Sejatinya, pertumbuhan kredit ini masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,4 persen.

JAKARTA – Kekhawatiran akan kelewat panasnya (overheating) ekonomi akibat tingginya kucuran kredit mulai mengemuka. Meski saat ini pertumbuhan kredit dinilai masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, perbankan diingatkan perlu berhati-hati dalam menggelontorkan kredit.

Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman di Jakarta, Senin (13/8), mengatakan pertumbuhan kredit sampai dengan Juni 2012 sebesar 25,8 persen sebagian besar ditopang kredit investasi dan kredit modal kerja.

Sementara itu, kredit konsumsi mengalami perlambatan. Sampai dengan akhir tahun diprediksikan pertumbuhan kredit bisa mencapai 22-24 persen.

Sejatinya, pertumbuhan kredit ini masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,4 persen. Namun, hal ini bukan serta-merta dikatakan aman. Pasalnya, potensi adanya overheating masih ada jika perbankan terlalu menggenjot pertumbuhan kredit ke arah 30 persen.

Ada potensi ke arah sana (overheating) kalau 30 persen ini kan investor minta kredit ke perbankan akibat tingginya permintaan domestik. Tapi, kita tahu domestik ada batasnya. Kalau tidak hati-hati akan menimbulkan semacam over confidance, membuat perekonomian kita dalam posisi akan membahayakan,” tuturnya.

Meski saat ini sektor konsumsi sudah berhasil melambat, tapi yang perlu diwaspadai kredit investasi dan kredit modal kerja. Apalagi mengingat dalam kredit investasi masih banyak masalah yang menjadi hambatan, salah satunya realisasi di lapangan.

Jika untuk infrastruktur maka akan terbentur masalah lahan dan perizinan. “Ini membuat proyek mangkrak dan meningkatkan kredit macet (Non Performing Loan/NPL),” ujarnya.

Hal serupa terjadi di kredit modal kerja yang bertumbuh semakin cepat; pada awal tahun bertumbuh 21 persen dan saat ini 28 persen.

“Ini menjadi tanda tanya, working capital (modal kerja) ini untuk konsumsi domestik atau apa dengan ekspor yang melambat. Dengan kondisi ini bank-bank harus sudah mulai mengerem laju kredit working capital dan investasi karena tidak terlalu bagus untuk perekonomian dalam negeri,” tuturnya.

Untuk kredit konsumsi, pertumbuhannya akan terus melambat seiring dengan diterapkannya kebijakan Bank Indonesia tentang Loan to Value (LTV) terhadap sektor properti dan kebijakan down payment (DP) sebesar minmal 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor yang berlaku pada 15 Juni 2012.

Di sisi lain Bank Indonesia juga memperingatkan bank-bank dalam memberikan kredit tanpa agunan (KTA). “Ini yang membuat kredit konsumsi melambat,” serunya.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad tetap optimistis kredit akan tumbuh di kisaran 25-26 persen sesuai dengan prediksi pertumbuhan di awal tahun.

Menurutnya, masalah yang timbul saat ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit karena perbankan sangat dominan dalam pembiayaan domestik. “Bila pun ada penurunan kredit, juga tidak besar,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara mengatakan, perbankan perlu selalu mencari keseimbangan antara mengejar pertumbuhan kredit dan manajemen kehati-hatian bank.

Ini agar perbankan bisa mengantisipasi diri dari tergerus gejolak ekonomi baik dalam maupun luar negeri yang menyebabkan kesehatan perbankan goyah dan terperangkap pada kredit bermasalah.

Menurutnya, pertumbuhan kredit yang tinggi bukan hanya terjadi saat ini, tetapi juga beberapa tahun menjelang krisis ekonomi tahun 1997. Untuk tahun 1994, 1995, dan 1996 pertumbuhan kredit 35-40 persen.

Saat ini beberapa bank ada yang tumbuh pada level tersebut, memang positif dalam menggerakkan sektor ekonomi, tetapi harus sudah jaga diri dengan baik.

Sumber : .

@ SHNEWS.CO :


BERITA TERKAIT



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Jenis Kelamin : L P
Email :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Editor Choice

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Panglima TNI Bantah Minta Maaf ke Singapura

, 17 April 2014 00:00:00 WIB

Masyarakat Keluhkan 'Soal Jokowi' di UN